• News

  • Nasional

KPK Periksa Tujuh Pejabat Eselon Kemen-PUPR

Ilustrasi Gedung KPK
Ilustrasi Gedung KPK

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memanggil tujuh pejabat eselon satu dan dua di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh anggota DPR dalam proyek di Kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono.

Tujuh pejabat itu adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hediyanto W Husaini; Dirjen Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah Subagyo; Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga Soebagiono; Direktur Pembangunan Jalan Achmad Gani Ghazaly Akhman; Direktur Jembatan Hedy Rahadian; Direktur Preservasi Jalan Nurudin Manurung, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga Ober Gultom.

"Tujuh saksi tersebut diperiksa untuk tersangka DWP (Damayanti Wisnu Putranti)," kata pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Rabu (23/3/2016).

Hediyanto sebelumnya telah pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi untuk DWP.

KPK dalam perkara ini sudah menetapkan lima tersangka yang seluruhnya sudah ditahan yaitu anggota Komisi V DPR dari fraksi PDI-Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komisi V dari fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto, dua rekan Damayanti, Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin serta Abdul Khoir.

Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir diketahui mengeluarkan uang 404 ribu dolar Singapura agar PT WTU mendapat proyek-proyek di bidang jasa konstruksi yang dibiayai dana aspirasi DPR di provinsi Maluku yang dicairkan melalui Kementerian PUPR. Pada 2016, di wilayah II Maluku yang meliputi Pulau Seram akan ada 19 paket pekerjaan yang terdiri dari 14 jalan dan 5 jembatan dan masih dalam proses pelelangan.

Uang tersebut sebesar 99 ribu dolar Singapura diberikan kepada Damayanti Wisnu Putranti melalui dua rekannya Julia Prasetyarini serta Dessy A Edwin.

Sedangkan 305 ribu dolar Singapura diberikan kepada anggota Komisi V dari fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto. Budi pernah melaporkan uang tersebut kepada Direktorat Gratifikasi KPK pada 1 Februari 2016 tapi ditolak karena menyangkut tindak pidana korupsi yang ditangnai KPK.

Editor : Firman Qusnulyakin