• News

  • Nasional

Penanganan Sumber Waras Lamban, KPK Harus Diperiksa Komite Etik

Abdulllah Hehamahua gerah lantaran lambannya KPK menangani lahan Sumber Waras
Abdulllah Hehamahua gerah lantaran lambannya KPK menangani lahan Sumber Waras

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Lambatnya pengungkapan kasus jual beli lahan Sumber Waras, Jakarta, membuat sejumlah tokoh masyarakat gerah. Hal itu dirasakan oleh eks penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua.

Saking lambatnya pengungkapan kasus itu mendorong Abdullah berpikir agar KPK perlu diperiksa oleh Komite Etik.

“Jika penyelidik dan penyidik sudah temukan dua alat bukti, kemudian saat gelar perkara terakhir pimpinan punya alasan tidak menetapkan tersangka, maka pimpinan bisa diperiksa Komite etik,” ungkap Abdullah di Jakarta, Sabtu (23/04/2016).

Abdullah lalu menyarankan agar pengawas internal melacak letak kesalahan itu terjadi. "Misalnya, apakah terkait bukti yang tidak cukup atau alat bukti cukup, tapi dimanipulasi dan ditutup-tutupi," ungkapnya bertanya.

Menurut Abdullah, di dalam Undang-Undang tidak disebutkan unsur niat jahat, namun hanya kebijakan pimpinan KPK era Agus Rahardjo-lah yang memperkenalkan unsur niat jahat tersebut.

Di UU pasal 2 ayat 1 menyebutkan jika ada tindakan melawan hukum, yang menyebabkan kerugian negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi itu sudah korupsi.

“Sementara pasal 3 disebutkan jika terjadi penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian keuangan negara juga sudah masuk ranah korupsi. Jadi tidal ada disebutkan niat jahat seperti dikatakan KPK itu,” kritik Abdullah.

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Hila Japi

Apa Reaksi Anda?