• News

  • Peristiwa

DKI akan Libatkan TNI-Polri dalam Pengawasan Protokol Kesehatan di Perkantoran selama PSBB

Ilustrasi pelaksanaan PSBB di Jakarta.
TMC Polda Metro Jaya
Ilustrasi pelaksanaan PSBB di Jakarta.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengawasan ketat dalam pelaksanaan protokol kesehatan saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total digelar mulai Senin (14/9/2020) hingga Minggu (27/9/2020).

Dalam pengawasan di lapangan, Pemprov DKI akan menggandeng TNI-Polri. Diharapkan, pengawasan dan penindakan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat berjalan kondusif tanpa adanya perlawanan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengklaim, selama ini belum pernah ada perlawanan dari pihak perusahaan dan perkantoran saat didatangi petugas. Mereka cenderung membuka diri saat petugas mengecek protokol kesehatan Covid-19 di tempat kerjanya.

“Selama ini kami tidak punya hambatan, jadi di lingkup internal saja kami masih bisa melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di lapangan,” ujar Andri pada Senin (14/9/2020).

Andri mengatakan, seluruh perusahaan non-esensial yang diizinkan beroperasi tetap harus melapor kepada pemerintah. Mereka melapor soal pemberlakuan 25 persen karyawan yang bekerja di kantor sesuai regulasi dari pemerintah daerah.

Andri mengaku, telah mengantongi profil seluruh perusahaan yang ada di Jakarta, dari jumlah karyawan hingga bidang pekerjaan yang ditekuni. Karena itu, Andri menagih keseriusan perusahaan atau perkantoran dari regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

“Kami punya data wajib lapor, ini datanya tidak hanya saat Covid-19, karena sebelumnya sudah kami lakukan juga. Misalnya perusahaan X, kami tahu mereka perusahaan apa dan lokasi di mana dan jumlah pekerjanya berapa,” kata Andri.

“Nanti kami lihat dari daftar presensi yang masuk pada hari itu dan kami cek di lapangan. Betul nggak (menerapkan 25 persen), jadi selain cek administrasi kami juga cek lapangan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Andri mengimbau karyawan untuk melapor kepada petugas bila menemukan perusahaannya tidak mematuhi regulasi yang ada. Andri menjamin, identitas pelapor akan dirahasikan pemerintah daerah.

“Dari laporan itu kami lakukan sidak atau pemeriksaan. Jadi, pemeriksaan yang kita lakukan berdasarkan laporan dari perusahaan. Kedua dari laporan masyarakat, atau karyawan internal sendiri. Ketiga, dari jadwal yang sudah kami susun,” jelasnya.

Seperti diketahui, Meski Pemprov DKI Jakarta mengembalikan Ibu Kota ke masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai Senin (14/9/2020). Namun pasar, pusat perbelanjaan dan perkantoran swasta tetap bisa beroperasi seperti biasa hanya saja jumlahnya pengunjung dan karyawan yang bekerja dibatasi.

"Pasar dan pusat perbelanjaan dapat beroperasi dengan menetapkan batasan kapasitas paling banyak 50 persen pengunjung," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat dikutip dari akun YouTube Pemprov DKI Jakarta pada Minggu (13/9/2020).

Anies menemukan, ketaatan pedagang di pasar dan pusat perbelanjaan terhadap protokol Covid-19 selama tiga bulan telah berjalan dengan baik. Di antaranya mewajibkan memakai masker, menjaga jarak, menyediakan cairan atau tempat mencuci tangan dan sebagainya.

Bahkan para pedagang bersedia tempatnya ditutup selama tiga hari bila petugas menemukan adanya kasus positif di kalangan mereka. Selama ditutup, pengelola wajib menyemprot cairan disinfektan demi memusnahkan virus tersebut.

"Tindakan kami untuk menutup pasar bila ditemukan kasus positif telah membuat mereka bersama-sama menegakan kedisiplinan untuk menghindari pasarnya ditutup. Jadi saat ini kita menyaksikan justru kasus terbanyak dari kejadian kejadian yang sekarang bermunculan adalah dari perkantoran," ujar Anies.

Atas dasar itu, kata Anies, fokus PSBB kali ini ada di perkantoran. Untuk Pemprov DKI Jakarta sendiri, akan mengikuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo yang hanya mengizinkan pegawai masuk ke kantor 25 persen dari total pegawai.

"Terkait dengan kegiatan perkantoran swasta yang masuk dalam kategori non-esensial, tempat ini bisa beroperasi dengan pembatasan kapasitas," katanya.

 

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Irawan.H.P