• News

  • Peristiwa

Tugas JKW Babat Korupsi Pakai Perizinan, Eko: Tugas Anak Mantan Presiden Takuti dengan PKI

Eko Kuntadhi
foto: istimewa
Eko Kuntadhi

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Beleid itu berfungsi untuk menyederhanakan sekelumit aturan yang memperlambat proses ekonomi.

Mengenai hal ini, pegiat media sosial Eko Kuntadhi membuat catatan panjang di akun Facebooknya, Selasa (26/5/2020).

Menurut Eko, "Salah satu langkah besarnya dengan mempersiapkan UU Omnibus Law. UU ini menjadi payung baru yang akan memangkas aturan penghambat yang ada sebelumnya. Saking banyaknya aturan yang menghambat, pemangkasannya juga butuh UU Sapu Jagad". 

Berikut catatan lengkap Eko Kuntadhi:

JOKOWI MEMBABAT KORUPSI PERIZINAN

Dunia kini mengenal istilah baru : New Normal.

Covid19 masih ada di sekitar kita. Obat yang efektif belum dipastikan. Vaksinnya juga, baru diteliti. Tapi kita harus menjalani hidup. Gak bisa dikungkung dan dibatasi seperti saat ini. Ekonomi butuh bergerak lagi. Mana mungkin peradaban berhenti hanya karena kasus ini.

Jadi semua harus kembali normal, hanya saja kini kita hidup dengan Covid19 berada di sekeliling kita. Itulah yang disebut dengan new normal. Sebuah kenormalan baru. Normal yang tidak seperti sebelumnya. Singkatnya hidup yang normal dengan Covid19.

Akibat Covid19, para ahli menyatakan ekonomi Singapura, misalnya, bakal melorot 7%. Ekonomi AS juga mengalami guncangan yang sama. Bahkan dunia sendiri, pertumbuhan ekonomi diperkirakan negative.

Bagaimana dengan Indonesia? Ada yang bilang, pertumbuhan kita masih bisa positif 2%. Syaratnya jika dampak ekonomi bisa diantisipasi. Kalau gak bisa ditangani, kemungkinan malah tumbuh negative. Pertumbuhan negative artinya kesejahteraan rata-rata rakyat terpangkas.

Kita lihat sekarang, perusahaan tidak kuat menahan beban. Karyawan dipangkas. Belum tentu ketika kondisi ketertutupan ini dibuka, mereka akan dipekerjakan kembali. Sebab dalam dunia yang new normal, permintaan barang dan jasa belum bisa diprediksi.

Investor akan hati-hati. Mereka harus mempelajari kondisi baru dan cara hidup baru dalam masyarakat. Mereka harus mengganti cara berfikirnya kalau tidak mau tergilas dengan perubahan perilaku konsumennya.

Semestinya bukan hanya investor yang mengubah cara berfikirnya. Karyawan dan buruh juga dituntut  mengubah mindset-nya. Jika masih menggunakan mindset lama, jangan salahkan jika Anda duluan yang akan tenggelam dalam suasana normal yang baru nanti.

Apa sih, yang harus diubah oleh karyawan dan buruh? Skill dan perilaku dalam bekerja. Ujungnya adalah produktifitas. Tanpa itu semua mana mau perusahaan memperkerjakan Anda.

Itu dari sisi mikro ekonomi. Dari sisi makronya, pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga harus melakukan perubahan cara berfikir. Banyak aturan lama yang harus diubah. Banyak UU yang harus direfisi agar peraturan tidak menjadi hambatan orang untuk mendirikan perusahaan.

Justru sebaliknya, pemerintah harus menjadi agen terdepan menggerakkan roda ekonomi. Saat jumlah pengangguran membludak akibat terkena PHK ditambah angkatan kerja baru, Indonesia butuh sebanyak-banyaknya investasi. Sebanyak-banyaknya perusahaan baru. Sebanyak-banyakanya aktifitas ekonomi baru.

Atau mendorong perusahaan lama untuk terus tumbuh mengembangkan bisnisnya sehingga menyerap tenaga baru.

Jangan heran jika dalam kabinet baru ini ada yang namanya Menko Maritim dan Investasi. Tugasnya memastikan investasi masuk dengan deras ke Indonesia. Tugasnya memastikan lapangan pekerjaan terbuka selebar-lebarnya.

Bagaimana caranya? Ya, dengan memangkas aturan yang jadi penghambat. Ini masalah klasik di Indonesia. Terlalu banyak aturan yang tumpang tindih. Terlalu banyak regulasi. Terlalu banyak meja yang harus dilalui bila ingin mendirikan usaha. Akibatnya jadi terlalu banyak peluang korupsi.

Jokowi menyadari ini semua. Sebagai mantan pengusaha ia tahu, apa yang menjadi PR besar bangsa ini. Sebagai Presiden, ia ingin meninggalkan legasi yang memberikan dorongan kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya rakyat.

Salah satu langkah besarnya dengan mempersiapkan UU Omnibus Law. UU ini menjadi payung baru yang akan memangkas aturan penghambat yang ada sebelumnya. Saking banyaknya aturan yang menghambat, pemangkasannya juga butuh UU Sapu Jagad.

Kenapa RUU itu harus dibahas secepatnya? Kenapa dibahas dalam masa pendemi ini?

Justru sekaranglah saat yang tepat. Kita ingin setelah normal nanti, aturan UU kita tidak lagi menjadi penghalang pembukaan lapangan pekerjaan baru. Setiap investor akan dimudahkan berusaha di Indonesia. Setiap orang akan semakin mudah mencari penghidupannya.

Sementara seluruh negara di dunia sedang berlomba merayu pengusaha untuk tetap datang dan berinvestasi, masa kita mau tetap bergerak dengan aturan usang yang justru banyak membatasi. Itu namanya bunuh diri.

Indonesia ini kaya dengan sumberdaya. Tenaga kerja melimpah. Potensi besar ada di depan mata. Sayangnya kita selalu membuat ribet dengan aturan-aturan yang gak perlu. Aturan itu dibuat para politisi dan birokrat dengan cara berfikir lama. Ujungnya digunakan buat memeras.

Jokowi ingin membabat itu semua. Ingin memastikan, semua rakyatnya di masa depan, bisa mendapat penghidupan yang layak. Baik sebagai pekerja maupun sebagai pengusaha.

Bukankah satu tugas besar seorang Presiden adalah mewujudkan tuntutan yang ada dalam UUD?

“Mas, kalau tugas besar seorang anak mantan Presiden, apa? Menakut-nakuti rakyat dengan isu PKI, ya?,” celetuk abu Kumkum. Saya yakin, dia baru saja membaca twitnya Tommy Soeharto.

www.ekokuntadhi.id

Sementara sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Beleid itu berfungsi untuk menyederhanakan sekelumit aturan yang memperlambat proses ekonomi.

"Kita ini kan semuanya ingin mempercepat, semuanya ingin kebijakan bisa diputuskan secara cepat," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Menurut Jokowi, perubahan dunia saat ini begitu cepat sehingga diperlukan keputusan yang cepat pula. Oleh karena itu, omnibus law ditujukan untuk mempercepat proses ekonomi yang salah satu bentuknya penciptaan lapangan kerja.

"Kalau regulasi kita membelenggu kita sendiri, justru kecepatan itu hilang, terlambat merespons. Itu gunanya omnibus law dan pada akhirnya nanti, karena yang namanya penciptaan lapangan kerja itu bisa dilakukan kalau investasi itu ada. Baik investasi dalam negeri atau dari luar," jelasnya.

Setidaknya ada tiga Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law yang diajukan pemerintah kepada DPR. Ketiganya adalah RUU Omnibus Law Perpajakan, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan RUU Omnibus Law Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

RUU Omnibus Law ini mencakup revisi dari 79 UU yang terdiri dari 1.244 pasal. Pasal yang direvisi akan memangkas hal yang selama ini menghambat masuknya investasi ke dalam negeri.

Editor : Taat Ujianto