• News

  • Nasional

Pergantian Kepala BIN Hak Prerogatif Presiden

Diskusi publik bertajuk
Diskusi publik bertajuk "Dibalik Isu Pergantian Kepala BIN", di bilangan Tebet Timur, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2016) (Istimewa)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pergantian Kepala BIN sepenuhnya merupakan hak preogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak boleh ada intervensi dari pihak mana pun terkait itu. Termasuk partai politik.

Demikian diungkapkan Pakar Komunikasi Politik Tjipta Lesmana dalam diskusi publik bertajuk "Dibalik Isu Pergantian Kepala BIN", di bilangan Tebet Timur, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2016). 

Menurut Tjipta, kepentingan bangsa akan terganggu jika Presiden terkena imbas atas intervensi tersebut.

"Kepala BIN diangat dan diberhentikan presiden. Kepala BIN tidak boleh di drop oleh partai politik. (Jika itu terjadi) tidak bagus untuk kepentingan bangsa negara," ungkap Tjipta.

Tjipta sendiri heran dengan isu pergantian Kepala BIN oleh presiden belum lama ini. Bahkan isu itu dikabarkan sengaja dihembuskan oleh suatu partai politik.

Tjipta menenggarai ada pihak yang sengaja melemparkan bola pergantian kepala BIN. Ia melihat ada kepentingan tertentu dari orang yang melemparkan isu pergantian kepala BIN ini.  

"Kenapa yang lempar bola salah satu partai? kenapa ini?ada apa ini? nah kita bingung, kenapa?," cetus Tjipta.

"Orang yg melempar isu ini tidak memberikan alasan? kenapa? Kenapa musti diganti?. Tidak ada yg bisa menjelaskan kenapa Sutiyoso harus dicopot," ucap Tjipta menambahkan.

Ketimbang mempersoalkan rumor tersebut, lanjut Tjipta, ada baiknya membahas perbaikan terhadap institusi BIN. Misalnya, kata Tjipta, memberikan kewenangan lebih dalam menjalankan tugasnya.

Sebab itu, kembali ditegaskan Tjipta, urusan mengangat dan memberhantikan Kepala BIN merupakan hak orang nomor wahid di Tanah Air. Terlebih, saat ini tidak ada urgensi mengganti kepala BIN.

"Sebaiknya kita memberi keleluasaan kepada presiden, kita percayaan presiden. Sekali lagi kita hormati presiden," kata Tjipta.

Hal tak jauh berbeda juga disampaikan Direktur Lima, Ray Rangkuti. Ray menilai isu yang berhembus ini kental nuansa politiknya.

"Tidak terlihat keinginan (mengganti kepala BIN), presiden tidak punya masalah degan pak sutyoso, tetapi ada semacem desakan," ungkap Ray.

Sejauh ini, kata Ray, tak ada tolak ukur atas capaian seorang kepala BIN. Yang bisa menilai, lanjut Ray, adalah persiden itu sendiri.

"Alat ukur khusunya apa? kita juga belum tahu penilaiannya. (Penilaian dari) si pengguna informasi ini, sejauh mana yang diberikan si pemberi informasi," terang dia.

Ray sepakat, BIN tidak boleh dipolitisasi. Termasuk diintervensi.

"Jangan sampe BIN dipolitisasi, kecuali ada alasan objektif, tapi alasan objektif juga ngga ada alat ukurnya," tegas dia.

Pengamat Politik, Boni Hargens juga punya penilaian yang tak jauh berbeda. Boni melihat tidak ada alasan yang objektif untuk mengganti Kepala BIN.

"Saya tidak melihat ada alasan yang objektif. Ada catur politik yg unik, semacam ada pemaksaan," tutur dia.

Menurut Boni, pergantian kepala BIN merupakan hak presiden. Partai politik, kata Boni, tidak boleh mengatur presiden.

Editor : Firman Qusnulyakin