• News

  • Peristiwa

Sindir Anies, FH: Warga Jakarta Stress atas Kegagalanmu Memahami Peraturan Soal PPDB

Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean
Istimewa
Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kembali menyindir Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait kegagalannya dalam memahami Peraturan Menteri soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Ferdinand pun juga mengungkit ucapan Anies yang mengatakan Maju Kotanya, Bahagia Warganya.

"Nies..!! Dulu kau bilang Maju Kotanya, Bahagia Warganya. Sekarang kotanya mundur, jalanan kotor, kali jorok,  dll. Sementara itu warga Jakarta bukannya bahagia malah stress atas kegagalanmu memahami Peraturan Menteri soal Penerimaan Peserta Didik Baru.

Apa yg mau kau banggakan?," tulis Ferdinand di akun Twitternya, Selasa (7/7/2020).

Cuitan Ferdinand pun direspon nitizen dengan berbagai komentar. Berikut komentar netizen yang terpantau netralnews.com, Selasa (7/7/2020).

@AlfedVP: Ooh org ini yg bs jawab pk guru @musniumar , ntar ma netizen kasi bonus plsa..

@Rbiasa2aja: Harus nya @aniesbaswedan bisa menjelaskan hal ini.. ada kesanmenggagap remeh anak2 masuk sekolah..

@yue2: Tidak punya lagi rasa malu dan emphaty buat warga DKI..! Yg penting msh punya Jabatan walaupun gak bisa kerja...! Jadi, milih karena hanya seagama itu bukan pilihan tepat artinya kalau ada orang yg lebih bagus, kenap enggak ?

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta kacau balau. Puluhan orang tua siswa geruduk Balai Kota meminta Gubernur Anies Baswedan menghapus aturan usia pada sistem zonasi.

Merasa tak digubris, orang tua murid pun mengadukan Anies ke Komnas Perlindungan Anak, Jumat (26/6/2020). Ketua umum Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mendesak Gubernur DKI Jakarta mendengar keluhan masyarakat untuk segera membatalkan aturan usia pada sistem zonasi penyelenggaraan PPDB DKI Jakarta tahun 2002 yang tidak berkeadilan itu.

Bahkan Anies disebut gagal paham terhadap tugas dan fungsinya sebagai kepala daerah dalam menerjemahkan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPBD.

"Apalagi kita tahu bahwa pak Gubernur adalah Mantan Menteri Pendidikan. Jadi tidak ada alasan bagi Gubernur DKI Jakarta untuk tidak mendengar jeritan anak-anak yang kehilangan kesempatan belajar dan hak anak atas pendidikan," kata Ariest.

Editor : Sesmawati