• News

  • Peristiwa

Sopir Truk BBM Pertamina Mogok Lagi, FH: Ini Sudah Mengganggu Negara, Ganti Vendornya!

Ferdinand Hutahaean, politisi Partai Demokrat.
Twitter ILC
Ferdinand Hutahaean, politisi Partai Demokrat.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sejumlah karyawan PT Pertamina mogok kerja dan enggan mengangkut bahan bakar di Kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat. 

Karena itu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa memerintahkan Kapusbekangad Mayjen TNI Isdarmawan Ganemoeljo untuk melakukan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean melihat hal ini bukanlah aksi mogok karyawan, melainkan hanya pegawai outsourcing Pertamina yang ia nilai sudah keterlaluan karena mengganggu stabilitas negara.

"Min, yang mogok ini bukan karyawan Pertamina kayaknya, tp karyawan swasta yang terikat kontrak dengan Pertamina

Perilaku Karyawan AMT ini sdh mengganggu negara dgn menghentikan kewajibannya. Vendornya pun hrs diganti nih. @pertamina @kemenkomarves," tulis Ferdinand di akun Twitternya, Kamis (23/7/2020).

Sebelumnya, dalam OMSP ini, pasukan Batalion Bekang 3/Rat dikerahkan untuk mengemudikan truk tanki bahan bakar di Balongan, Indramayu

“Pada aksi mogok karyawan PT. Pertamina yang terjadi di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, TNI AD mengerahkan 51 prajurit Batalion Bekang 3/Rat dalam menyalurkan bahan bakar sebanyak 3.090 liter,” ujar Kapusbekangad dalam keterangan yang diterima, Rabu (22/7).

Hal ini dirasa perlu dilakukan, pasalnya aksi mogok yang diperkirakan akan berjalan selama empat hari tersebut, akan berdampak buruk pada perekonomian nasional serta operasional masyarakat.

“Rencananya, kami mempersiapkan untuk empat hari aksi mogok, namun pada hari keempat, para karyawan sudah menyerah (kembali bekerja), sehingga kami hanya membantu selama tiga hari,” tambahnya.

Bantuan yang diberikan oleh TNI AD merupakan sebuah kewajiban setiap prajurit untuk menjalankan OMSP terutama dalam menjaga ekonomi nasional tetap kondusif.

“Tugas yang kami lakukan kemarin merupakan upaya memenuhi undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 dalam melaksanakan OMSP. Salah satu tugasnya adalah membantu pemerintah daerah,” lanjut Kapusbekangad

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Irawan.H.P