• News

  • Peristiwa

"Ciluk Ba" Pemerintah Sandiwara Tangkap Djoko Tjandra, Ini Tanggapan Mahfud MD

Polisi berhasil menangkap Djoko Tjandra di Malaysia.
Nasional
Polisi berhasil menangkap Djoko Tjandra di Malaysia.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui, pada 2009 sudah dikerjai oleh mafia hukum. Pasalnya, Djoko Tjandra bisa tahu akan divonis dua tahun dan lari sebelum hakim mengetokkan palu.

Mahfud mempertanyakan, siapa yang memberi karpet kepada Djoko Tjandra saat itu sehingga bisa kabur sebelum hakim mengetukkan vonis. Menurutnya, itu adalah limbah mafia yang memang sudah lama ada, hingga perlu kesadaran kolektif.

"Awalnya ada yg bilang Pemerintah bersandiwara mau menangkap Joko Tjandra. Toh dia diberi karpet merah. Ada yg bilang Pemerintah hny main "Ciluk Ba"," kata Mahfud, dikutip dari cuitannya, Minggu (2/8/2020).

Mahfud ketahui, ada yang bilang, penangkapan pengusaha yang sudah buron ini hanya ribut sebulan dan setelah itu kasusnya dilupakan orang. "Akrobat hukum Joko Tjandra itu dimulai thn 2009," sambung dia.

Menurut Mahfud, Djoko Tjandra tidak hanya harus menghuni penjara selama dua tahun. Akibat tingkahnya, dia bisa diberi hukuman-hukuman baru yang jauh lebih lama.

"Dugaan pidananya, antara lain, penggunaan surat palsu dan penyuapan kpd pejabat yg melindunginya. Pejabat2 yg melindunginya pun hrs siap dipidanakan. Kita hrs kawal ini," jelas dia.

Lebih lanjut dia jelaskan, korupsi itu mencakup tujuh jenis tindak lancung, misalnya, gratifikasi, penggelapan jabatan, mencuri uang negara dengan mark up atau mark down dana proyek, pemerasan, dan sebagainya.

"Jd jika JOK-TJAN itu diduga menyuap, artinya dia diduga korupsi. Kalau urusan hukuman itu urusan Pengadilan, tak bisa dicampuri oleh Pemerintah," kata dia.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sulha Handayani