• News

  • Peristiwa

Gegara Pusat Disalahkan Soal Kawin Kontrak Marak di Puncak, MUI Kena Sentil Begini

Ilustrasi maraknya kawin kontrak di Puncak, Bogor
Pikiran Rakyat
Ilustrasi maraknya kawin kontrak di Puncak, Bogor

BOGOR, NETRALNEWS.COM - Pernyataan Bupati Bogor, Ade Yasin yang meminta pemerintah pusat agar pengiriman imigran ke Puncak dihentikan menyusul maraknya kawin kontrak di kawasan Puncak Bogor ternyata mengundang banyak respons negatif warganet di sosial media.

Meski Ade Yasin memastikan aktivitas kawin kontrak di Kampung Arab kawasan Puncak, Cisarua bukan perempuan asal Bogor, namun pendapatnya disayangkan mengapa pemerintah pusat yang salahkan. Bahkan ada pula netizen yang malahmengaitkan dengan peran MUI.

Komentar tersebut tercermin dalam cuitan terhadap pernyataan seorang warganet bernama Muhammad Zazuli di akun Facebooknya, Senin (10/8/2020). Cuitannya kemudian dikomentari warganet lain.

Muhammad Zazuli: Kalo untuk urusan semacam ini MUI mendadak bisu, ustadz2 Wahabi diem, jamaah Al Qadruni budeg. Entah apa sebenarnya yang mereka inginkan dengan negeri ini. Saya prihatin.....

Albertus Siregar: Koq pemerintah pusat yg dituding??Bupati yg harus melarang karena wilayah otonominya..hrsnya bupati melarang para penghulu , camat , lurah/ kepala desa, lakukan razia oleh satpol pp, jgn hanya pribumi yg dirazia mesum , itu irg arab hrs ditertibkan jug… Lihat Selengkapnya

Sulis Lucky: Untuk apa ada bupati atau pemerintah daerah kalau ada problem di limpahkan ke pusat sedangkan upetinya masuk kedaerah ,mau cuci tangan presiden joko widodo lg yg salah....

Sebelumnya diberitakan, Kabupaten Bogor saat ini tengah jadi sorotan Ombudsman RI yang menemukan sejumlah potensi maladministrasi pada penataan kawasan Kampung Arab di Puncak Bogor yakni tindakan pembiaran dan pengabaian kewajiban hukum.

Kampung Arab sendiri sebenarnya hanya sebuah istilah di masyarakat dan tidak diresmikan pemerintah daerah, nama aslinya kampung Sampay atau Warung Kaleng.

Selain itu, kawasan Warungkaleng berada di desa tugu selatan dan tugu utara, mulai terisi sekitar tahun 80-an.

Bupati Bogor Ade Yasin menyebut, wanita-wanita pelaku kawin kontrak tersebut bukan berasal dari Cisarua melainkan dari Cianjur, Sukabumi dan daerah lain.

"Kami kerap melakukan razia bersama Timpora (pemda, aparat dan Imiigrasi). Yang ditemukan saat ini, pelaku tuna susila berdomisili di Cianjur, Sukabumi, bahkan Jakarta dan luar Jawa Barat," kata Ade Yasin seperti dilansir dari pikiran rakyat Bogor.com.

Sementara itu, beberapa temuan dari investigasi inisiatif Ombudsman RI  di antaranya tidak adanya data mengenai jumlah imigran, pekerjaan informal yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA).

Termasuk status kepemilikan aset tanah, izin mendirikan bangunan dan tempat usaha yang tidak sesuai, serta status dan administrasi anak hasil perkawinan campuran.

Editor : Taat Ujianto