• News

  • Peristiwa

Taufik Gerindra Minta Pemprov DKI Batalkan Lelang Kuota Internet PJJ

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik.
dprd-dkijakartaprov.go.id
Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dinilai memakan waktu, Pemprov DKI Jakarta diminta membatalkan lelang kuota internet guna menunjang pelaksanaan pembelajaraan jarak jauh (PJJ) saat pandemi coronavirus baru (Covid-19).

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPRD DKI, Mohammad Taufik. Dirinya mengusulkan proyek senilai Rp 150 miliar tersebut disalurkan melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Program senilai Rp 150 miliar ini sebaiknya disalurkan melalui KJP," kata Taufik kepada wartawan, Rabu (12/8/2020). 

"KJP lebih baik dan cepat. Bisa langsung diberikan, tidak perlu lelang. Kalau memang lelang sudah jalan, segera dibatalkan," ujar dia.

Dikatakan Taufik, pertimbangan lainnya adalah kebijakan lelang kuota internet bakal melahirkan monopoli. Sehingga buruk bagi iklim ekonomi dan menggerakan perekonomian. 

"BPBJ (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) bisa batalkan. Jangan buat susah orang tua, harus beli kartu perdana baru. Itu kan, uang lagi," ujar Taufik. 

Hampir lima bulan siswa di ibukota melakukan PJJ lantaran masih tergolong zona merah Covid-19. Kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka belum bisa dilakukan. 

Di sisi lain, sebagian masyarakat mengeluhkan PJJ lantaran menambah beban pengeluaran. Karena siswa mesti memiliki paket data internet sebagai penunjang pembelajaran. Apalagi, perekonomian tengah memburuk akibat pagebluk. 

Solusi pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk beli kuota internet oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belum menjawab persoalan. 

Karenanya, Pemprov DKI Jakarta mengadakan lelang kuota internet guna menunjang PJJ.

 

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Irawan.H.P