• News

  • Peristiwa

Anita Kolopaking Ditahan, Hinca Panjaitan: Tuntaskan Juga yang di Kejaksaan Agung

Hinca Panjaitan, Anggota Komisi III DPR RI.
dpr.go.id
Hinca Panjaitan, Anggota Komisi III DPR RI.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia atas penahanan yang telah dilakukan terhadap Anita Kolopaking, pengacara tersangka kasus korupsi Djoko Tjandra. 

"Kita apresiasi dan kita tunggu hasilnya," kata Hinca di Jakarta, Sabtu (8/8/2020).

Setelah ini, kata dia Bareskrim Polri dapat terus mengungkap kasus Djoko Tjandra tersebut hingga kepada nama-nama yang diduga ikut terlibat di dalam Kejaksaan Agung.

"Tuntaskan. Tak hanya di Bareskrim Polri, tapi juga di Kejaksaan Agung. Jalan terus, tuntaskan kasus ini," ucap Hinca.

Bareskrim Polri perlu melakukan penanganan dan penyidikan atas dugaan peran bersama atau yang membantu pelarian terpidana Djoko Tjandra. Karena, menurut Hinca, kasus itu tidak berdiri sendiri. "Benang merahnya terang-benderang," kata dia.

Ia juga menilai, Kejaksaan Agung perlu membuka hasil pemeriksaan terhadap oknum Jaksa berinisial P secara transparan guna memenuhi rasa keadilan publik yang menyaksikan secara terang-benderang kasus itu.

"Perlu dibuka ke publik apa hasil pemeriksaan intern Bidang Pengawasan dan Pembinaan terhadap Jaksa P di Kejagung agar terang benderang. Publik bertanya, jangan-jangan ada informasi penting yang disembunyikan dan membaca keengganan Kejagung memroses secara hukum pidana, termasuk dan terutama dugaan gratifikasi nya," tutur Hinca.

Ia mengatakan, Kejaksaan Agung perlu menindak siapa pun yang terlibat. Hal itu juga sesuai dengan arahan dan instruksi Presiden Joko Widodo yang terus berupaya keras membersihkan wajah penegakan hukum di negeri ini.

Hinca juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut terlibat di dalam penanganan kasus itu jika Kejaksaan Agung tetap enggan membuka hasil pemeriksaan jaksa P ke publik.

Apalagi, Kepala Bareskrim Komjen Pol Listyo Sigit P secara terbuka mengumumkan akan mengundang KPK untuk memberikan supervisi.

"Dalam posisi yang begini, khususnya di Kejaksaan Agung, KPK bisa dan harus masuk berdasarkan ketentuan Pasal 10A UU Tindak Pidana Korupsi, bila Kejagung sama sekali enggan dan terkesan menutup-nutupi kasus ini," ujar Hinca seperti dilansir Antara.

Sebagai informasi, Anita Kolopaking ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lanjut selama 20 hari karena dinilai menggunakan surat palsu atau memalsukan surat perjalanan bersama kliennya, Djoko Tjandra.

Anita ditahan usai diperiksa selama kurang lebih 20 jam oleh penyidik Subdirektorat 5 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

 

 

Editor : Irawan.H.P