• News

  • Peristiwa

Putusan Bebas Thawaf Aly, Kemenangan Melawan Kriminalisasi Petani oleh Perusahaan

Putusan bebas Thawaf Aly, kemenangan melawan kriminalisasi petani oleh perusahaan.
Law
Putusan bebas Thawaf Aly, kemenangan melawan kriminalisasi petani oleh perusahaan.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Di tengah ekspansi perusahaan perkebunan semakin menguat di Jambi, satu kemenangan telah dicapai hari ini oleh petani Jambi.

Thawaf Aly, Persatuan Petani Jambi (PPJ) pada hari ini, Selasa (16/6/2020) telah diputus bebas oleh Majelis Hakim PN. Tanjung Jabung Timur. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan Thawaf Aly bebas dan tidak bersalah.

Thawaf Aly dilaporkan perusahaan perkebunan sawit, PT. Erasakti Wira Forestama (EWF) dengan menggunakan UU Perkebunan pasal 55 huruf a Jo pasal 107, dengan tuduhan menguasai dan mengerjakan tanah perkebunan tanpa izin.

Thawaf Aly dikriminalisasi oleh PT. EFW saat tengah mendampingi masyarakat Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Mendahara Kabupaten Tebo, Jambi yang berkonflik dengan perusahaan. Ia ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember 2019, dan menjalani rangkaian persidangan dimulai sejak Ferbruari 2020 dan dilanjurkan secara _virtual_ di tengah pandemi corona hingga pembacaan putusan pada hari ini.

Kasus ini didampingi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) KPA, dengan kuasa hukum Sdr. Yudi Kurnia, Ahmad Fauzi dan pengacara Jambi M. Hatta. Para saksi ahli dari pihak petani yang dihadirkan adalah Sdr. Iwan Nurdin, Dewan Nasional KPA dan Sdr. Hadi Yusman, Dosen Hukum Universitas Jambi

Atas kemenangan ini, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengucapkan terima kasih kepada para pengacara dan saksi ahli pembela petani yang sudah bekerja keras mendampingi Pak Thawaf. Juga kepada pimpinan serikat di PPJ, Serikat Tani Tebo (STT), Serikat Petani Batang Hari (SPB) yang kompak bersatu mengawal persidangan dan aksi-aksi solidaritas selama 6 (enam) bulan terakhir ini. Juga jaringan organisasi masyarakat sipil yang memberi dukungannya terhadap kasus ini.

"Terima kasih juga kepada Majelis Hakim yang telah menunjukkan keberpihakannya kepada hak konstitusional petani atas tanah," kata Sekjen KPA dalam keterangan resminya.

Putusan telah ditetapkan seadil-adilnya bagi petani dan perjuangan hak atas tanah dan sumber kehidupannya.  Perjuangan belum berakhir, ini bukan perkara pidana semata, melainkan problem struktur agraria yang timpang. Putusan bebas terhadap Thawaf Aly hanya kemenangan kecil dari ribuan kasus kriminalisasi yang dihadapi gerakan perjuangan reforma agraria di Indonesia. Kurun lima tahun terakhir (2015-2019), KPA mencatat sedikitnya terdapat 1.298 kriminalisasi yang dialami pejuang agraria saat berkonflik dengan perusahaan swasta dan negara.

Situasi ini menjadi evaluasi terhadap penanganan konflik agraria ke depan dengan menghentikan pelibatan aparat militer di wilayah-wilayah konflik agraria yang sering berujung kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani. Keterlibatan Polisi dan TNI di wilayah-wilayah konflik agraria menjadi preseden buruk penanganan konflik agraria.

Selama lima tahun terakhir, KPA mencatat dua institusi ini telah terlibat kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi dalam 143 kasus konflik agraria. Dengan rincian, 100 kali keterlibatan dari Polri dan 43 keterlibatan dari TNI. Sementara perusahaan telah terlibat kekerasan dan kriminalisasi dalam 93 kasus konflik agraria.

Putusan bebas terhadap Thawaf Aly harus menjadi catatan pemerintah ke depan untuk mengevaluasi dan bahkan mencabut HGU perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang telah banyak melakukan pelanggaran dengan merampas tanah-tanah petani dan melakukan intimidasi diikuti kriminalisasi terhadap masyarakat.

Pemerintah harus segera mencabut HGU PT. EWF! Mengembalikan tanah-tanah masyarakat yang telah dirampas oleh perusahaan swasta dan negara, dan jalankan reforma agraria di Jambi.

Selamat kepada Persatuan Petani Jambi (PPJ), terus bangkit dan berbenah diri gerakan tani dan reforma agraria agar semakin solid dan konsisten dalam memperjuangan agenda reforma agraria di Jambi.

KPA bersama Anggota terus berkomitmen melawan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi agraria yang dilakukan perusahaan maupun aparat Negara yang melanggar Konstitusi dan UUPA 1960 terhadap petani, masyarakat adat dan para pejuang agraria (land right defenders).


Reporter : PD Djuarno
Editor : Sulha Handayani