• News

  • Opini

Benarkah Prabowo Akan Mempermalukan Indonesia di Mata Dunia?

Prabowo Subianto mengundang media internasional untuk berdialog mengenai permasalahan Pemilu 2019 di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2019)
Foto: jitunews.com
Prabowo Subianto mengundang media internasional untuk berdialog mengenai permasalahan Pemilu 2019 di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2019)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pada hari Senin (6/5/2019), Capres Prabowo Subianto mengundang media internasional untuk berdialog tentang pemilu di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Seperti dilansir detik.com, dalam pertemuan itu, ia meminta media asing agar menyebar berita dugaan kecurangan pemilu kepada warga negara di segala penjuru dunia.

"Pada intinya, kami mencoba menjelaskan kepada warga dunia dan Indonesia, tentunya, bahwa kami mengalami pemilu dengan aksi kecurangan yang terbuka dan terbukti melenceng dari norma demokrasi." ucap Prabowo dalam siaran pers BPN.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga sempat menuding kecurangan masif terlihat dari pemberdayaan aparat kepolisian di pemilu yang disebutnya secara terang-terangan dan institusi pemerintahan, seperti badan intelijen, serta dugaan surat suara tercoblos sebelum pemilu.

Menanggapi  pernyataan Prabowo, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani justru merasa  heran dengan sikap dan pernyataan Prabowo Subianto. Menurut TKN, Prabowo terkesan tidak memercayai media nasional.

"Katanya anti-asing. Kok sekarang bicaranya dengan pihak asing? Memang nggak percaya sama teman-teman media nasional?" kata Arsul Sani kepada wartawan.

Terlepas dari tanggapan tim TKN, sebenarnya memang patut disayangkan bahwa Prabowo Subianto justru seolah minta dukungan dari pihak media asing karena merasa dicurangi. Bukankah cara ini justru mempermalukan tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga mempermalukan bangsa Indonesia?

Selain seolah tidak memercayai media nasional, entah sadar atau tidak, ia juga telah menodai demokrasi. Jika ia mendapat dukungan rakyat, kemudian mengambil alih kekuasaan, bukankah cara tersebut menginjak-injak demokrasi?

Padahal sudah jelas, kalaupun ada kecurangan secara masif, pihaknya tinggal membawanya ke ranah hukum beserta bukti-buktinya.

Masih tidak percayakah bahwa aparatur penegak hukum Indonesia bisa bertindak profesional dan independen? Bila tidak percaya, lalu mau memercayai siapa? Lebih percayakah kepada para peniup isu “people power”?  

Mengangkat isu kecurangan masif bukan sekadar persoalan ringan. Diperlukan data akurat sehingga bisa dibuktikan secara hukum. Bila tuduhan Prabowo terbukti,  ia justru ikut mendidik bangsa Indonesia. Bukan hanya sekadar koar-koar, lalu abai terhadap proses pembuktiannya.

Sementara kecurangan yang dimaksud Prabowo dan pendukungnya belum selesai dibuktikan, para pendukungnya sudah meneriakkan agar penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Para pendukung Prabowo berulang-ulang menyebutkan bahwa indikasi kecurangan itu bisa diketahui berdasarkan foto penghitungan suara yang direkam pendukungnya di masing-masing TPS. Konon, mereka sudah mengaudit sekitar 477.000 TPS dari sekitar 800.000 TPS.

Mereka juga menyebutkan ada sekitar 73.715 kasus data C1 yang salah input dalam Situng KPU. Hingga kini, mereka masih terus melanjutkan audit dokumen C1 yang menurut mereka akan digunakan sebagai alat menggugat kecurangan.

Para pendukung Prabowo sempat menyayangkan bahwa Pemilu 2019 tidak melibatkan pemantau internasional. Padahal, KPU dan Bawaslu telah mengundang lebih dari 11 lembaga pemantau independen.

Terakhir, yang ditiupkan oleh Prabowo dan pendukungnya, seolah kekacauan dan kecurangan Pemilu 2019 yang dilaksanakan serentak dan penuh kecurangan sengaja dirancang oleh pemerintah Jokowi.

Mereka seolah lupa bahwa Pemilu 2019 dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang penyusunannya melibatkan DPR (Legislatif) dan Mahkamah Konstitusi (Yudikatif).

Artinya, partai Gerindra dan koalisi pendukung Prabowo pun ada dan terlibat dalam proses pengesahan undang-undang yang memayungi pemilu serentak tahun 2019.

Saat ini, seluruh rakyat Indonesia masih menunggu ketuntasan pelaksaan Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang. Kita semua berharap agar semua pihak kembali berpikir jernih dan bertindak bijaksana.

Persoalannya, bila kubu 02 terbukti kalah menurut rekapitulasi suara yang dilakukan KPU, apa yang akan mereka lakukan?

Sekali lagi, bila pelaksanaan pemilu 2019 menurut kubu Prabowo terdapat kecurangan yang masif, sebaiknya mereka memrosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Akan tetapi bila ada upaya menghalalkan semua cara untuk memaksakan kehendak (menjadi pemenang), persoalan menjadi berbeda. Di titik ini, Prabowo Subianto akan diuji jiwa kenegarawannya.

 

Penulis: Ahmad Suteja

Pengamat Politik Indonesia tinggal di Bogor, Jawa Barat.

Editor : Taat Ujianto