• News

  • Peristiwa

Acara KAMI Dibubarkan, Lieus: Jangan Main-main! Ini Bisa Jadi Sorotan Dunia

Acara KAMI Dibubarkan, Lieus: Jangan main-main! Ini bisa jadi sorotan dunia.
Netralnews
Acara KAMI Dibubarkan, Lieus: Jangan main-main! Ini bisa jadi sorotan dunia.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Aksi demonstrasi disertai pembubaran acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bisa mencoreng nama Indonesia di mata dunia sebagai negara demokrasi.

Hal tersebut disampaikan Deklarator KAMI Lieus Sungkharisma menanggapi adanya demo penolakan dan pembubaran acara KAMI di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) pada Senin (28/9/2020).

"Ini menyangkut demokrasi kita. Jangan main-main. Karena pemberitaan mengenai kejadian di Surabaya ini sampai ke luar negeri, dan ini bisa jadi sorotan dunia tentang mundurnya demokrasi di Indonesia," kata Lieus kepada netralnews.com, Rabu (30/9/2020).

Menurutnya, tindakan massa dan aparat yang membubarkan kegiatan KAMI di Surabaya, berlawanan dengan prinsip-prinsip kebebasan setiap warga negara dalam berekspresi dan mengeluarkan pendapat yang dijamin konstitusi.

Hal itu sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

"Kalau kegiatan begini saja terus dibubarin, apalagi ada yang bilang "(acara KAMI) dibuat dimana juga akan didemo, dibubarkan", Aduh, cara-cara begitu tidak sehat dalam demokrasi kita. Ini UUD lho yang menjamin hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat," tegas Lieus.

Lebih jauh, aktivis Tionghoa ini mengaku heran dengan adanya penolakan terhadap kegiatan KAMI di Surabaya yang dihadiri salah satu deklaratornya, Gatot Nurmantyo.

Padahal, lanjutnya, apa yang diperjuangkan KAMI seperti yang tercantum dalam 8 poin tuntutan kepada pemerintah dan DPR/MPR yang disampaikan saat deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi pada 18 Agustus lalu, semata- mata demi memperbaiki negeri ini.

"Karena sejak lahir (18 Agustus), KAMI itu sudah didemo. Padahal yang kita hadirkan 8 butir itu adalah butir-butir yang bertujuan memperbaiki negeri. Harusnya dijawab, diajak dialog, bukan didemo, bukan dibubarin acaranya," pungkas Lieus.

Seperti diberitakan, dalam Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020), gerakan moral yang dibentuk Din Syamsuddin cs itu menyampaikan 8 tuntutan kepada pemerintah dan DPR/MPR.

Berikut bunyi 8 tuntutan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI):

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dam nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, aga tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

8. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.


Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani