• News

  • Peristiwa

Refly Harun Sebut era Jokowi Layaknya Orde Baru, Ruhut: Dipecat Masih Sakit Hati

Ruhut Sitompul
Ruhut Sitompul

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun kembali menyinggung soal upaya pemberhentian presiden. Refly pun menyebut era Jokowi layaknya Orde Baru dan tak dipercaya rakyat.

Pernyataan Refly ini pun mendapat tanggapan dari Ruhut Sitompul. Mantan juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf ini mengatakan, pernyataan Refly sebagai ungkapan sakit hati setelah diberhentikan sebagai komisaris di perusahaan BUMN.

"Manusia yg sudah dipecat dari Perusahaan BUMN sbg Komisaris refly harun masih sakit hati sebut rezim Jokowi tdk dipercaya Rakyat ya taudiri, nggak salah nie kapan pernah jadi Wakil Rakyat berani mengatas namakan Rakyat ya sudah dirumah saja cuci tangan pakai masker MERDEKA"," kata Ruhut dalam akun Twitternya @ruhutsitompul.

Sebelumnya Refly Harun dalam kanal YouTubenya mengungkap terkait isu seminar di UGM yang diberhentikan karena adanya isu ancaman pembunuhan.

Seminar itu bertajuk tentang pemberhentian presiden yang rencananya digelar oleh Fakultas Hukum UGM.

Namun karena dituduh makar dan mendapatkan ancaman, seminar itu urung digelar. Refly pun mengaku sedih dengan batalnya seminar tersebut.

Sebab menurutnya, setelah era reformasi harusnya tak ada lagi ketakutan-ketakutan terakait hal semacam itu.

"Saya sesungguhnya sedih," ungkap Refly.

"Saya berharap setelah terbitnya era reformasi tanggal 21 Mei 1998, di mana kita tahu itu menumbangkan rezim otoriter orde baru, saya berharap tak ada lagi ketakutan oleh sebuah komunitas akademik yang membahas isu-isu tertentu," katanya.

Menurutnya, era kepemimpinan Presiden Jokowi memiliki nuansa yang serupa dengan rezim orde baru.

"Saya pernah mengalami masa kelam orde baru, waktu itu berpendapat begitu takutnya, begitu khawatirnya," kata Refly.

"Khawatir ditangkap, khawatir dipidanakan," lanjutnya.

"Tapi sadar atau tidak, nuansa itu ada saat ini," katanya.

Refly menganggap kesamaan nuansa itu muncul karena masyarakat tidak dapat berpendapat dengan tenang di negara demokrasi.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sulha Handayani