• News

  • Opini

Banyak Pendukung Prabowo Ditangkap: Pedang Bermata Dua Bisa Gores Jokowi

Unjuk rasa di gedung Bawaslu pada 22 Mei 2019
Netralnews/Adiel M
Unjuk rasa di gedung Bawaslu pada 22 Mei 2019

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kondisi hidup bermasyarakat, berbangsa, berpolitik, dan beragama di Indonesia tengah mengalami gonjang-ganjing. Bila dibawa dalam permenungan mendalam, rasanya membuat hati perih teriris-iris.

Dalam ilmu agama, kadang diajarkan bahwa manusia hanyalah “debu di alas kaki Tuhan”. Manusia hanyalah setitik air di samudera alam semesta yang begitu maha luas dan tak terhingga.

Sayangnya, apa yang dilakukan manusia, dalam hal ini oknum-oknum masyarakat di Indonesia dihinggapi penyakit kesombongan. Polah tingkahnya tidak lagi menunjukkan kerendahan hati tetapi sangat bernafsu mau mencengkeram dunia.

Bahkan ada pula yang seolah memerintah Tuhan agar mengikuti kemauannya. Tak tanggung-tanggung, nama Tuhan pun selalu dicomot, diancam jika tidak memenuhi doanya, maka akan celaka. Doa pun terkadang berisi permohonan agar bencana kehancuran menimpa penguasa pemerintahan Indonesia.

Memang, penguasa di manapun di dunia tak ada yang sempurna. Selalu ada kekuarangannya. Demikian halnya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Kendati sudah kerja keras selama lebih dari empat tahun, tidak sedikit rakyat Indonesia yang merasa tidak terpuaskan.

Buktinya tercermin dalam rekapitulasi akhir Pilpres 2019. Perolehan suara Jokowi-Ma'ruf meraih 85.607.362 suara atau 55,50 persen. Sedangkan pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 68.650.239 suara atau 44,50 persen. Artinya apa?

Walau penetapan hasil pilpres masih menunggu sidang sengketa pemilu yang akan digelar Mahkamah Konstitusi, tetapi angka ini bisa menggambarkan bahwa sebanyak 68,7 juta orang menyatakan kurang puas dengan Jokowi.

Jangan melihat menang dan kalahnya, tetapi lihat betapa banyak rakyat Indonesia yang menunggu “dipuaskan” oleh pemerintahan Jokowi pada lima tahun mendatang. Parahnya, jumlah orang yang banyak ini bisa dibaca berbeda oleh pihak pendukung Capres Prabowo.

Bagaimana bila puluhan juta pendukung Pendukung Prabowo turun ke jalan dalam arti bisa digerakkan Amien Rais dan kawan-kawan melalui seruan people power? Bukankah logika sederhana ini memang dimainkan?

Walau dalam aksi unjuk rasa 21-22 Mei 2019 akhirnya terpatahkan, tetapi gelombang protes dari pendukung oposisi di masa mendatang sangat berpotensi terus terjadi. Apalagi jika terus dihembuskan praktik ujaran kebencian, sentimen miskin-kaya, rasisme, hingga sentimen agama.

Penyebaran hoaks juga terjadi begitu masif untuk menggiring publik kepada ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Jokowi. Kompor terus dinyalakan dampaknya apapun yang digoreng juga akan semakin panas.

Menyimak kondisi terkini terutama selama proses dan pasca Pemilu 2019, aparat keamanan (baca: pemerintah Jokowi) telah menangkap banyak warga masyarakat dari mulai rakyat biasa, musisi Ahmad Dhani, hingga tokoh militer. Mereka beragam latar belakang tetapi semua adalah pendukung kubu Prabowo.

Ambilah beberapa contoh mereka yang terjerat hukum. Pertama, dari kalangan guru. Ada sosok guru agama berinisial AS (54) berstatus PNS dan mengajar di SMA Negeri Cibatu, Garut, Jawa Barat. Ia ditangkap tanggl 21 Mei 2019 karena menyebar berita hoaks berisi seruan pengeboman massal pada aksi 22 Mei 2019.

Sosok guru lainnya adalah berinisial MIK (38), seorang guru di SMP Yayasan Pendidikan Warga Krakatau Steel (YPWKS), Kota Cilegon. Ia dijerat kasus penyebaran berita hoaks tentang 7 kontainer surat suara tercoblos di Tanjung Priok pada awal Januari 2019.

Contoh kedua adalah dari kalangan elite politik dan militer. Sebutlah dua di antaranya yakni Mayjen (Purn) Kivlan Zen yang dilaporkan dengan nomor laporan: LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019 karena tuduhan makar.

Tuduhan yang sama juga ditujukan kepada Li Xue Xiung alias Lieus Sungkharisma  yang dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan Polisi: LP/B/0441/V/2019/Bareskrim ter tanggal 7 Mei 2019.

Ketiga adalah orang kecil yang mendukung Prabowo dan dengan mudah ditahan dan ditangkap karena (entah sadar, sengaja, terencana atau tidak) melakukan aksi-aksi yang membuat dirinya terjerat oleh hukum.

Ambil contohnya adalah yang menimpa seorang perempuan berinisial IY. Ia ditangkap polisi di Bekasi, Jawa Barat, karena diduga merekam HS saat bicara "penggal kepala Jokowi" dalam demonstrasi di Badan Pengawas Pemilu, Jumat (10/5/2019) sekitar pukul 3 sore.

Polisi menyita barang bukti berupa kacamata hitam, satu unit telepon seluler, masker, hingga cincin. IY pun ditetapkan sebagai tersangka sama seperti HS.

IY dikenakan pasal berlapis, yakni Pasal 104 KUHP, Pasal 110 juncto Pasal 104 KUHP, Pasal 27 ayat (4) juncto Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Apa yang dialami oleh IY, adalah salah satu cermin bagaimana nasib rakyat kecil ketika salah dalam  "menerjemahkan hal-hal yang sering diucapkan para elite." Bisa jadi ia ikut terkompori oleh seruan people power. Kebetulan juga ia merasa tidak puas dengan pemerintahan Jokowi.

Bayangkan jika seruan-seruan provokasi terus dihembuskan elite politik dan rakyat bawah menerjemahkan seruan itu sama seperti yang dilakukan HS dan IY. Apa jadinya negeri ini?

Bayangkan pula jika semakin banyak orang seperti IY dan HS ditangkap dan masuk penjara. Selain penjara kebak tahanan, akan muncul kesan baru yang sangat berbahaya bagi pemerintahan Jokowi.

Bayangkan 10 persen dari pendukung Prabowo (6,8 juta orang) tertular aksi yang salah dalam menerjemahkan seruan  elite politik. Bagaimana mereka akan ditampung.

Sementara elite-elite politik yang walaupun nyinyir, tapi selalu licin di hadapan hukum. Kendati sering mengumbar ujaran kebencian, namun ia tidak mudah terjerat hukum karena memang ia pandai berkelit di hadapan hukum, ditambah ia seorang pejabat.

Rakyat di bawah seringkali tidak sepandai elite pengumbar ujaran kebencian atau yang menyerukan aksi ujuk rasa menuntut aparat negara. Rakyat bawah mudah tergelincir dan masuk sel yang bisa jadi, seumur-umur belum pernah diduga dan dibayangkan.

Terakhir, penangkapan-penangkapan ini bisa mengakumulasikan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang sah. Walau menang dan terpilih oleh rakyat melalui pemilihan langsung, namun bara ketidakpercayaan yang terus memanas juga sangat berbahaya.

Jelas, bentuk perlawanan atas ketidakpercayaan terhadap memerintah pada pemilu lima tahun mendatang (Pemilu 2024) tidak akan ditujukan kepada Jokowi karena ia sudah tidak akan menjadi capres.

Tetapi tetap patut diwaspadai, selama lima tahun ke depan, Pemerintahan Jokowi akan kerepotan bila pendekatan yang dilakukan selalu menangkap dan menangkap pihak-pihak yang dianggap mengancam kewibawaan pemerintah.

Terakhir, yang paling dikawatirkan adalah jika bara ketidakpercayaan justru semakin memperkuat kelompok yang menolak sistem demokrasi dan melirik sistem Khilafah. Mereka yang kecewa melihat masifnya penangkapan terhadap pendukung oposisi akan mudah main mata dengan barisan radikal.

Penangkapan-penangkapan terhadap pendukung Prabowo adalah pedang bermata dua yang bisa menggores pemerintahan Jokowi pada lima tahun mendatang.

 

Penulis: Ahmad Suteja

Pengamat Politik Indonesia, tinggal di Bogor, Jawa Barat

Editor : Taat Ujianto