• News

  • Nasional

KPK Kembali Garap Sekjen PUPR dan Bina Marga

Gedung KPK
Gedung KPK

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menghadirkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Taufik Widjojono dan Direktur Jenderal Bina Marga Hediyanto W. Husaini. Keduanya diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Kementerian PUPR.

Tadi pagi, Taufik tiba di kantor lembaga antikorupsi pukul 09.37 WIB. Dia mengaku diperiksa sebagai saksi untuk anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN, Andi Taufan Tiro, dan Kepala Balai Badan Pembangunan Jalan Nasional IX, Amran HI Mustary,kata dia.

Usai memberi keterangan terkait kehadirannya di gedung antirasuah itu, selanjutnya Taufik memilih irit bicara. Saat wartawan mencecar tentang uang USD10 ribu yang diterima dari Amran Mustary, dia lagi-lagi tak menjawab.

"Sudah enggak, enggak ditanya lagi," ucap Taufik di Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (1/6/2016).

Terkait perkara uang dari Amran, Taufik pernah mengakui saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 2 Mei lalu. Menurut dia, uang itu diberikan Amran pada 8 Oktober 2015 saat Taufik hendak menikahkan putrinya.

Sementara itu, sekira pukul 09.40 WIB, Hediyanto W. Husaini pun tiba di KPK. Namun, pejabat eselon I Kementerian PUPR ini enggan berkomentar soal pemeriksaannya.

Mengenai dugaan suap di lembaga tersebut, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tiga di antaranya anggota Komisi V DPR: Damayanti Wisnu Putranti (PDIP), Budi Supriyanto (Golkar) dan Andi Taufan Tiro.

Kasus ini terbongkar ketika Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti, dan dua rekannya, Dessy A. Edwin serta Julia Prasetyarini, ditangkap KPK pada 13 Januari 2016. Damayanti diduga dijanjikan uang hingga SGD404 ribu oleh Abdul Khoir.

Adapun, aliran fulus itu untuk memuluskan perusahaan yang dikelola Khoir menjadi pelaksana proyek pembangunan jalan di Kementerian PUPR di Ambon, Maluku. Dalam perkembangannya, kasus ini menjerat anggota Komisi V lainnya.

Adalah Budi Supriyanto yang sempat bernaung di Komisi V, menjadi tersangka KPK pada 2 Maret lalu. Dari sejumlah uang yang diterima Damayanti, Budi menerima bagian SGD305 ribu. Sedangkan sisanya dibagi tiga antara Damayanti, Dessy dan Julia.

Anggota Komisi V DPR lainnya, Andi Taufan Tiro dan Kepala Balai Badan Pembangunan Jalan Nasional IX wilayah Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary juga ditersangkakan. Keduanya diduga menerima suap dari Abdul Khoir.

Adapun total uang suap yang diberikan Abdul sebesar Rp 21,38 miliar, SGD 1,67 juta, dan USD 72,7 ribu. Suap diberikan oleh Abdul bersama-sama dengan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng dan Direktur PT Sharleen Raya (JECO Group) Hong Arta John Alfred.? Kita tunggu apakah kasus ini hanya berhenti di kedua penunpang terakhir yang diperiksa KPK Rabu (1/6/2016) ataukah masih ada penambahan calon terduga lainnya?

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Hila Japi