• News

  • Opini

Mengambilalih Pengelolaan Ruang Udara dari Tangan Singapura: Sudah Siapkah?

Ridha Aditya Nugraha
Istimewa
Ridha Aditya Nugraha

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pada September 2015, Presiden Jokowi menginstruksikan agar pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna segera diambilalih dari tangan Singapura. Saat ini teras rumah kita memang masih dikendalikan oleh negara tetangga dengan dalih ketidaksiapan infrastruktur dan SDM.

Penunjukkan Singapura oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) sendiri memiliki sejarah panjang; pada tahun 1946 mereka masih merupakan jajahan Inggris dan Indonesia belia tengah sibuk berjuang mempertahankan kemerdekaannya.

Tujuh puluh tahun berselang, kini ruang udara tersebut menjelma menjadi salah satu tersibuk di dunia. Setiap pesawat melintas dikenakan Route Air Navigation Service Charges yang jumlahnya diperkirakan mencapai jutaan Dollar AS per-tahun. Bayangkan bertapa besar perputaran uang di langit Kepulauan Riau dan Natuna.

Sangat disayangkan, status quo berarti seluruh pendapatan tersebut masuk ke kantong Singapura. Indonesia memang mendapatkan ‘uang sewa’, tetapi ibaratnya hanyalah sepotong kue kecil. Seharusnya hal ini menyadarkan pemerintah bahwa ruang udara telah menjadi salah satu potensi penerimaan pendapatan negara jika dikelola dengan profesional dan terarah.

Kerugian lainnya adalah setiap misi penerbangan TNI AU akan selalu berada di bawah pengawasan Singapura. Bahkan untuk menyalakan mesin pesawat saja harus mendapatkan izin terlebih dahulu. 

TNI AU tidak akan pernah memiliki rahasia mengingat patroli atau upaya penyergapan pesawat asing memerlukan izin Singapura. Keadaan akan menjadi lebih genting ketika mereka menolak izin terbang pesawat TNI AU atau sipil berbendera Indonesia pada saat kepentingan nasional mendesak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menghadirkan secerah harapan dengan menetapkan batas waktu pengambilalihan ruang udara tersebut, tepatnya lima belas tahun atau 2024.

Namun, mengingat kondisinya sebagai tambang emas, tentu Singapura tidak akan melepaskannya begitu saja. Jangan sampai kita terlena dengan janji manis tetangga lalu menyesal kemudian. There is no free lunch!

Pemerintah harus lebih serius mempersiapkan cetak biru pengambilalihan pengelolaan ruang udara dari tangan Singapura. Patut disyukuri wacana mengenai hal tersebut didukung publik. Namun, bermodalkan semangat nasionalisme saja tidaklah cukup. 

Di tengah absennya Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (Depanri), langkah nyata kini berada pada suatu tim kecil yang anggotanya memiliki keahlian hukum dan manajemen udara.

Idealnya, dengan ketua tim yang langsung bertanggung jawab terhadap Presiden, mereka dapat lebih leluasa ‘memimpin’ Departemen Luar Negeri, Departemen Perhubungan, dan Departemen Pertahanan.

Upaya serius dimulai dengan menganggarkan biaya pengadaan radar termutakhir ke dalam APBN. Spesifikasi radar tidak boleh lebih buruk dari yang tengah digunakan banyak negara maju, seperti Amerika Serikat dan anggota Uni Eropa. 

ICAO akan melihat keseriusan Pemerintah Indonesia dalam upayanya mengambilalih pengelolaan ruang udara dari tangan Singapura, yaitu dengan meningkatkan keselamatan penerbangan sipil. Suatu langkah tepat dan strategis jika Pemerintah berani berinvestasi dengan radar pada APBN 2018 dan 2019.

Kemudian upaya peningkatan kualitas SDM dunia penerbangan Indonesia, dalam konteks ini para pegawai Air Traffic Controller (ATC), tidak boleh dianaktirikan. Sekolahkan dan magangkan mereka ke beberapa tempat terbaik di dunia agar tercipta akselerasi kemampuan. 

Perlu digarisbawahi, rencana tersebut baru dapat terealisasikan hanya jika Departemen Perhubungan mampu meyakinkan pemberi beasiswa akan urgensi program khusus semacam ini.

Langkah strategis terakhir adalah meramaikan langit Kepulauan Riau dan Natuna dengan pesawat berbendera Indonesia. Membuka lebih banyak rute penerbangan perintis di wilayah ini menjadi salah satu solusi. Dunia akan melihat kepentingan Indonesia untuk mengelola sendiri ruang udaranya. 

Memanfaatkan momentum kebangkitan industri penerbangan nasional, pesawat R80 seyogianya dapat diberdayakan pada wilayah udara ini guna menambah jam terbang. Lantas sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui.

Penulis, seorang Manajer riset Air Power Centre of Indonesia, Jakarta; anggota German Aviation Research Society, Bonn. Alumnus International Institute of Air and Space Law, Universiteit Leiden dan penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia LPDP.

Saat ini berkarya dengan menjadi konsultan hukum di ibu kota Jakarta; dosen tamu untuk mata kuliah hukum udara dan ruang angkasa di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta; serta tenaga ahli sekaligus pemateri di Institute of Air and Space Law Aerohelp, Saint Petersburg.

 

Penulis : Ridha Aditya Nugraha
Editor : Thomas Koten