• News

  • Nasional

DPR Minta Pemerintah Dialog Terbuka Permasalahan Nelayan

Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan (Beritakepo)
Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan (Beritakepo)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan meminta pemerintah mengadakan dialog terbuka terkait demonstrasi besar-besaran para nelayan terkait kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dinilai tidak berpihak pada para nelayan.

"Segera lakukan dialog sebelum rakyat marah, karena urusan perut keluarga mereka terampas tanpa jalan keluar," kata Daniel di Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Hal itu dikatakannya terkait demonstrasi para nelayan se-nusantara mulai dari Sepantura Jawa, Lampung, Sumut, Bitung, Maluku, Merauke, Kalbar, Banten, Jakarta di Istana Negara pada Selasa (11/7) untuk menyampaikan penderitaan mereka hampir tiga tahun akibat sejumlah kebijakan Menteri KKP.

Dia mengaku telah memfasilitasi nelayan untuk berdialog dengan pemerintah menyikapi kebijakan Menteri Susi yang dianggap menyengsarakan para nelayan.

Menurut dia, permasalahan tersebut sudah berlangsung tiga tahun namun hingga saat ini belum ada solusi.

"Dalam sejarah Indonesia, baru kali ini ribuan nelayan turun ke jalan. Sebelumnya nelayan tidak pernah aksi. Itu tandanya persoalan sudah sangat serius, segera cabut demi menjaga kepercayaan rakyat," ujarnya.

Kebijakan KKP, menurut Daniel, sangat merugikan kepercayaan rakyat kepada Presiden Jokowi sehingga itu adalah kebijakan yang sangat tidak perlu, membebani pemerintah, membuat nelayan dan perikanan nasional bangkrut.

Politisi PKB itu menilai masih banyak urusan strategis pemerintah yang penting yang memerlukan energi karena itu dirinya menyarankan jalan keluar yang baik adalah mendorong segera dilakukan dialog dan dibentuk Tim Independen Terpadu yang terdiri dari pemerintah, nelayan, para ahli, dan stakeholder lainnya.

"Hal itu untuk membedah seluruh kebijakan secara terbuka sesuai fakta dan data lapangan," katanya.

Sebelumnya, Aliansi Nelayan Indonesia menggelar aksi penolakan kebijakan larangan cantrang yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/7) siang.

Koordinator Lapangan aksi, Rusdianto Samawa mengatakan, sebanyak 10 tuntutan akan disampaikan dalam aksi tersebut salah satunya, aksi itu sebagai bentuk keprihatinan atas pelarangan alat tangkap oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Selain itu, para nelayan juga menuntut melegalkan cantrang, payang, dan lainnya sebagai alat tangkap nelayan secara permanen tanpa ada perbedaan cara pandang terhadap nelayan.

Tuntutan lainnya adalah mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membatalkan seluruh peraturan yang dibuat oleh Menteri Susi Pudjiastuti karena dinilai berdampak pada kehancuran perikanan Indonesia, sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2016.

Mereka juga meminta kepada Presiden Jokowi segera menerbitkan surat izin penangkapan ikan (SIPI) kapal nelayan agar bisa menjamin pasokan bahan baku ikan ke industri atau unit pengolahan ikan (UPI) di seluruh Indonesia yang saat ini mati karena ketiadaan bahan baku ikan akibat pelarangan alat tangkap cantrang, payang, dan lainnya.

Editor : Redaksi
Sumber : Antara