• News

  • Peristiwa

Balita Bocor Jantung Tak Dilayani, Bupati Stop Kerjasama BPJS, Netizen: Bupati Beneran?

Bupati Barito Kuala Noormiliyani
Kabar Kalimantan
Bupati Barito Kuala Noormiliyani

BARITO KUALA, NETRALNEWS.COM - Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tindakan itu diambil Bupati Barito Kuala Noormiliyani setelah tahu tidak ditanggungnya biaya pengobatan seorang balita yang mengalami bocor.

Berita tersebut viral di media sosial. Akun Facebook @Mak Lambe Turah ikut memposting ulang, Jumat (12/6/2020). Ia membuat cuitan:  Waduuh kasihan....
Ada gak yang disini daerahnya dari Barito kuala??

@Anik Pudjiharto: Mestinya bupati gak boleh lgsg memutus krja sama dgn bpjs begitu sj, lha bagaimana dgn nasib wrg lainnya?
Hrsnya sibalita didaftarkan ke bpjs dulu, lalu sementara biaya ditanggung pemda dulu sampe bpjs sibalita bs aktif

@Wahyu Trisunu: Kalau begini ceritanya kita tidak bisa menyalahkan BPJS. Pengalaman saya pribadi, dulu waktu istri hamil tua saya sudah ancang-ancang mendaftarkan anak saya BPJS, buat jagani kalau setelah lahir kenapa-kenapa.

@Ocha S: Pemerintahkan sdh jauh2 sdh memberitahukan utk mengurus bpjs kesehatan.. Tp punya sy bpjs nya gak pernah diurus dibuatkan secara oyomatis oleh pemerintah, sy kaget pas dipanggil oleh pegawai kelurahan suruh ttd tgn ngambil.. Trimksh buat pemda yg pedul…

@Renata Sihombing: Apa hubungannya jadi memutuskan kerja sama sama BPJS??? Ya tinggal daftarin. Selama blm ditanggung, ya ditanggung Pemda kalau punya hati. Koq malah potong kepala. Ini Bupati beneran kah? atau ada udang dibalik Batu??


Sebelumnya dilansir Kompas.com, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"BPJS seperti tidak ada rasa kemanusiaan, saya sendiri menangis melihat apa yang diderita bocah dengan bawaan penyakit jantung bocor. Mengapa mereka seakan tidak iba?" jelas Noormiliyani dalam keterangan resminya, Kamis (11/6/2020).

Pemutusan kerja sama itu, diklaim Noormiliyani, tidak menyalahi aturan. Menurut dia, pemutusan kerja sama dengan BPJS Kesehatan dimungkinkan dalam aturan otonomi daerah.Dia juga merasa keputusannya mendapat dukungan dari masyarakat di Barito Kuala.

Terkait penolakan balita yang mengalami kebocoran jantung, Kepala BPJS Kesehatan Barito Kuala Rabiatul mengatakan, hal itu terjadi karena pasien itu belum terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan dari pemerintah.

Menurut Rabiatul, banyak masyarakat baru mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan setelah sakit.

"Pendaftaran peserta sebaiknya sebelum sakit, karena konsep BPJS adalah sedia payung sebelum hujan. Kami pun akan memberikan kepastian pelayanan kesehatan untuk peserta aktif," terang Rabiatul.

Rabiatul menambahkan, bayi penderita jantung bocor yang gagal mendapatkan pelayanan BPJS harus didaftarkan dulu sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).Setelah datanya masuk sebagai peserta JKN, maka selanjutnya bisa masuk pada penjaminan BPJS Kesehatan.

"Balita Aliqa bisa masuk penjaminan BPJS kesehatan apabila sudah didaftarkan pada peserta JKN, sesuai dengan ketentuan, pengaktifan peserta kartu mandiri adalah 14 hari," jelasnya.

Menurut Rabiatul, tindakan yang dilakukan oleh pengelola BPJS Barito Kuala sudah sesuai dan mengikuti regulasi dari pemerintah pusat.

Seluruh aplikasi yang ada pada program BPJS jelasnya bukan dibuat oleh BPJS, melainkan oleh pemerintah pusat.

"Kita aplikasinya tidak bisa mengakomodasi itu, dan kelonggaran regulasi ini bukan kewenangan kami, bukan regulasi perorangan ataupun daerah," katanya.

Untuk saat ini, kata Rabiatul, hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Barito Kuala yang bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

Editor : Taat Ujianto