• News

  • Peristiwa

Denny Sebut Sulit Lengserkan JKW, Netizen: Sadar yo Drun, yang Bilang Kelompok Lu Sendiri!

Denny Indrayana
foto: merdeka.com
Denny Indrayana

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Founder Integrity Law Firm, Denny Indrayana, mengatakan sulit untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi baik secara konstitusional maupun politk. Selain syaratnya yang sulit dipenuhi, pemerintahan Jokowi didukung oleh mayoritas partai politik di parlemen.

Pernyataan Denny Indrayana mengundang banyak tanggapan warganet di media sosial. Akun Facebook @Sekar Wangi Ollshop, Selasa (2/6/2020) membagikan tautan dan membuat cuitan panjang.

Drun..., kadrun sodrun..

Yg bilang kyk gini ini dr kelompok loe sendiri. Dia pengacara handal (mnrt loe).

Kl tmn loe udah bilang kyk gini, trs ngapain loe msh jg koar2 nentang Jokowi lah, nyuruh Jokowi mundur lah ato apalah istilah loe.

Jokowi itu pilihan Tuhan & 55,5 % rakyat Indonesia (jsl pemilu 2019). Ptesiden terbaik yg prnh ada di Indonesia ini sjk jmn Orba smp skrg...

Mbok ya sadar to drun kafrun sodrun.. Sadar kl ms dpn loe, hdp loe itu cmn ada di tangan Tuhan & pikiran loe sendiri... Bukan ditangan provokator junjungan loe...

Provokator mah enak, duit bejibun, ada mslh apapun dia ttp melenggang bebas, nah loe ? Klrg loe di rmh mo loe ksh mkn apa ? Kl loe di dlm jeruji besi trs bini loe diselingkuhin org, apa loe gak smkn tmbh sengsara ???

Mikir yok drun kadrun sodrun...

Kembali aja ke jalan yg benar..

Cari xurga yg bener2 surga, bukan netaka rasa surga spt omongan junjungan loe...ngarepin 72 bidadari yg bnr2 bidadari surga aja. Jangan yg kuntilanaqk rasa bidadari...

Tobat & kembali ke jalan Tuhan sesuai agama loe aja yuk drun...

Sementara sebelumnya dilansir Tempo.co, Denny Indrayana menjelaskan Pasal 7A UUD 1945 mengatur presiden bisa diberhentikan oleh MPR atas usul DPR jika terbukti melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau melakukan perbuatan tercela. Sebabnya tahapan pertama pemakzulan ada di tangan DPR.

"Di sini saja prosesnya sudah berat, dengan oposisi yang tinggal PKS dan Partai Demokrat, bisa kita duga (usulan pemakzulan) akan ditolak oleh DPR. Jadi baru langkah pertama saja presiden sudah aman," katanya dalam diskusi daring 'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Masa Pandemi Covid-19', Senin, 1 Juni 2020.

Andai DPR menyetujui usulan pemakzulan, tahapan berikutnya adalah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan presiden. Ada tiga kemungkinan di sini: usulan ditolak, tidak dapat diterima, dan mendengarkan pendapat DPR.

"Kalau ditolak atau tidak dapat diterima maka selesai. Kecuali tetap ingin mendengar pendapat DPR, maka itu kembali ke DPR lagi," tuturnya.

Jika MK ternyata menyatakan presiden melakukan tindak pidana, maka tahapan berikutnya adalah sidang MPR. "Di MPR belum tentu juga diberhentikan. Bisa saja keputusan MK itu dianulir MPR," ucap Denny.

Selain itu, pemakzulan presiden saat ini kemungkinan besar terganjal oleh syarat kuorum di DPR dan MPR yang diatur dalam Pasal 7B ayat 3 UUD 1945. Pengajuan pemakzulan di rapat paripurna DPR mensyaratkan harus mendapat dukungan dan dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota.

"Mencapai ini saja sudah setengah mati karena koalisi Jokowi mayoritas mutlak. Kalau tidak ada perubahan arah koalisi sulit ada pemberhentian presiden di periode sekarang," tuturnya.

Syarat kuorum ini pun semakin berat jika nantinya pemakzulan dibawa ke sidang paripurna MPR. UUD 1945 mengatur pemberhentian presiden di sidang MPR bisa dilakukan jika dihadiri tiga perempat anggota MPR dan disetujui dua pertiga anggota.

Editor : Taat Ujianto