• News

  • Peristiwa

Jika Pembahasan RUU HIP Dilanjutkan, TZ: Ada Misi Meminggirkan Agama & Pancasila dari NKRI

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain
Istimewa
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Tokoh oposisi Tengku Zulkarnain mengajak masyarakat untuk terus mengawal penolakan RUU HIP di DPR. Pasalnya ia mencium ada kelompok yang ingin meneruskan pembahasannya di DPR. Karena itu ia melihat hal ini sebagai upaya untuk meminggirkan agama Islam dari NKRI.

"Sudqh jelas RUU HIP.ditolak keras oleh seluruh elemen umat Islam, dll, masih ada juga yg mau meneruskan pembahasannya di DPR RI?

Tidak tahu malu?

Nekat?

Atau memang ada misi meminggirkan Agama dan Pancasila dari NKRI?

Wahai Umat Islam jangan mau digeser sejengkalpun.

Siap...?" tulis Tengku Zul di akun Twitternya, Kamis (9/7/2020).

Hingga saat ini, pemerintah sudah menegaskan akan menunda pembahasan RUU HIP di DPR. 

Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan dua alasan mengapa pemerintah tegas menunda dan menolak pembahasan RUU usulan DPR ini.

Mahfud menuturkan alasan pertama yakni pemerintah sudah satu suara dengan berbagai organisasi masyarakat bahwa tidak boleh ada peluang untuk meminimalisir TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Di mana TAP MPRS tersebut merupakan sebuah pedoman dalam membuat peraturan mengenai ideologi.

"Karena secara prinsipil pemerintah sepakat dengan suara organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, bahwa tidak boleh ada peluang bagi upaya meminimalisir peran tap MPRS nomor 25 tahun 66. Artinya bagi pemerintah TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu adalah satu pedoman kalau kita mau membuat peraturan tentang ideologi. Oleh sebab itu kalau tidak ada itu pemerintah menolak, itu satu," kata Mahfud kepada wartawan, Selasa (7/7/2020).

Alasan berikutnya, dikatakan Mahfud bahwa Pancasila yang sah merupakan pancasila yang terumus pada tanggal 18 Agustus 1945. Selain daripada tanggal tersebut, dianggap sebagai sejarah yang tidak perlu dinormakan.

"Yang kedua bagi pemerintah sama pandangannya dengan masyarakat bawah Pancasila itu adalah Pancasila yang disahkan tanggal 18 Agustus, di luar itu adalah sejarah piagam Jakarta, sejarah 1 Juni, sejarah 29 Mei, sejarah 30 Juni, kan semua bicara tentang dasarnya. Itu semua sejarah tidak usah dinormakan. Sudah terumus dengan baik di dalam tanggal 18 Agustus itu dengan segala kesepakatannya," ujarnya.

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Sesmawati