• News

  • Peristiwa

Dewan Setuju Perluasan Ancol untuk Rekreasi, Asal Bukan Bisnis Properti

Dewan setuju perluasan Ancol untuk rekreasi,.
Rekreasi
Dewan setuju perluasan Ancol untuk rekreasi,.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - DPRD DKI Jakarta mengaku setuju dengan adanya perluasan kawasan Ancol, di Jakarta Utara. Namun, perluasan kawasan dengan memanfaatkan timbulan tanah hanya diperbolehkan untuk pengembangan rekreasi, bukan bisnis properti atau hunian lain.

"Nah kalau untuk hunian, itu yang kita kurang setuju. Apartemen atau apa itu yang kita engga setuju. Karena pada prinsipnya Ancol itu harus bergerak dibidang hiburan, rekreasi. Bukan di bidang hunian. Tadi sih keterangannya pa Sahir (Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol, Teuku Sahir) pure untuk rekreasi perluasan karena katanya mau bikin seperti disney land lah," ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Meski demikian, tegasnya, reklamasi perluasan kawasan Ancol seluas 155 Hektar (Ha) harus memiliki payung hukum berbentuk Peraturan Daerah. Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan lagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bisa menaungi reklamasi itu.

"Reklamasi ancol itu payung hukumnya apa? Apa boleh pergub ? Kan nggak boleh, harus pakai Perda. Perdanya belum ada, Pemda DKI jangan menabrak aturan. Dan pengembangan ancol itu harus menjadi publik service, saya menolak untuk dijadikan residence atau properti,  harus jelas peruntukannya karena kita harus belajar dari aset ancol yang dijual di era direksi sebelumnya," ujarnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan), Jakarta Utara. Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub pembangunan reklamasi itu ditekan Anies pada 24 Februari 2020 lalu.

Kepgub tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 Hektar (Ha) dan kawasan Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 Ha.

"Makanya pada saat kemarin rapat saya pertegas terkait lahan yang dijual, terkait pengembangan itu siapa yg akan membangun apakah dipihak ketigakan atau ancol itu sendiri. Jangan reklamasi ancol jadi alasan jalan untuk membuka reklamasi. Untuk pulau-pulau yang lain," tegasnya.

Di sisi lain, ungkapnya, PT Pembangunan Jaya Ancol pun harus bisa memaksimalkan wahana rekreasi yang saat ini dijalankan. Pengembangan rekreasi di lahan reklamasi, ucapnya, jangan mematikan bisnis rekreasi sebelumnya.

"Nah kalau untuk rekreasi kan ada wahana yang lama. Ini kan dia mau bikin wahana baru, nah ini wahana lama ini mau diapakan. Jangan terus sudah investasi besar di situ, terus karena itu wahana lama, peminatnya sudah mulai sedikit, lalu dia bikin perluasan. Kita nggak mau begitu, kan harus dihitung seberapa besar investasinya dengan perluasan baru atau dengan merubah wahana yang lama menjadi wahana baru," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengaku setuju dengan langkah Gubernur Anies Baswedan yang mengizinkan reklamasi perluasan kawasan Ancol seluas 155 Hektar (Ha).

Dengan begitu, Gembong berniat akan membahas lagi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai payung hukum pembangunan reklamasi Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 Ha dan Dunia Fantasi (Dufan) 35 Ha.

Namun, Gembong menegaskan bahwa jangan sampai reklamasi justru mengorbankan Nelayan dan merusak lingkungan.

"Ancol sehat apa tidak sih?. Kalau dia sehat, yah wajib melakukan pengembangan. Tetapi kalau kondisinya tidak sehat, kenapa tidak memaksimalkan yang ada dulu," kata Gembong di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2020).

Tapi Politikus PDI Pejuangan ini berpesan, agar kualitas pengembangan perluasan tempat rekreasi di Ancol dan Dufan itu harus yang terbaik di Asia Tenggara.

"Pengembangannya pun jangan ecek-ecek, kelasnya harus dinaikan supaya legacy pemerintah daerah sekarang lebih baik. Minimal Fraksi PDIP mendorong sekurang-kurangnya harus kelasnya terbaik di Asia Tenggara," pinta Gembong.

Sekarang ini yang paling penting, lanjut Gembong, dicek pengembang reklamasi Ancol itu yaitu PT Pembangunan Jaya Ancol (PJAA). Menurutnya, perlu ada audit PT. PJAA tersebut.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sulha Handayani