• News

  • Opini

Salah Bila Menganggap Sekadar Aksi Makar yang Gagal, Waspadai Ini!

Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais
foto: antara
Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pada hari Rabu (29/5/2019), Direktur Imparsial Al Araf menyebut aksi kerusuhan 21-22 Mei 2019 sebagai salah satu upaya aksi makar yang gagal karena tidak terpenuhinya satu syarat utama.

Pernyataan itu disampaikan Al Araf dalam acara diskusi “Menguak Dalang Makar 22 Mei” di Kantor DPP PSI, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

"Saya rasa dalam aspek tertentu, saya katakan bahwa peristiwa kemarin suatu peristiwa yang gagal," ujar Al Araf seperti dilansir sejumlah media.

Al Araf  juga menyebut bahwa peristiwa itu didesain pihak tertentu untuk memengaruhi massa agar bergerak menciptakan kekacauan sedemikian rupa. Dengan kekacauan yang ditimbulkan, Sang Dalang yang belum diketahui sosoknya, akan memanfaatkannya untuk merombak status quo.

Al Araf membandingkan dengan kerusuhan Mei 1998 yang meletus sebagai salah satu dampak dari krisis ekonomi yang terjadi kala itu. Ia menganggap krisis ekonomi sebagai syarat yang tidak terpenuhi dalam aksi Mei 2019, sehingga aksi tersebut menjadi gagal.

"Ya suatu upaya yang gagal karena membaca kondisi objektif tidak utuh, ada satu syarat yang nggak terpenuhi, yakni krisis ekonomi," tegasnya.

Krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1998 membuat massa mudah digerakkan. Sementara dalam aksi 21-22 Mei 2019, massa relatif sulit untuk diprovokasi.

"Sebenarnya proses amuk itu menurut saya gagal karena lintasnya (krisis ekonomi, red), ekonomi Indonesia stabil, sehingga upaya mancing massa nggak dapat. Masyarakat juga nggak mau terpancing, beda sama 1998," tandasnya.

Waspadai 5 Tahun Mendatang

Dalam konteks membandingkan dengan tragedi Mei 1998, pendapat Al Araf ada benarnya. Hanya saja, ada baiknya jangan terburu-buru menganggap aksi 21-22 Mei 2019 “hanya” sekadar aksi yang gagal.

“Percobaan makar” tersebut besar kemungkinan akan bertransformasi, setidaknya dalam kurun 5 tahun mendatang. Artinya, kurun waktu selama 5 tahun mendatang, harus benar-benar dicermati oleh semua pihak.

Bolehlah meminjam pendapat Al Araf bahwa kegagalan aksi makar tersebut karena tidak terpenuhinya satu syarat yakni krisis ekonomi.  Bahkan, sebetulnya  tidak hanya krisis ekonomi, tapi juga krisis kepercayaan terhadap rezim dan masifnya pelanggaran HAM yang terkuak kala itu.

Lima tahun adalah kurun waktu yang cukup untuk mengumpulkan amunisi baru dalam menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap penguasa melalui ujaran kebencian, sentimen agama, apalagi bila terjadi kesenjangan miskin kaya yang semakin parah.

Potensi kesenjangan miskin kaya bukan mengada-ada, mengingat dampak dari persaingan ekonomi begitu terbuka. Ambil saja contohnya dalam bisnis travel dan tiket yang kini dimonopoli perusahaan raksasa dan telah merontokkan ribuan agen tiket dan jasa travel kecil.

Satu jenis usaha saja sudah membuat ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan. Saat ini, mereka sedang menggeliat berusaha untuk survive dan mencari peluang kerja baru.

Mereka ini adalah orang-orang yang sedang gelisah dan berpotensi tidak percaya kepada rezim jika seandainya dalam lima tahun mendatang, hidup mereka tidak menemukan solusi memperoleh sumber penghidupan yang baru.

Artinya, lima tahun ke depan adalah ujian bagi pemerintahan Jokowi Widodo dan Ma’ruf Amin untuk menjawab persoalan hidup rakyat banyak yang terpinggirkan oleh geliat sistem perekonomian abad melenium. Bila gagal, itulah yang namanya krisis abad milenium.

Sementara di pihak “Sang Dalang Makar”, tentu sudah belajar membuat strategi baru dengan belajar dari kegagalan dalam aksi Mei 2019.

Di masa mendatang, aksi makar akan mengalami transformasi. Tentu, aksi itu adalah strategi alternatif jika sistem demokrasi lima tahun mendatang (Pemilu 2024) kembali tidak memberikan kemenangan bagi para penunggang gelap Pemilu.

Kontroversi People Power

Selain anggapan aksi makar yang gagal, penting juga untuk mencermati pendapat lain yang mengait-ngaitkan gerakan people power yang hangat dibicarakan akhir-akhir ini, dengan gerakan massa di Filipina 1986 untuk menumbangkan Ferdinand Marcos hingga peristiwa Tiananmen di Cina.

Boleh-boleh saja membandingkan dengan peristiwa itu sebagai referensi lain untuk menganalisa dan membongkar sisi-sisi gelap dalam setiap aksi makar secara mendetail.

Namun, sepertinya terlalu jauh untuk mengaitkan aksi makar 21-22 Mei 2019 dengan apa yang terjadi di Filipina (1986), Cina (1989), Suriah (2011), maupun revolusi Mesir (2011).

Bila kita mencermati rangkaian proses dari awal masa kampanye, pemilu dan pasca pelaksanaan Pemilu 2019, sepertinya cukup terang benderang. Hanya persoalan dalang kerusuhan saja yang mungkin tidak mudah diungkap.

Namun, untuk konsep yang digunakan, kita bisa mencermati salah satu tokoh yang pertama kali menggaungkan istilah people power yakni Amien Rais.

Dalam aksi 313 di kompleks Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, pada hari Minggu (31/3/2019), Amin Rais berseru, "Kalau sampai nanti terjadi kecurangan, sifatnya terukur, sistematis dan masif, ada bukti, itu kita enggak akan ke MK, enggak ada gunanya tapi kita langsung people power," serunya.

Seruan Amien Rais disampaikan di hadapan sejumlah ormas seperti FUI, FPI dan Persaudaraan Alumni 212. Pernyataan itu disampaikan sebagai pengingat bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mereka tidak berbuat curang dalam penyelenggaraan Pemilu 17 April 2019.

Baginya people power sah dilakukan jika terbukti terjadi kecurangan dalam proses Pemilu 2019. Walaupun kecurangan hingga kini masih dalam proses pembuktian di MK, namun sejak itu “bara api amuk” mulai muncul bahkan dijaga, syukur semakin membara.

Dalam aksi Mei 1998 yang berhasil melengserkan Soeharto dan disertai kerusuhan, Amien Rais tampil dengan gagah untuk mengendalikan dan mengajak mahasiswa mendengarkan arahannya yakni agar tetap menghormati langkah-langkah konstitusional.

Akibat tindakan heroiknya, ia berhasil menjadi tokoh reformasi bahkan bisa melenggang menjadi Ketua MPR periode 1999-2004.

Amien Rais berusaha menjadi konseptor people power model tahun 2019. Sayangnya, istilah yang dilahirkannya juga dimanfaatkan oleh banyak pihak. Tunggang menunggangi pun terjadi.  

Bisa jadi dalang kerusuhan adalah penunggang gelap isu people power yang digembar-gemborkan Amien Rais sambil mengharap datangnya dukungan dari kelompok-kelompok radikal.

Dalang penunggang gelap itu menduga bisa membuat kelompok radikal turun ke jalan dalam melangsungkan “perang” (jihad) berkelanjutan dan panjang. Bukan hanya dua hari kemudian mundur.

Jika itu tercapai, tokoh-tokoh terorisme, termasuk mantan dan simpatisan, akan “sakau” saat melihat kekacauan. Mereka dipastikan akan turut ambil bagian dalam perjuangan menciptakan Indonesia baru, versi yang mereka harapkan.

Sayangnya, semua dipatahkan oleh aparat keamanan di bawah komando Menko Polhukam Wiranto yang hingga kini cukup solid mengawal sistem demokrasi Pancasila, terutama dalam kaitan pelaksanaan Pemilu 2019.

Dengan demikian, selain soal krisis ekonomi, kegagalan percobaan makar yang gagal juga sangat dipengaruhi oleh solid tidaknya TNI dan Polri dalam mengawal demokrasi Pancasila.

Di sisi lain, dari pihak pemerintah hingga rakyat semuanya, selama 5 tahun mendatang tetap wajib mewaspadai faktor-faktor penyebab aksi makar yang sangat mungkin bertransformasi  dan belajar dari kegagalan aksi 21-22 Mei 2019.

 

Penulis: Ahmad Suteja

Pengamat Politik Indonesia, tinggal di Bogor, Jawa Barat

Editor : Taat Ujianto

Apa Reaksi Anda?