ASEAN canangkan bebas asap pada 2020. (Ilustrasi: ACT)
SINGAPURA, NETRALNEWS.COM – Pemerintah Singapura mengapresiasi kerja pemerintah Indonesia mengatasi kebakaran hutan.
Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Air Singapura Masagos Zulkifli mengatakan, setiap negara ASEAN berperan untuk mencapai kawasan bebas asap pada 2020 dan Indonesia telah mengambil langkah positif untuk menahan jumlah titik panas penyebab kebakaran hutan dan lahan selama 2016.
"Indonesia telah mengambil langkah positif dalam menahan jumlah titik panas selama satu tahun terakhir. Pada 2016, hanya ada ratusan jika dibandingkan dengan ribuan titik panas di 2015," kata Masagos dalam Singapura Dialog untuk Sumber Daya Dunia yang Berkelanjutan ke-4 yang digelar Singapore Institute of International Affairs (SIIA) di Singapura.
Setelah Riau dan Jambi mulai mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di pertengahan Januari 2017 sebagai akibat dari kondisi cuaca kering, Indonesia bertindak cepat dengan menyatakan keadaan darurat di Riau pada 24 Januari 2017.
Menurut Masagos, hal ini memungkinkan pengerahan sumber daya dan berkoordinasi dengan cepat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi kebakaran. Hal lebih penting lagi yang telah dilakukan Indonesia, yakni langkah jangka panjang yang dilakukan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Tahun 2016, Pemerintah Indonesia mengumumkan moratorium lima tahun izin baru untuk konsesi kelapa sawit.
Moratorium akan menghentikan pengeringan dan pembukaan lahan gambut yang kaya akan karbon baru. Keputusan ini meluas ke lahan konsesi yang sebelumnya juga telah memiliki izin untuk perusahaan perkebunan juga.
"Bahkan Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB Erik Solheim baru-baru ini memuji langkah Presiden Jokowi ini dengan menyebutnya sebagai keputusan yang positif dan bersejarah, baik untuk Indonesia dan untuk upaya global untuk mengatasi perubahan iklim," kata Masagos, seperti dilansir Antara, Jumat (07/04/2017).
Saat pemerintah pusat secara aktif menangani masalah asap, pemerintah provinsi juga memainkan peran penting. Ia mengatakan di bawah kepemimpinan Gubernur Alex Noerdin, Provinsi Sumatera Selatan mengambil peran teladan dengan memulai rencana "Green Growth Development".
"Seperti yang telah Anda dengar, rencana mengadopsi pendekatan multipemangku kepentingan mengarah pada pengelolaan berkelanjutan lahan hutan," ujar Masagos.
Pada Juni 2016, lebih dari 2.700 petani kecil mandiri penggarap lahan seluas 5.500 ha di Sumatera Selatan menerima sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
"Sejauh ini, ini adalah kelompok independen dari petani mandiri terbesar di dunia yang tersertifikat RSPO," tandas Masagos.
