• News

  • Peristiwa

KSPI akan Gelar Demo Besar-besaran, FH: Bung Said Apa yang Kau Cari dari Kericuhan Ini ?

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean
Twitter
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWY), Ferdinand Hutahaean (FH) menanggapi rencana aksi demonstrasi besar-besaran buruh yang akan digelar 2 November 2020 mendatang.

Ferdinand pun mempertanyakan apa yang dicari Said Iqbal sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Menurutnya, Indonesia bukan hanya terdiri dari kaum buruh saja, namun masih banyak komponen lain yang disejahterakan melalui UU Ciptaker.

Ia pun mengajak Said, khususnya organisasi buruh untuk berjuang mendapatkan bantuan yang disalurkan melalui APBN.

"Bung Said lqbal, apa yg kau cari dari semua keriuhan dan kericuhan ini? Bung., negeri ini bkn hanya buruh sj, tp ada banyak masyarakat lain yg hrs kita sejahterakan lewat UU Ciptaker," kata Ferdinand dalam akun Twitternya.

"Bung, Ibh baik kita berjuang bantuan2 dr APBN utk buruh drpd demo..!" lanjutnya.

Sebelumnya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan akan menggar aksi demo pada 2 November jika UU Cipta Kerja ditanda tangani Presiden Jokowi yang kabarnya akan dilakukan pada 28 Oktober 2020.

Ia pun mengklaim aksi demo akan melibatkan puluhan ribu buruh KSPI, KSPSI Andi Gani, dan 32 federasi serikat yang dipusatkan di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara.

Menurut Said, aksi demo akan disertai dengan penyerahan berkas uji materi atau judicial review ke MK.

"Pada saat penyerahan berkas judicial itulah, buruh melakukan aksi nasional dengan tuntutan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta presiden untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut," ujarnya.

Tak hanya itu, Said mengatakan, KSPI akan melanjutkan aksi demo berskala nasional pada 9 sampai 10 November 2020 yang akan diikuti ratusan ribu buruh.

Tuntunan aksi ini adalah meminta DPR RI mencabut UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme UUD 1945 Pasal 20, 21, dan 22A serta Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Kemudian, meminta kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8 persen di seluruh Indonesia.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Nazaruli