• News

  • Opini

Pernyataan Tarif Mahal oleh Aplikator Ojek Online Menyesatkan

Ilustrasi ojek online
Foto: tesled.id
Ilustrasi ojek online

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Tanggal 25 Maret 2019 lalu, Kementerian Perhubungan telah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan No: 12 tahun 2019 tentang Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat atau sering disebut sebagai regulasi bagi ojek online.

Dalam regulasi tersebut juga diatur mengenai besaran biaya operasional atau tarif bagi ojek online. Penetapan  besaran tarif ini harus mulai diterapkan oleh para aplikator ojek online pada tanggal 1 Mei 2019, besok.

Artinya mulai 1 Mei 2019 ketentuan tarif itu harus sudah dilaksanakan oleh semua aplikator ojek online di seluruh Indonesia. Para aplikator tidak bisa lagi sembarangan menentukan tarif semurah-murahnya seperti sekarang.

Pemerintah dapat turun tangan dan melindungi kepentingan pengemudi dan penumpang. Besaran biaya jasa atau tarif yang ditentukan oleh pemerintah juga sudah baik karena sesuai kebutuhan pengemudi dan kemampuan bayar penumpangnya.

Keberadaan  pengaturan tarif oleh pemerintah ini membuat para aplikator tidak bisa perang tarif sekurang-kurangnya seperti sekarang sampai Rp1.000 per kilo meter. Tarif murah bukan keinginan dan keuntungan bagi penumpang ojek online.

Penetapan atau perang tarif murah para aplikator justru sangat merugikan driver (pengemudi) dan juga penumpangnya.

Tidak benar pernyataan para aplikator bahwa tarif mahal akan membuat para pengguna ojek online akan kembali menggunakan kendaraan pribadinya. Pendapat tersebut menyesatkan dan hanya menguntungkan bisnis para aplikator ojek online.

Tarif murah justru membuat para driver tidak bisa membayar pembelian sepeda motornya dan tidak bisa membayar biaya perawatan sepeda motornya. Tarif murah justru membuat kendaraan tidak laik jalan dan membahayakan keselamatan penumpang dan driver juga.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah meresmikan tarif atau biaya jasa ojol dengan menerapkan tarif batas atas dan batas bawah serta zonasi bagi penerapan tarifnya.

Bagi penumpang Ojek Online (Ojol) saat ini, mulai 1 Mei 2019 akan membayar tarif yang dibagi dalam tiga zona.

Zona I wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa minus Jabodetabek), biaya jasa minimal berkisar antara Rp7.000 sampai Rp10.000. Biaya jasa batas bawahnya sebesar Rp1.850 dan biaya jasa batas atas Rp2.300.

Zona II (wilayah Jabodetabek), biaya jasa minimal sebesar Rp8.000 sampai Rp10.000. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.000 dan biaya jasa batas atas sebesar Rp2.500.

Zona III (Pulau Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, NTT, Maluku dan Papua)  biaya jasa minimal adalah Rp7.000 sampai Rp10.000. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.100 dan biaya jasa batas atas sebesar Rp2.600.

Bagi driver dan penumpang di wilayah Jabodetabek masuk dalam zona dua sebesar antara Rp2.000-Rp2.500 per kilometer dengan tarif biaya jasa minimal sejauh 4 kilometer pertama Rp8.000-Rp10.000.

Besaran tarif baru ojek online yang ditetapkan oleh pemerintah ini sudah naik dari tarif yang diberlakukan oleh aplikator saat ini. 

Tarif saat ini dipatok oleh aplikator seharga Rp1.100 per kilometer yang dibayar penumpang ojek online. Tarif murah itu bukan berarti menguntungkan penumpang, justru akan merugikan dan membahayakan penumpang.

Tarif yang murah membuat para driver tidak bisa membiayai perawatan kendaraan dan membayar cicilan kendaraannya. Jadi pernyataan para aplikator tarif murah yang diminta dan disetujui penumpang karena menguntungkan, jelas ini pernyataan yang keliru.

Pihak aplikator hanya mau menang dan untung sendiri karena tarif murah tetap menguntungkan mereka. Adanya regulasi PM 12 tahun 2019 tentang ojek online dan penetapan tarif adalah sebuah keuntungan bagi masyarakat.

Agar perlindungan  kepentingan pengemudi dan penumpang maka kedepannya  perlu diatur besaran biaya potongan komisi oleh para aplikator dari pendapatan para drivernya.

Sekarang potongannya sangat besar sekali yakni 20 persen dari setiap order yang didapat driver dari penumpangnya.

Seharusnya potongan komisi itu jangan 20 persen tapi 10 persen, ya para aplikator jangan terlampau berlebihan sehingga terkesan serakah. Jumlah drivernya sekarang sudah banyak sekali dan setiap hari terus dibuka pendaftaran oleh para aplikator.

Sementara  besaran "rotinya" tetap seperti sekarang tapi yang mau makan roti (driver) menambah terus setiap hari, jelas yang dirugikan lagi adalah driver ojek online. Para aplikator tetap saja untuk karena komisi mereka dapat dari potongan roti atau order yang ada.

Regulasi yang dibuat pemerintah ini adalah upaya untuk mengawasi dan meregulasi keberadaan bisnis ojek online yang selama ini tanpa dasar hukum.

Adanya regulasi ojek online ini membuat aplikator tidak boleh sewenang-wenang terhadap driver ojek online dan tidak boleh lagi orang tarif murah yang merugikan driver serta penumpang ojek online.

 

Penulis: Azas Tigor Nainggolan,

Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

Editor : Taat Ujianto