• News

  • Peristiwa

Soal Pinjaman Dana ke BUMN, Anggota DPRD DKI Minta Gubernur Anies Tidak Gegabah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Istimewa
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gubernur DKI Anies Baswedan mengajukan pinjamanan dana ke perusahaan BUMN, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional di Jakarta akibat pandemi Covid-19.

Dana yang dipinjam sebesar Rp 12,5 triliun dengan rincian sebesar 4,5 triliun untuk tahun 2020 dan sebesar Rp 8 triliun untuk tahun 2021.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi C DPRD DKI, Ahmad Jupiter meminta Anies tidak gegabah. Sebab, pinjaman uang sebesar itu berkonsekuensi pada bunga yang tidak kecil. Sehingga akan membebani keuangan Pemda DKI.

"Kalau kita asumsikan bunga terendah saja, dari pinjaman itu 0,5 persen dikalikan 12 bulan, berarti 6 persen per tahun. Artinya, dari 12,5 triliun itu Pemda nantinya wajib membayar 62,5 miliar setiap bulan. Kalau dikalikan 10 tahun, maka total bunga yang harus dibayarkan dari pinjaman ini berarti 7 Triliun. Bunga yang sangat fantastis!," kata Jupiter ditemui wartawan di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (27/7/2020).

Dengan bunga sebesar 7 triliun, Jupiter memandang, uang sebesar itu tidaklah rasional kalau hanya untuk sekedar bayar bunga.

"Mending uang itu dibuat membantu warga miskin, misalnya digunakan buat menyelamatkan anak-anak di DKI yang putus sekolah. Bayangkan, dengan bunga sebesar itu berapa siswa yang bisa diselamatkan," jelas Jupiter.

Karena itu, Jupiter berharap Anies sebaiknya berkonsultasi dulu dengan DPRD DKI Jakarta. Tujuannya, agar wakil rakyat di Kebon Sirih dapat memberikan padangan dan masukan-masukan yang positif.

Pemda itu kan bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif. Maka itu, penting bagi Pak Anies mendengarkan dulu masukan-masukan dari kami,” tegas Anggota Fraksi NasDem itu.

Jupiter kemudian mencontohkan, salah satu opsi yang dapat ditempuh Pemda antara lain, memberikan diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi mal-mal di Jakarta. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang terdampak pandemi corona.

“Jadi, mal-mal itu bisa dapat diskon 25-30 persen, asal bayarnya dalam waktu dua minggu misalnya. Dengan begitu, diharapkan mereka mau bayar cepat karena dapat diskon itu,” beber Jupiter.

Lebih jauh, Jupiter mengatakan, berbagai program stimulus ekonomi di Ibu Kota mestinya bisa melalui sumber pembiayan yang ringan. Bukan yang justru akan membebani Pemda dalam waktu jangka panjang.

Dia kemudian mempertanyakan kontribusi BUMD-BUMD yang selama ini setiap tahun dapat Penyertaan Modal Daerah (PMD), yang notabene berasal daru uang rakyat.

Menurut dia, mestinya Anies mengevaluasi atau mengaudit secara berkala terkait keberadaan BUMD di Jakarta yang tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau mereka (BUMD) tidak berdampak baik pada pendapatan daerah buat apa?. Jangan sampai BUMD hanya menggunakan uang rakyat hanya untuk kesejahrteraan direksi mereka saja. Tapi tidak memberi manfaat bagi warga Jakarta,” terangnya.

“Buat apa setiap tahun minta PMD, kalau tidak berkontribusi terhadap keuangan Jakarta. Besok-besok mending kita stop itu (PMD),” cetus Jupiter.

Jupiter lantas menilai, selama ini manajeman keuanggan Pemda di era Anies masih berantakan. Sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan yang fundamenntal.

“Itulah pentingnya kita berdiskusi, duduk bareng mencari jalan keluar atas kesulitan keuangan Pemda saat ini,” katanya menambahkan.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Nazaruli