• News

  • Peristiwa

Polemik Vaksin Covid-19, Eko Kuntadhi: LSM Kayak MUI Membuat Ribet Gak Bisa Beranjak

Eko Kuntadhi
Foto: Istimewa
Eko Kuntadhi

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pernyataan penolakan sejumlah tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap rencana sertifikasi ulama yang akan diselenggarakan Kementerian Agama, hingga kini masih menjadi sorotan warganet.

Jumat malam, (18/9/2020), pegiat media sosial Eko Kuntadhi menyindir hal itu dengan mengaitkan persoalan vaksin Covid-19 yang harus disertifikasi halal. Cuitannya berjudul "Vaksin Halal".

Eko menyebutkan: "MUI itu LSM yang hobinya mensertifikasi halal segala sesuatu. Bukan soal makanan saja. Bahkan benda-benda seperti kulkas, wajan dan cat tembok disertifikasi. Bukan hanya itu. Bahkan kabarnya sistem manajemen sebuah usaha juga kudu disertifikasi. Kini mereka ngotot sertifikasi halal vaksin Covid19."

"Vaksinnya saja masih dalam ujicoba, orang sudah berdebat soal halal haram. Wong, ditemukan aja belum. Mungkin itulah fungsi LSM kayak MUI ini. Membuat ribet segala sesuatu. Agar kita gak bisa beranjak dari kesia-siaan," lanjutnya.

"Mas, yang membuat sertifikasi halal. Apa sudah disertifikasi juga?" tanya Eko.

Berikut catatan lengkap Eko Kuntadhi:

VAKSIN HALAL

MUI itu LSM yang hobinya mensertifikasi halal segala sesuatu. Bukan soal makanan saja. Bahkan benda-benda seperti kulkas, wajan dan cat tembok disertifikasi.
Bukan hanya itu. Bahkan kabarnya sistem manajemen sebuah usaha juga kudu disertifikasi.

Kini mereka ngotot sertifikasi halal vaksin Covid19.
Sesuai adatnya yang suka mensertifikasi segala sesuatu. Apakah kemasan vaksin kudu disertifikasi juga?
Apakah alat injeksinya nanti harus disertifikasi juga?
Apakah kemasan alat injeksi juga kudu disettifikasi?

Pabrik pembuat alat injeksinya kudu dipastikan kehalalannya?
Apakah petugas yang lakukan injeksi harus yang dipastikan kehalalannya. Atau minimal seiman?
Jika seiman, apakah proses injeksi harus dilakukan oleh muhrim? Pasien cowok diinjeksi cowok. Pasien cewek diinjeksi cewek.

Harus dipastikan juga orientasi seksual baik pasien maupun petugasnya. Biar tetap muhrim beneran.
Lalu, apakah RS-nya harus khusus RS bernuansa Islam? RS seperti St Carolus, RS PGI Cikini, RS Borromeeus, RS Santo Joseph, gak halal memberikan vaksin?

Lanjut...
Apakah saat divaksin, pakaian pasien harus sudah bersertifikat halal?
Jika pasien perempuan gak pake jilbab, apakah tetap halal saat divaksin?
Jika petugas injeksi perempuan gak berjilbab apakah tetap halal?

Apakah jilbab pasien dan petugas medisnya kudu standarr syariah?
Walhasil. Di negeri yang ribet ini, semuanya ikut jadi gendheng berjamaah.
Vaksinnya saja masih dalam ujicoba, orang sudah berdebat soal halal haram. Wong, ditemukan aja belum.

Mungkin itulah fungsi LSM kayak MUI ini. Membuat ribet segala sesuatu. Agar kita gak bisa beranjak dari kesia-siaan.
"Mas, yang membuat sertifikasi halal. Apa sudah disertifikasi juga?"
Pertanyaan Abu Kumkum bikin gue semaput...

MUI menolak sertifikasi ulama

Penolakan sejumlah tokoh terhadap rencana sertifikasi ulama yang akan diselenggarakan Kementerian Agama, hingga kini masih menjadi sorotan warganet.

Beberapa pengurus MUI bahkan mengkritik dan menolak kebijakan tersebut . Mereka antara lain Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi dan Wakil Sekjend MUI Tengku Zulkarnain. Dua tokoh pengurus teras MUI tersebut tidak sepakat dengan rencana Kemenag.

"MUI menolak rencana program tersebut," kata Muhyiddin di Jakarta seperti dilansir Suara.com, Selasa (8/9/2020).

Ia mengatakan program tersebut juga memicu kegaduhan di tengah masyarakat karena ada kekhawatiran intervensi pemerintah dalam pelaksanaan program.

Khawatirnya, Muhyidin melanjutkan, pemerintah melalui program tersebut nanti dapat terlalu jauh mengintervensi aspek keagamaan.

"Dalam pelaksanaannya dapat menyulitkan umat Islam dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat mengendalikan kehidupan keagamaan," kata dia.

Mahfud angkat bicara

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengemukakan bahwa sertifikasi bukan syarat seorang dai bisa berkhutbah atau berceramah.

"Kalau sertifikasi ulama itu kan objeknya para ulama disertifikasi, kalau ini sifatnya pilihan mau dikasih ya, tidak juga tak apa-apa," katanya di Padang, Kamis (17/9/2020).

Menurutnya, sertifikasi juga tidak diwajibkan bagi penceramah, mereka bisa memilih untuk mengikuti atau tidak mengikutinya.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin sebelumnya menjelaskan bahwa sertifikasi penceramah tidak seperti sertifikasi profesi.

"Penceramah bersertifikat ini bukan sertifikasi profesi, seperti sertifikasi dosen dan guru. Kalau guru dan dosen itu sertifikasi profesi sehingga jika mereka yang sudah tersertifikasi maka harus dibayar sesuai standar yang ditetapkan," katanya.

Sertifikasi penceramah, menurut dia, adalah program yang akan dijalankan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh agama dan penghulu di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang jumlahnya saat ini tercatat sekitar 50 ribu untuk penyuluh dan 10 ribu untuk penghulu.

Guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, ia menjelaskan, pemerintah akan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para penyuluh agama dalam hal zakat, wakaf, dan moderasi beragama serta memberikan sertifikat kepada mereka yang telah mengikuti kegiatan tersebut.

Menurut dia program sertifikasi itu tidak bersifat mengikat. Demikian seperti dilansir Antara.

Editor : Taat Ujianto