• News

  • Opini

Pemerintah Jangan Buru-Buru Merevisi Tarif Baru Ojek Online, Ini Alasannya

Ilustrasi ojok online
Netralnews/dok.istimewa
Ilustrasi ojok online

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kritik terhadap kenaikan tarif ojek online yang baru saja diberlakukan pada tanggal 1 Mei 2019 terus berlangsung. Beberapa kritik meminta agar ketetapan tarif baru tersebut direvisi atau ditinjau ulang.

Kaji ulang ulang tersebut dikatakan perlu karena saat ini terjadi penurunan jumlah penumpang atau pengguna ojek online.

Lebih lanjut dikatakan dalam kritik tersebut  bahwa selama ini tarif ojek online yang murah menjadi alasan penumpangnya  memilih ojek online sebagai alat transportasi.

Akibat adanya kenaikan tarif tersebut maka terjadi  penurunan jumlah penumpang ojek online memberatkan  penumpang.

Keberadaan ojek online saat ini memang sudah menjadi alternatif alat transportasi masyarakat guna menyiasati keterbatasan layanan angkutan umum selama ini. Artinya layanan ojek online ini sudah menjadi angkutan  kebutuhan bertransportasi masyarakat.

Salah jika dikatakan bahwa masyarakat melulu  hanya karena tarif murah memilih menggunakan ojek online. Tarif murah bukanlah alasan utama masyarakat memilih ojek online sebagai alternatif.

Tarif hanyalah alasan nomor 2 atau berikutnya dari masyarakat dalam memilih menggunakan moda layanan angkutan umum.

Jika hanya melulu karena tarif murah maka tidak mungkin masyarakat memilih taksi reguler dan taksi online sebagai pilihan misalnya dalam bertransportasi, karena tarifnya lumayan tinggi dibanding ojek online.

Jadi alasan keberatan atau meminta pemerintah mengkaji ulang, merevisi atau merubah kebijakan tarif ojek online yang baru  adalah  tidak tepat.

Memang pemberlakuan kebijakan tarif baru ojek online  ini membuat kenaikan rata-rata 40 persen dari tarif sebelumnya. Tetapi setelah dijelaskan oleh para pengemudi ojek online, para penumpang bisa menerima kenaikan tarif baru tersebut.

Menurut pengalaman beberapa penumpang juga terjadi perbedaan tarif mencolok diantara kedua aplikator yang ada sekarang ini. Para penumpang selaku membandingkan tarif dari kedua aplikator saat memesan layanan ojek online.

Secara tarif, ternyata tarif aplikator Grab Bike jauh lebih murah dari GoJek walau sama-sama menggunakan skema tarif baru yang ditentukan oleh Keputusan Menteri Perhubungan RI No KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi, yang berlaku mulai 1 Mei 2019 lalu.

Kebutuhan masyarakat terhadap layanan  ojek online  saat ini cukup tinggi karena menjawab kebutuhan alat transportasi yang akses, cepat, dan efektif.

Pilihan terhadap moda ojek online adalah karena kecepatan, ketepatan serta kemudahan mengakses ojek online, bukanlah melulu hanya karena tarifnya murah. 

Masyarakat menilai bahwa adanya Keputusan Menteri Perhubungan tentang tarif online sudah tepat guna membangun layanan ojek online yang berkeselamatan, akses dan cepat.

Jadi kritik atau penolakan dari masyarakat pengguna sendiri sebenarnya tidak ada. Masyarakat pengguna ojek online sadar bahwa tarif ojek online yang baru sudah wajar untuk menjawab kebutuhan layanan yang lebih baik dan berkeselamatan.

Tarif baru memberi keadilan bagi pengguna terutama pengemudi ojek online berupa pendapatan layak sehingga bisa merawat kendaraannya dan memberi layanan yang baik kepada penumpangnya.

Selanjutnya para aplikator dan pengemudi seharusnya dengan kenaikan tarif baru ojek online ini meningkatkan dan memperbaiki layanan ojek online.

Jika masyarakat merasa keberatan dengan tarif ojek online yang baru ini, maka silakan saja beralih ke angkutan umum yang lainnya yang dirasa lebih murah dari tarif ojek online.

Pihak aplikator bisa meringankan beban masyarakat pengguna ojek online tanpa mengurangi pendapatan pengemudi ojek online.

Aplikator sebaiknya BNN menurunkan potongan komisinya tidak lagi 20 persen per order tetapi cukup 5 persen saja per order.

Selain itu, seharusnya para aplikator lebih kreatif dalam mengelola bisnis layanan ojek onlinenya dan tidak terus hanya memeras pengemudinya dan masyarakat.

Untuk itu pemerintah tidak perlu cepat-cepat merevisi kebijakan tarif ojek online yang mulai diberlakukan  baru pada 1 Mei 2019 lalu.

Biarkan dulu kebijakan tarif ojek online yang baru tersebut berjalan agar masyarakat melihat bahwa pemerintah tetap konsisten mau hadir membangun layanan angkutan umum yang baik, aman, dan nyaman serta terjangkau.

Jika pemerintah terburu-buru merevisi kebijakan tarif ojek online yang baru ini maka masyarakat akan melihat bahwa pemerintah tidak konsisten dan tidak yakin dengan kebijakan yang dibuatnya sendiri.

Lebih baik pemerintah mendorong agar ada persaingan usaha yang sehat dan kreatif di antara aplikator dan tetap melindungi kepentingan masyarakat.

 

Penulis: Azas Tigor Nainggolan 

Analis Kebijakan Transportasi, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), dan Ketua Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Indonesia.

Editor : Taat Ujianto