• News

  • Peristiwa

Regulasi Jelas, NasDem Sepakat Program Pokir Dewan Kembali Dijalankan

Bendahara Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Jupiter
RMOL
Bendahara Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Jupiter

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Desakan agar program kegiatan pokok pikiran (pokir) terus bergulir dikalangan dewan. Salahsatunya dari Fraksi NasDem DPRD DKI. NasDem menyatakan, kalau pokir adalah program kegiatan yang sudah diatur oleh undang-undang.

"Pokir ini regulasinya jelas loh. Oleh karenanya, Fraksi NasDem sangat setuju kalau program pokir ini diadakan lagi," kata Bendahara Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Jupiter di Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Menurut Jupiter, pokir sesungguhnya sudah diatur dalam berbagai regulasi. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal (96) disebutkan DPRD Provinsi mempunyai fungsi: (a) pembentukan Perda Provinsi; (b) “Anggaran”; dan (c) Pengawasan. Kemudian di Pasal (104) salah satu sumpah/Janji Anggota DPRD adalah “bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Lanjut Jupiter, hal ini dipertegas dengan Pasal (108) tentang kewajiban anggota DPRD, yaitu: butir (i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; butir (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan butir (k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

"Jadi pokir itu memang jelas regulasinya. Dan adanya pokir ini memang untuk masyarakat bukan untuk kepentingan dewan," ujar Jupiter.

Dijelaskan Anggota Komisi C DPRD DKI ini, regulasi lain yang mengatur Pokir termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, pasal (54) yang menyebutkan Badan Anggaran DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.

"Jelas disini dinyatakan pokir disampaikan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Mekanisme Pokir diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah," terangnya.

Kata Jupiter, dalam aturan pun menjelaskan pokir itu didapat  berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Dan semua provinsi di seluruh Indonesia sudah menjalankan program kegiatan pokir. Hanya di Jakarta saja, program kegiatan pokir ini tidak ada.

"Semuanya udah jelas ya, pokir itu program kegiatan yang menjadi haknya masyarakat yang dititipkan undang-undang lewat anggota dewan. Jadi pokir itu wajib kita lansanakan. Kalau tidak, maka kita menzolimi rakyat. Tuhan bisa marah," pungkasnya.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Nazaruli