• News

  • Peristiwa

Ombudsman Soroti Layanan Publik Saat PSBB Transisi

Kepala Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho
Istimewa
Kepala Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya (Ombudsman Jakarta Raya) mengapresiasi Langkah Pemprov DKI Jakarta untuk memberlakukan PSBB dalam masa transisi.

Meskipun demikian Ombudsman menyoroti beberapa hal, salah satunya layanan publik yang harus segera dimitigasi.

"Secara umum, pemberi layanan di Jakarta telah melakukan proses mitigasi ke teknologi digital. Namun ada catatan Ombudsman terkait dengan layanan SIKM, Samsat, dan Satpas SIM di Jakarta selama PSBB 3," kata Kepala Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, di Jakarta, Jum'at (5/6/2020).

Terkait dengan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM), katanya, muncul beberapa masalah terkait dengan layanan daring telah menyulitkan para pengaju SIKM untuk memanfaatkan layanan tersebut. Berdasarkan laporan masyarakat yang diterimanya, terdapat gangguan pada server karena proses maintenance, jawaban email yang lambat, dan call centre yang sibuk.

Dia mengungkapkan, Ombudsman menemukan masalah gangguan server selain terjadi karena perawatan rutin server tapi juga disebabkan oleh banyaknya pengajuan SIKM dari warga. 

“Ada banyak warga Jabodetabek yang seharusnya tidak perlu mengajukan SIKM untuk bepergian di seputar Jabodetabek, tetap mengajukan," ujar Teguh. 

Hal yang sama berlaku untuk call centre yang sering bernada sibuk disebabkan karena tingginya traffic dari warga yang mengajukan pertanyaan. Sementara proses yang tidak sesuai dengan perkiraan selama satu hari kerja telah berdampak pada lambatnya proses persetujuan dan penolakan SIKM. Hal ini disebabkan oleh proses validasi dokumen yang dilakukan para petugas PTSP kepada pihak pemberi izin. 

"Kami mengapreasi langkah PTSP untuk tidak dengan mudah mempercayai dokumen yang diberikan oleh para pengaju, agar pertistiwa kebocoran penumpang seperti yang terjadi di bandara tanggal 14 Mei yang lalu tidak terjadi, semua pengaju divalidasi," terang Teguh.

Untuk itu, pihaknya meminta agar Pemprov DKI Jakarta secara lebih aktif menyosialisasikan SIKM di media nasional dan media daring pemprov termasuk berbagi informasi dengan provinsi lain khususnya daerah dengan jumlah pengaju terbanyak. 

“Pengaju SIKM berasal dari seluruh Indonesia, penting untuk menyampaikan proses pendaftaran SIKM di media nasional,” lanjut Teguh.

Selain persoalan kurangnya sosialisasi di media nasional, Ombudsman juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mempergunakan bahasa yang lebih lugas agar publik lebih mudah memahami. 

“Infografisnya sudah sangat bagus, tapi bahasanya masih agak berputar-putar dan agak kurang mudah dicerna oleh masyarakat awam,” tutur Teguh lagi.

Terkait proses validasi yang membutuhkan waktu, Ombudsman meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memperpanjang kepastian waktu pemrosesan dari standar 1 hari selesai menjadi 3 hari tuntas. 

“Lebih baik pasti 3 hari tuntas, dengan seluruh proses validasi daripada membuat standar 1 hari tapi sampai 3 hari tak kunjung selesai,” tegasnya.

Dia juga mengimbau warga untuk mengajukan SIKM terlebih dahulu sebelum membeli tiket pesawat atau bepergian dengan moda apapun, jangan sampai mengajukan SIKM menjelang hari H. 

“SIKM bukan proses pengumpulan syarat administrasi kemudian disetujui, nilai penting kunjungan juga dinilai dan itu yang menyebabkan persetujuan SIKM rendah,” kata Teguh.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Nazaruli