• News

  • Opini

Kecurangan Pemilu: Benar Ada, Mengincar Konsesi, atau Pokoknya Harus...?

Prabowo sebut telah terjadi pemerkosaan demokrasi,  Selasa (14/5/2019),
Netralnews/Adiel M
Prabowo sebut telah terjadi pemerkosaan demokrasi, Selasa (14/5/2019),

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mendekati tanggal 22 Mei 2019 di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyampaikan rekapitulasi hasil suara Pemilu 2019, suasana politik masih tetap marak dengan tuduhan adanya kecurangan yang terjadi secara massif dari kubu Capres-Cawapres 02, Prabowo-Sandi.

Merunut ke belakang, situasi terkini boleh dikatakan masih berada dalam situasi kondusif. Tentu saja, situasi itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ada masa dimana ancaman “people power” sempat menimbulkan keresahan. Buktinya, sejumlah tokoh dikasuskan dengan tuduhan makar.

Konon, penangkapan 8 orang terduga teroris beberapa waktu lalu juga disebabkan karena ada indikasi akan melakukan aksi kekacauan.

“Yang bersangkutan (para teroris) akan melihat apabila ada people power yang ada di Jakarta, mereka hajar di dalam," kata Karo Penmas Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019).

Akan tetapi, sulit untuk bisa membuktikan apakah tuduhan makar kepada sejumlah tokoh dan penangkapan teroris berdampak positif terhadap keamanan pascapelaksanaan Pemilu. Yang pasti, hingga kini, situasi relatif tetap kondusif dan masyarakat diminta tetap beraktivitas seperti biasa.

"Masyarakat tidak perlu takut, (tidak perlu, red) khawatir, tenang-tenang saja, jalani kehidupan seperti biasa,” himbau Menko Polhukam Wiranto di Hotel Paragon, Gajah Mada, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2019).

Sementara di kubu Capres-Cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, hingga detik ini masih terus memperjuangkan pendapat dan tuduhannya bahwa Pemilu 2019 berlangsung dengan penuh kecurangan dan merugikan pihaknya.

Tiim pakar pendukung Capres Prabowo Subianto, Laode Kamaluddin, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019) menyatakan bahwa berdasarkan penghitungan formulir C1 hingga Selasa 00.00 WIB, pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi menang di angka 54,24 persen atau sebesar 48.657.483 suara.

"Jadi yang selama ini yang menanyakan datanya, ini datanya, ini hasilnya pasangan Prabowo-Sandi unggul," kata Laode.

Hasil tersebut berdasarkan perhitungan dari 444.976 TPS atau sebanyak 54,91 persen. Laode mempersilakan bila ada pihak yang ingin menantang atau menguji penghitungan suara yang dilakukan BPN

Bahkan, kubu 02 menyatakan akan menolak hasil Pilpres 2019 yang saat ini masih direkapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun begitu, pihaknya akan menerima hasil pemilihan legislatif yang digelar serentak.

Menanggapi sikap kubu 02, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa jika capres Prabowo Subianto  menolak hasil penghitungan suara KPU karena Pemilu 2019 dianggap curang, maka Prabowo harus membuktikkan tuduhan tersebut ke Mahkamah Konstitusi  (MK).

"Kalau kita menuduh ada kecurangan maka kita wajib membuktikan bahwa kecurangan itu ada,” kata Yusril. Ia masih menambahkan, “Jadi itu prinsip dalam hukum, jadi bukan asumsi ada kecurangan," katanya seperti dikutip berbagai awak media.

Yusril menegaskan bahwa pada akhirnya, MK-lah yang berhak menentukan apakah memang ada kecurangan dalam proses pesta demokrasi 2019 atau tidak.

Jika Capres Prabowo Subianto tidak menempuh jalur hukum ke MK, maka tuduhan kecurangan yang disampaikan tidak akan berpengaruh terhadap hasil akhir Pemilu yang akan diumumkan KPU pada 22 Mei 2019.

Sementara itu, pihak KPU menyatakan siap memaparkan semua bukti dan data suara Pilpres 2019 dengan data yang dimiliki Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, dalam rapat pleno rekapitulasi dan penghitungan suara yang dilaksanakan sejak 10 Mei sampai 22 Mei 2019.

"Silakan, kita siap dengan data. Kami semua punya infrastruktur sampai ke bawah. C1 ada, DA1 kemudian kami punya DD1, silakan kami bisa tunjukkan dalam rekapitulasi, dan ini kan sudah dibuka, sudah ada forumnya sehingga dibawa saja dalam rapat pleno," ujar Komisioner KPU Evi Novida Ginting  di kantor KPU, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Teka teki kecurangan Pemilu 2019 yang dilontarkan kubu Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dipastikan masih akan mewarnai wacana politik pasca rekapitulasi akhir yang dilakukan KPU.

Publik masih setia menunggu, khususnya apa yang akan dilakukan kubu 02. Akankah membawa bukti kecurangan ke MK? Kalau tidak, mengapa? Apakah sedang mempersiapkan terobosan lain?

Mengutip pernyataan peneliti Saiful Research and Consulting (SMRC) Sirajuddin Abbas, kepada Liputan6.com, Kamis (16/5/2019), "Pemilu sekarang lebih transparan dan partisipatoris daripada 2014."

Uniknya, menurut pengamatannya, isu soal kecurangan atau kegagalan Pilpres bukan menjadi isu utama di kalangan pihak Prabowo-Sandiaga. Namun, ada kemungkinan pihak 02 menargetkan sesuatu, yaitu konsesi politik dari pihak pemenang.

"Paling tidak menutup kerugian yang ditimbulkan dari Pilpres. Paling tidak membantu mereka, karena ini sudah melibatkan banyak pihak," ujar Sirajuddin.

Ia juga menambahkan bahwa trik itu dilakukan semacam power sharing, mengingat suara yang diperoleh Prabowo-Sandiaga cukup besar, yaitu di atas 60 juta.

"Ini semacam tekanan kepada lawan, entah ada kesepakatan apa di belakang," ujar Sirajuddin.

Pengamatan Sirajuddin bisa benar, bisa juga tidak. Namun, kecenderungannya sepertinya memang bukan bergerak ke arah, “Pokoknya harus menang! Bila menang tidak curang, bila kalah berarti curang!”

Atau karena “Pokoknya harus ... (titik-titik)”. Jawabannya harus kita nantikan. Atau jangan-jangan, Anda sudah tahu jawabannya?

 

Penulis: Ahmad Suteja

Pengamat Politik Indonesia tinggal di Bogor, Jawa Barat.

Editor : Taat Ujianto