• News

  • Peristiwa

Soal Kawin Kontrak di Bogor, Bupati Ade Salahkan Pemerintah Pusat, DS Komentar Begini

Ade Yasin, Bupati Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
bogorkab.go.id
Ade Yasin, Bupati Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Bupati Bogor, Ade Yasin meminta pemerintah pusat agar pengiriman imigran ke Puncak dihentikan menyusul maraknya kawin kontrak di kawasan Puncak Bogor.

Ade Yasin memastikan aktivitas kawin kontrak di Kampung Arab kawasan Puncak, Cisarua bukan perempuan asal Bogor.

Kabupaten Bogor saat ini tengah jadi sorotan Ombudsman RI yang menemukan sejumlah potensi maladministrasi pada penataan kawasan Kampung Arab di Puncak Bogor yakni tindakan pembiaran dan pengabaian kewajiban hukum.

Menurut pegiat media sosial Denny Siregar, permintaan Ade Yasin agak tidak nyambung karena jelas-jelas yang bermasalah adalah wilayahnya sendiri, bukan pemerintah pusat.

"Tempat dia yang banyak kawin kontrak, pemerintah pusat yang disalahkan..

Jadi berasa ingin cabut bulu matanya @MardaniAliSera" tulis Denny di akun Twitternya, Minggu (9/8/2020). Nama Mardani ikut disebut Denny, mungkin karena dia adalah petinggi dari Partai pengusung Ade Yasin, Partai Keadilan Sejahtera.

Kampung Arab sendiri sebenarnya hanya sebuah istilah di masyarakat dan tidak diresmikan pemerintah daerah, nama aslinya kampung Sampay atau Warung Kaleng.

Selain itu, kawasan Warungkaleng berada di desa tugu selatan dan tugu utara, mulai terisi sekitar tahun 80-an.

Bupati Bogor Ade Yasin menyebut, wanita-wanita pelaku kawin kontrak tersebut bukan berasal dari Cisarua melainkan dari Cianjur, Sukabumi dan daerah lain.

"Kami kerap melakukan razia bersama Timpora (pemda, aparat dan Imiigrasi). Yang ditemukan saat ini, pelaku tuna susila berdomisili di Cianjur, Sukabumi, bahkan Jakarta dan luar Jawa Barat," kata Ade Yasin seperti dilansir dari pikiran rakyat Bogor.com.

Sementara itu, beberapa temuan dari investigasi inisiatif Ombudsman RI  di antaranya tidak adanya data mengenai jumlah imigran, pekerjaan informal yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA).

Termasuk status kepemilikan aset tanah, izin mendirikan bangunan dan tempat usaha yang tidak sesuai, serta status dan administrasi anak hasil perkawinan campuran.

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Irawan.H.P