• News

  • Nasional

DPR: Strategi Pengelolaan Lapas Perlu Ditata Ulang

Asrul Sani, Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP
Asrul Sani, Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP

JAKARTA , NETRALNEWS.COM – Kasus kerusuhan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di hampir seluruh Indonesia sering terjadi maka strategi pengelolaan Lapas sebaiknya ditata ulang.

Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR-RI, Arsul Sani di Jakarta, Minggu (24/4/2016). Dia minta Kementrian Hukum dan HAM  perlu menata ulang strategi dalam pengelolaan Lapas pasca kerusuhan di Lapas Banceuy, Bandung.

"Pertama, kebijakan pengangaran. Pemerintah perlu memberikan alokasi dana lebih besar. Kedua, kebijakan pemenuhan sumber daya manusia dengan menambah petugas baru. Ketiga, kebijakan pemidanaan itu sendiri dalam konteks sistem peradilannya," kata Asrul saat dihubungi Netralnes.com di Jakarta.

Diuraikan, selain penataan ulang, seharusnya ada koordinasi antar lembaga di Kementerian terkait. Agar bisa menanggulangi dan meminimalisir kerusuhan di Lapas.

“Hal ini yang juga perlu diperbaiki. Jadi harus ada komunikasi antar lembaga yakni Kemenkumham sendiri sebagai leading sector dengan instansi terkait seperti Polri, BNN, BNPT, Kemensos, Kemenkes dan lainnya,” papar Arsul.

Kerusuhan di Lapas Kelas II A Banceuy berawal dari adanya seorang tahanan bernama Undang yang ditemukan bunuh diri. Tahanan yang bunuh diri itu ditengarai ingin mengedarkan narkoba di dalam lapas. Namun petugas mengetahuinya dan tahanan ini dipindahkan ke dalam sel khusus isolasi.

Usai bunuh diri, anak buah napi tersebut tidak terima dan terjadilah keributan hingga berakhir dengan kebakaran di areal Lapas. Mereka menganggap kematian Undang tidak wajar.

Kerusuhan lain sepanjang 2016 adaalah kerusuhan di Lapas Kerobokan, Bali; dan Lapas Malabero, Bengkulu 

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Hila Japi