• News

  • Peristiwa

Balas Aksi Hamas Terbangkan Balon Pembakar, Israel Lakukan Tindakan Ini

Prajurit militer Israel saat berjaga di Jalur Gaza.
Antara Foto
Prajurit militer Israel saat berjaga di Jalur Gaza.

GAZA, NETRALNEWS.COM - Pemerintah Israel mengatakan pada Kamis (13/8/2020) bahwa pihaknya akan menghentikan pengiriman bahan bakar ke Gaza sebagai respons atas aksi kelompok Hamas yang menerbangkan balon-balon pembakar ke wilayah perbatasan Israel--dan membakar lahan pertanian.

Kombatan kelompok Hamas di Gaza beberapa hari terakhir ini menerbangkan puluhan balon helium yang membawa zat peledak untuk menekan Israel agar melonggarkan blokade Jalur Gaza serta mengizinkan proyek-proyek ekonomi baru.

Atas aksi itu, Israel sebelumnya telah membalas dengan menutup perbatasan komersial di Jalur Gaza dan menyerang fasilitas militer Hamas menggunakan pesawat tempur, helikopter penyerang, dan tank.

Pada Rabu (12/8), Israel memangkas area  penangkapan ikan yang diizinkan bagi masyarakat Palestina hingga hampir setengahnya, dari 24 kilometer menjadi 13 kilometer.

Seiring dengan ketegangan yang meningkat, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz kemudian mengeluarkan perintah untuk menghentikan pengiriman pasokan bahan bakar ke wilayah Gaza.

Juru bicara Hamas, Fawzi Barhoum, menyebut langkah Israel tersebut sebagai "aksi agresi berat" yang "bertujuan untuk memperparah krisis masyarakat kami di Jalur yang diblokade," mengingat daerah kantong itu mengandalkan pasokan bahan bakar dan gas dari Israel.

Aksi saling serang kembali terjadi antara Hamas dan Israel setelah tahun lalu sempat disepakati sebuah perjanjian gencatan senjata yang difasilitasi oleh Mesir, Qatar, dan PBB menyusul peningkatan angka kekerasan yang dilakukan kedua belah pihak.

Gencatan senjata tersebut dimaksudkan agar Israel memberi izin terhadap sejumlah proyek pembangunan baru, termasuk zona industri dan sebuah rumah sakit.

Hamas menuding Israel tidak sepenuhnya mematuhi kesepakatan itu. Sedangkan Israel juga menghindari negosiasi secara langsung dan tidak pernah mengakui perjanjian itu ke publik.

Editor : Widita Fembrian
Sumber : Ant