• News

  • Peristiwa

Pernyataan Wanita Berenang di Kolam Bisa Hamil, KPAI Berhentikan Sitti Hikmawatty

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berhentikan salah satu komisionernya, Sitti Hikmawatty.
KPAI
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berhentikan salah satu komisionernya, Sitti Hikmawatty.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berhentikan salah satu komisionernya, Sitti Hikmawatty.  Pemberhentian diberlakukan terkait pernyataan Hikma pada tanggal 21 Februari 2020 di media online dengan judul, "KPAI Ingatkan Wanita Berenang di Kolam Renang Bareng Laki-laki Bisa Hamil, Begini Penjelasannya".

Dewan Etik KPAI yang terdiri dan Dr l Dewa Gede Palguna, SH, MHum, selaku ketua merangkap anggota, serta dua orang anggota yaitu Ir Yosep Adi Prasetyo dan dr Ernanti Wahyurini, MSc, memutuskan bahwa Komisioner Terduga, Saudari SH, sebagai pejabat publik telah melakukan pelanggaran etik yang berlaku bagi jabatan publik yang diembannya sebagai Anggota KPAI.

"Putusan tersebut diambil setelah memeriksa terduga, menggali pandangan dari berbagai ahli, mempertimbangkan secara seksama," demikian keterangan resmi yang Netralnews terima, Kamis (23/4/2020).

Pada keterangan resmi tertulis, terkait putusan tersebut, Dewan Etik merekomendasikan agar:

- Rapat Pleno KPAI meminta kepada Komisioner Terduga, Saudari SH secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Anggota Komisi Perlindungan Anak lndonesia; atau

- Rapat Pleno KPAI memutuskan mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan tidak dengan hormat Komisioner Terduga, Saudari SH dari jabatannya sebagai Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Dewan Etik KPAI berkesimpulan bahwa merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa Komisioner Terduga memang benar membuat pernyataan yang menyatakan “kehamilan dapat terjadi pada perempuan yang sedang berenang di kolam renang, tidak menutup kemungkinan jika dia berenang dengan laki-Iaki walaupun tidak ada penetrasi".

Bahwa pernyataan Komisioner Terduga sebagaimana dimaksud telah menimbulkan reaksi publik yang luas, bukan hanya dari publik dalam negeri tetapi juga luar negeri, terutama dalam bentuk kecaman dan olok-olok yang berdampak negatif bukan hanya terhadap Komisioner Terduga secara pribadi melainkan juga terhadap KPAI dan bahkan terhadap Bangsa dan Negara.

Bahwa pernyataan Komisioner Terduga sebagaimana dimaksud pada kesimpulan Pertama di atas tak diragukan merupakan bentuk pelanggaran etika pejabat publik yang mestinya dijunjung tinggi oleh setiap Anggota atau Komisioner KPAI, dalam hal ini pelanggaran terhadap prinsip integritas, kepantasan, kesaksamaan dan kolegialitas.

Pernyataan Komisioner Terduga berdampak langsung terhadap keberadaan kolega Komisioner Terduga sebagai sesama Anggota KPAI sehingga mengganggu kebersamaan padahal kebersamaan merupakan faktor penting bagi KPAI untuk dapat berhasil dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Bahwa terjadinya pelanggaran etik oleh Komisioner Terduga disebabkan karena lemahnya kompetensi teknis, kompetensi etika, dan kompetensi leadership dari yang bersangkutan padahal ketiga kompetensi tersebut merupakan kompetens: dasar yang harus dimiliki oleh seorang pejabat publik.

Bahwa Komisioner Terduga tetap tidak bersedia mengakui kesalahannya meskipun Dewan Etik telah berkali-kali memberikan kesempatan untuk itu dan meskipun Dewan Etik secara persuasif mengatakan kepada Komisioner Terduga bahwa dalam dunia akademik mengakui kesalahan bukanlah kesalahan.

Bahwa meskipun bukti pelanggaran etik oleh Komisioner Terduga telah tak terbantahkan namun mengingat sikap sopan yang ditunjukkan oleh Komisioner Terduga selama memberikan keterangan di hadapan Dewan Etik maka Dewan Etik mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan kepada Komisioner Terduga secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Anggota atau Komisioner KPAI.

   
   
   

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Irawan.H.P