• News

  • Peristiwa

Sindir Program Kartu Prakerja, TZ:Gaya Manajemennya Kayak Tukang Meubel di Kampung

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain
Istimewa
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain menyindir program Kartu Prakerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dihentikan.

Program Kartu Pra Kerja tersebut merupakan program andalan Jokowi saat kampanye 2019 lalu. 

Tengku Zul juga mempertanyakan apakah Presiden Jokowi tidak punya rasa malu karena program tersebut menggunakan uang rakyat sedangkan manajemennya seperti kerja tukang cukur di kampung.

"Kartu Pra Kerja yang Menjadi Andalan Presiden @jokowi Saat Kampanye 2019 Lalu Akhirnya Dihentikan.

Mengatur Program Unggulan Pakai Duit Rakyat Tapi Gaya Manajemen nya Kayak Tukang Cukur atau Tukang Meubel di Kampung.

Apa Tidak Malu, ya...?," tulis Tengku Zul, Minggu (5/7/2020).

Sebenarnya yang dihentikan bukanlah pragram Kartu Prakerja tetapi paket pelatihan di Program Kartu Prakerja.

Cuitan Wasekjen MUI ini direspon berbagai komentar oleh netizen. Berikut rangkumannya seperti yang terpantau netralnews.com, Senin (6/7/2020).

@agPriatama: Program ini TIDAK DIHENTIKAN. Yang dihentikan hanya PROGRAM BUNDLING nya saja

Mari suarakan lebih keras agar SEMUANYA KARTU ALA2 INI DIHENTIKAN

@mariadi63425147: Program yg di gadang2 seolah2 jd wong cilik sejati...

Eh, gak taunya proyek abal2, bnyk maslah dan peyimpangan..

Proyek 5,6 T dipegang oleh staf milenial istana tnpa tender.

Skrg apa hasil dan luarannya..? 

Staf undurkn diri, proyek brmslah n diduga bpotensi korupsi dlm bncana.

@OscarR30075679:Hahaha... iso ae Ustadz, Manajemen Tukang Mebel; pilih kayu sendiri, potong dan ukur sendiri, plitur sendiri, jual sendiri dan untungnya ambil sendiri.

Setelah menuai kritik dan penolakan, paket pelatihan di Program Kartu Prakerja akhirnya dihentikan sementara pemerintah. Langkah tersebut dianggap tepat karena mengakomodir keinginan publik yang selama ini menagggap program tersebut tidak tepat sasaran dan pemborosan anggaran negara. 

Editor : Sesmawati