• News

  • Peristiwa

LP Ma‘arif NU PBNU Mundur dari Program Organisasi Penggerak 

Logo LP NU
Istimewa
Logo LP NU

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Rapat Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Rabu 22 Juli 2020, memutuskan LP Ma’arif NU PBNU mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) dan fokus pada pelatihan Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah.

Saat ini LP Ma'arif NU PBNU secara mandiri sedang fokus menangani pelatihan Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah sebanyak 15% dari 45.000 Sekolah/Madrasah di bawah naungan LP Ma’arif NU PBNU, dan satuan pendidikan formal NU berbasis pondok. 

Kepala sekolah dan Madrasah serta guru yang ikut pelatihan harus melatih guru-guru di satuan pendidikannya dan Kepala Sekolah/Kepala Madrasah di lingkungannya.

Demikian disampaikan LP Ma'arif NU PBNU, dikutip dari Pernyataan Sikap resminya, Rabu (22/7/2020).

LP Ma'arif NU PBNU meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meninjau kembali keputusan tersebut agar kedepannya tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan.

Pernyataan ini disampaikan sehubungan dengan ditetapkannya beberapa calon organisasi penggerak yang lolos evaluasi proposal POP dan terpilih dalam Program Organisasi Penggerak sebagaimana yang termuat dalam surat Dirjen GTK Kemendikbud RI tanggal 17 Juli tahun 2020 Nomor  2314/B.B2/GT/2020.

"Dengan ini kami sampaikan bahwa LP Maarif NU PBNU mundur dari program tersebut," tegas pernyataan sikap.

Sejatinya, selama ini LP Ma’arif NU PBNU klaim telah memberikan sumbangsih pemikiran dan terlibat langsung dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia walaupun tidak tergabung dalam organisasi penggerak yang dicanangkan oleh Kemendikbud

LP Ma'arif NU PBNU mengambil sikap diantaranya, hasil seleksi calon organisasi penggerak tidak mencerminkan konsep dan kriteria organisasi penggerak yang jelas.

LP Ma'arif NU PBNU klaim tetap berkomitmen bahwa memajukan mutu pendidikan merupakan hal sangat mendasar yang harus tetap dilakukan oleh LP Maarif NU PBNU sampai kapan pun.

Menurut mereka, organisasi penggerak yang lolos evaluasi proposal tidak jelas kriterianya sehingga tidak adanya pembeda dan klasifikasi antara lembaga CSR dengan lembaga masyarakat yang layak dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sesmawati