• News

  • Nasional

Hakim Jadi Pejabat, Anggaran Bertambah

Asrul Sani
asrul sani net
Asrul Sani

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Selama ini hakim yang menjadi pejabat negara hanya di lingkungkan Mahkamah Agung. Muncul tuntutan agar semua hakim, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi diangkat sebagai pejabat negara. Anggaran negara pun harus bertambah.

Hal ini dikemukakan oleh Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani dalam diskusi yang membahas RUU Jabatan Hakim di lobi Nusantara III DPR, Selasa (29/3/2016). Hingga kini belum ada UU yang mengatur tentang jabatan hakim. Untuk itu, Komisi III menginisiasi RUU ini menjadi RUU prioritas dalam Prolegnas di DPR.

Menurut Arsul tuntutan tersebut muncul dari kalangan hakim muda. Mereka ingin para hakim diperlakukan sama sebagai pejabat negara, jadi tidak terbatas pada hakim yang bekerja di MA. Dikatakan anggaran pejabat dalam APBN niscaya akan berubah bila semua hakim ingin diangkat sebagai pejabat negara. Butuh tambahan anggaran yang tidak sedikit untuk dialokasikan, ujarnya.

“Mampukah anggaran negara memenuhi tambahan jumlah pejabat baru itu. Karena saat ini ada 7.500 pejabat negara yang bertambah bila semua hakim diangkat menjadi pejabat,” kata politisi PPP ini.

Masalah krusial lain yang dibahas dalam RUU ini adalah manajemen rekrutmen dan promosi hakim. Ada pula soal pengawasan dan kinerja hakim yang jadi topik bahasan RUU tersebut.

Soal mutasi hakim, kata Arsul, para hakim di daerah mengeluhkan mutasi yang terlalu lama. Apalagi, dimutasi ke daerah-daerah yang sangat jauh. “Mereka telah meninggalkan keluarga terlalu lama.”

Lanjut Arsul, mengenai wacana menurunkan usia pensiun hakim dari 70 tahun menjadi 67 tahun. Pertimbangannya semata agar ada regenerasi. Para hakim karir diberi kesempatan yang luas untuk menapaki karir profesionalnya di dunia peradilan.

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Hila Japi