• News

  • Peristiwa

Penerapan New Normal, Ini 5 Hal yang Perlu Dikaji Menurut PP Muhammadiyah

Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah.
pwpm muhammdiyah.
Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, pemerintah perlu mengkaji dengan seksama pemberlakuan "new normal”. 

Menurut PP Muhammadiyah, perlu penjelasan yang obyektif dan transparan terutama yang terkait dengan hal-hal berikut ini, yaitu:

Pertama, dasar kebijakan ”new normal” dari aspek utama yakni kondisi penularan Covid 19 di Indonesia saat ini; Kedua, apa maksud dan tujuan ”new normal”. Kemudian yang ketiga adalah konsekuensi terhadap peraturan yang sudah berlaku, khususnya PSBB dan berbagai layanan publik;

Untuk yang keempat yaitu jaminan daerah yang sudah dinyatakan arnan atau zona hijau yang diberlakukan ”new normal”; Terakhir, yaitu persiapan persiapan yang seksama agar masyarakat tidak menjadi korban, termasuk menjaga kemungkinan masih luasnya penularan wabah Covid 19. 

Pemerintah dengan segala otoritas dan sumberdaya yang dimiliki tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian akan sepenuhnya bertanggungjawab atas segala konsekuensi dari kebijakan "new normal” yang akan diterapkan di negeri tercinta. 

Menurut PP Muhammadiyah, semua pihak di negeri ini sama sama berharap pandemi Covid-19 segera berakhir di Indonesia maupun di mancanegara. 

"Namun semuanya perlu keseksamaan agar tiga bulan yang telah kita usahakan selama ini berakhir baik. Semoga Allah SWT melindungi bangsa Indonesia," kata dia dalam keterangan persnya, Kamis (28/5/2020).

Pernyataan disampaikan, pasalnya berbagai pemberitaan dan pernyataan pemerintah tentang ”new normal” akhir-akhir ini menimbulkan tanda tanya dan kebingungan masyarakat. Di satu sisi Pemerintah masih memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tapi pada sisi lain menyampaikan pemberlakuan relaksasi.

Kesimpangsiuran ini sering menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat. Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara cara kekerasan. 

"Demikian halnya dengan "new normal”. Perlu ada penjelasan dari Pemerintah tentang kebijakan ”new normal”. Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing masing," tegas dia.

 

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Irawan.H.P