• News

  • Opini

Pendidikan Agama Katolik SD-SMP-SMA Memprihatinkan, Hanya di Bogor?

Kegiatan ibadat di SMA Tarakanita, Yogyakarta, siswa non-Katolik tidak perlu ikut
foto: sma-stece.tarakanita.or.id
Kegiatan ibadat di SMA Tarakanita, Yogyakarta, siswa non-Katolik tidak perlu ikut

BOGOR, NETRALNEWS.COM - Berdasar pemantauan penulis, terkait evaluasi akhir tahun pelajaran 2018/2019, setidaknya ada puluhan (lebih dari 50) pelajar beragama Katolik di wilayah Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bersekolah di SD, SMP, SMA yayasan non-Katolik. Di antara mereka, belum memperoleh layanan pendidikan agama Katolik secara semestinya.

Menjelang kenaikan kelas, beberapa di antaranya kesulitan mendapatkan nilai pelajaran Pendidikan Agama Katolik (PAK) yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tempat mereka menimba ilmu. Mereka kebanyakan adalah siswa dari sekolah negeri di sekitar Kabupaten Bogor.

Untuk mengatasinya, akhirnya siswa harus melobi pengurus gereja agar memperoleh nilai yang dimaksud. Sebagian lain sudah terjawab dengan adanya layanan pendidikan agama “tambahan” bagi siswa dari sekolah non-Katolik yang diselenggarakan oleh Paroki BMV Katedral Bogor.

Mengapa hal itu terjadi? Salah satu penyebabnya adalah karena di sekolah non-Katolik (terutama sekolah negeri) tidak tersedia tenaga guru Pendidikan Agama Katolik (PAK). Artinya, di sekolah tersebut, siswa yang beragama Katolik tidak memperoleh bimbingan guru sebagaimana mestinya.

Akibatnya, siswa harus memperoleh nilai ulangan, ujian, dan nilai rapor dari pihak luar institusi formal dimana ia bersekolah. Pihak guru pelajaran agama non-Katolik di sekolah setempat tidak berani memberikan nilai kepada anak, mengingat mereka memang tidak berwewenang.

Cara pendidikan seperti itu jelas mengakibatkan nilai yang diperoleh tidak lagi berasal dari metodologi sesuai 8 Standar Pendidikan Nasional di Indonesia, khususnya standar proses dan standar penilaian.

Permasalahan lainnya juga disebabkan karena sebagian guru dan satuan pendidikan berpandangan bahwa antara Katolik dan Kristen sering dianggap sama, padahal pelajarannya sangat berbeda.

Sejumlah sekolah negeri mengarahkan siswa mereka mengikuti pendidikan agama Kristen. Ketika ujian kelulusan, siswa ternyata tidak dapat mengerjakan soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional karena materi soal berbeda dengan yang dipelajarinya saat di sekolah.

Di pihak lain, ada pula siswa Katolik yang bersekolah di yayasan Kristen, mengalami kebingungan tentang isi pelajaran. Pasalnya, walaupun sama-sama pengikut ajaran Yesus Kristus, dogma-dogma gereja Kristen dan Katolik memiliki perbedaan.

Menilik persoalan di atas, secara sekilas seolah hanya merupakan masalah sepele terkait pemenuhan pendidikan segelintir anak didik di Bogor. Namun bila ditelaah lebih jauh, hakikat persoalan di atas adalah terkait dengan pemenuhan hak pendidikan dasar bagi kaum minoritas dan tidak hanya di Bogor, tetapi di seluruh Indonesia.

Dalam hal ini, tidak bisa semata-mata hanya menyudutkan orang tua siswa dengan menyalahkan “mengapa mau menyekolahkan anaknya di sekolah negeri”. Bukan pula hanya menuntut pihak gereja agar ikut terlibat mengatasi masalah pendidikan agama. Mengapa?

Problem pemenuhan pendidikan dasar adalah tanggung jawab negara sesuai yang diamanahkan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi  “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Selain itu, patut disadari bersama bahwa persoalan seperti telah disebutkan di atas, hakikatnya bukan hanya persoalan orang (umat) Katolik. Ini terkait pemenuhan hak asasi bagi kaum minoritas, termasuk mereka yang menganut aliran kepercayaan.

Siapa sebenarnya yang harus menjalankan pemenuhan hak dasar tersebut? Apakah hanya sekadar menyalahkan orang tua? Menyalahkan Gereja atau lembaga aliran kepercayaan? Institusi mana yang sebenarnya diamanahkan undang-undang untuk mengemban tugas tersebut?

Peran Sekolah Swasta

Institusi negara sudah semestinya “mengucapkan terima kasih” kepada lembaga-lembaga swasta yang ikut memikul tanggung jawab pemenuhan hak asasi rakyatnya, dalam hal ini pendidikan bagi generasi muda di jenjang TK, SD, SMP, dan SMA.

Sekolah negeri (dibiayai rakyat melalui APBN yang di antaranya berasal dari uang rakyat melalui pajak) yang ada masih belum mampu menampung seluruh siswa yang ada di Indonesia.

Tak sedikit peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan dari pihak swasta yakni yayasan baik yang bercorak Islam, Hindu, Kristen, Katolik, maupun Budha. Dengan keberadaan lembaga ini, negara “ikut dibantu” dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Sayangnya, sekolah swasta identik dengan sekolah “mahal”. Mengapa? Biaya operasional tidak ditanggung sepenuhnya oleh negara (dana APBN dari uang rakyat). Sekolah Swasta memang mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan jumlah yang lumayan.

Namun, keberadaan BOS  dijamin tidak akan mampu memenuhi seluruh operasional sekolah. Alhasil, sekolah membebankan biaya pendidikan kepada pihak orang tua. Sehingga, mayoritas sekolah swasta terkenal sebagai sekolah “mahal” termasuk sekolah-sekolah dari Yayasan Katolik.

Dalam praktiknya, tak sedikit umat gereja yang “tersingkir” dan tak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta Katolik karena biayanya mahal. Padahal, “mahal” dalam hal ini sebenarnya dimaklumi karena demi membiayai penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Pengadaan sarana tidak murah. Biaya tenaga pendidik dan kependidikan (SDM) juga tidak bisa murah. Murah berarti SDM indentik menghasilkan kualitas rendah, dan sebagainya.

Singkat cerita, sekolah yang bonafit (termasuk sekolah Katolik yang terkenal berprestasi) identik dengan sekolah mahal.

Akan tetapi, ada segelintir sekolah Katolik yang murah karena sekolah itu kemudian berstatus negeri, yakni SMA St. Thomas Morus Ende, SMA St. Thomas Rasul Samosir, Sumatra Utara, dan SMA Katilik Keerom, Provinsi Papua. Ketiga sekolah Katolik itu berstatus Negeri dan tentu dibiayai APBN.

Pertanyaannya, bagaimana dengan anak dari orang tua yang memang berasal dari kalangan bawah? Apakah pantas menyalahkan orang tua tak mampu secara ekonomi yang menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri karena lebih “murah”?

Di sisi lain, bukankah memang semestinya pendidikan anak mereka dipenuhi negara (negeri)?

Pendirian Sekolah Swasta vs Sekolah Negeri

Sebenarnya, izin pendirian sekolah swasta tidak sulit. Pemerintah sebenarnya sangat membantu dan memfasilitasi pihak-pihak swasta untuk mendirikan sekolah dalam rangka pemenuhan hak asasi anak melalui bidang pendidikan.

Bisa jadi, ini juga sebagai langkah real di mana negara masih membutuhkan peran dan dukungan pihak swasta. Penulis akan mengulas contoh kasus proses pendirian sekolah Yayasan Kristen di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.

Saat ini, sekolah tersebut masih dalam proses penyelesaian izin operasional. Dapat disimpulkan, syarat utama dari pendidikan sekolah adalah adanya studi kelayakan.

Studi kelayakan yang dimaksud mulai dari penalaran akan jumlah peserta didik di masing-masing daerah dibanding dengan ketersediaan sekolah serta terkait pula dengan standar sarana-prasarana yang mutlak harus dipenuhi calon sekolah baru.

Menurut catatan statistik Kecamatan Kemang Dalam Angka Tahun 2018, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Kemang sebanyak 110.957 jiwa.  Untuk angka kelahiran pada 2017 sebanyak 480 jiwa. Sedangkan pertambahan penduduk pada tahun 2017 sebanyak 642 jiwa.

Jumlah potensi siswa SMP yaitu umur 13-15 tahun pada tahun 2016 adalah sekitar 9.519 anak.

Sementara berdasarkan data referensi Kementerian Pendidikan Nasional, jumlah seluruh SMP yang ada di Kecamatan Kemang adalah sebanyak 27 SMP, terdiri dari 2 SMP negeri dan 3 Tsanawiyah, 8 SMP Islam, dan 12 SMP swasta untuk umum.

Pada tahun 2017, jumlah siswa yang tertampung di SMP Negeri di daerah Kecamatan Kemang adalah sebanyak 1.735 peserta didik dan yang bersekolah di SMP swasta sebanyak 5.470 peserta didik. Jadi total anak sekolah di semua SMP di Kecamatan Kemang adalah 7.205 peserta didik.

Maka, bila dibandingkan dengan jumlah potensi siswa SMP berdasarkan umur yang berjumlah 9.519 anak, dapat disimpulkan, ada sekitar 2.314 anak yang kemungkinan merupakan peserta didik yang bersekolah di luar Kecamatan Kemang atau bisa juga karena tidak bersekolah.

Mereka yang memilih sekolah di luar kecamatan Kemang pasti memiliki sejumlah alasan terkait minat anak, minat orang tua, maupun faktor lain, termasuk karena faktor agama yang dianut.

Dengan demikian, angkatan peserta didik di tingkat SMP di wilayah Kecamatan masih memerlukan pelayanan pendidikan secara lebih memadahi di antaranya dengan cara menambah sekolah baru atau menambah kelas agar bisa menampung seluruh anak.

Salah satu faktor lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah bahwa dari seluruh penduduk di Kecamatan Kemang, pada 2017, ada sekitar 4.800 jiwa menganut agama Katolik dan Kristen.

Sementara dari 27 SMP yang ada di Kecamatan Kemang, 10 SMP di antaranya merupakan SMP Islam Terpadu dan Tsanawiyah. Ada asumsi yang perlu digali secara lebih jauh, sebagian warga Kecamatan Kemang juga menginginkan pendidikan putra dan putrinya sesuai pendekatan ajaran agama yang dianut orang tuannya.

Perkiraan siswa usia SMP yang tidak tertampung SMP di wilayah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor:

Dengan pengandaian dan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa pengadaan sekolah bagi anak-anak, khususnya di wilayah Bogor, (berdasar kajian di Kecamatan Kemang), jelas masih membutuhkan ketersediaan sekolah atau kelas  baru.

Pemenuhan Hak Pendidikan Kaum Minoritas

Sejak Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan sudah disyahkan, beberapa sekolah berusaha menindaklanjutinya, terutama di sekolah yang memiliki siswa penganut aliran kepercayaan.

Rinto Tri Hasworo, salah satu tim Monitoring dan Evaluasi Program Sosialisasi Peraturan Perundangan Terkait Perikehidupan Penghayat dan Permendikbud No.27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kebudayaan, kepada penulis mengatakan bahwa di Cilacap, Jawa Tengah, sejumlah sekolah merespons positif kententuan itu.

SMAN 1 Cilacap adalah salah satunya. “Dalam pelaksanaan pemberian layanan pihak sekolah bekerja sama dengan orangtua siswa penghayat dan komunitas penghayat yang ada di Cilacap. Proses belajar dan materi pengajaran diserahkan kepada Penyuluh Penghayat,” tuturnya.

Ia menambahkan, “Siswa tidak lagi mengikuti pelajaran agama ‘resmi’. Nilai mata pelajaran Penghayat ditulis dalam lembar tersendiri sebagai lampiran untuk memenuhi kolom nilai Agama/Pendidikan Budi Pekerti di buku rapot.”

Masih menurut penuturan Rinto, berbeda dengan SMAN 1 Cilacap, SMK Yos Soedarso Sidareja, Cilacap, pelaksanaan Pendidikan Kepercayaan diserahkan kepada orangtua siswa dan komunitas penghayat.

Untuk memastikan proses belajar mengajar Pendidikan Kepercayaan, pihak sekolah menugaskan guru pelajaran Bimbingan dan Konseling (BK) untuk melakukan interview dan memeriksa agenda siswa Penghayat.

Di sisi lain, kendati seluruh nilai pelajaran Penghayat Kepercayaan diambil dari proses belajar mengajar siswa Penghayat dengan komunitasnya, namun siswa Penghayat tetap mengikuti pelajaran agama sebagai formalitas.

Nilai hasil proses belajar mengajar pendidikan Penghayat dimasukkan dalam kolom Agama/ Pendidikan Budi Pekerti di buku rapot. 

Selain SMAN 1 Cilacap dan SMK Yos Soedarso, sekolah yang memiliki siswa penghayat adalah SMPN 02 Adipala, Cilacap. SMPN 02 Adipala terletak di daerah yang dikenal sebagai daerah yang menjadi ‘kantong’ Penghayat Kepercayaan di Kabupaten CIlacap.

“Sama seperti dua sekolah sebelumnya, pemberian layanan pendidikan Kepercayaan di sekolah inipun berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Hambatan pertama implementasi Permendikbud tersebut, pada awalnya karena tenaga guru bukan dari penghayat sesungguhnya maka RPP atau Rencana Program Pembelajaran dan administrasi lain belum bisa tersusun dengan baik.

Memang, di Cilacap adalah tenaga guru penghayat kepercayaan masih kurang.  Jangankan penghayat, yang beragama Kristen saja masih belum dilayani oleh guru yang semestinya.

Pendeta tidak mengajar menetap. Namun pihak sekolah dan guru selalu berupaya melayani dengan mengakomodir pelajaran sesuai kepercayaan anak.

Dari Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan sempat mengeluarkan edaran, untuk megawali implementasi Permendikbud Nomer 27 Tahun 2016 bisa dengan cara manual (administrasi pstandar proses dan penilaian secara apa adanya). Dan saat ini sedang dalam proses pengembangan.

Namun yang penting dan mendasar, di  sejumlah sekolah di Cilacap, para guru sangat memahami bahwa siswa penghayat harus diberikan layanan yang tepat.

Karena jumlah siswa penghayat masih sedikit, pembelajaran bagi mereka selama ini dijalankan dengan cara mengelompokkan siswa penghayat di satu wilayah lalu diberikan materi dengan jumlah jam pertemuan tanpa mengurangi jumlah jam pelajaran yang ditentukan.

Dampak negatif dari cara ini, selain harinya tidak menentu, kadang juga diberikan selama beberapa jam dalam satu hari. Dan ini tentu cukup berat bagi siswa dan guru. Berbeda bila diberikan secara sistematis dalam jam pelajaran sesuai jam sekolah.

Pemenuhuan pendidikan bagai anak penganut aliran kepercayaan berbeda dengan anak yang menganut agama Katolik, Hindu, Budha. Bila aliran kepercayaan di ditangani secara terpadu dari dinas pendidikan dengan Dinas Kebudayaan, untuk siswa agama Katolik dibina oleh Departemen Agama.

Dalam hal ini, permasalahn pemenuhan pendidikan agama Katolik bagi siswa sekolah non-Katolik di wilayah Bogor memerlukan kebijakan lebih yakni perlunya keterlibatan lebih serius dari pihak Departemen Agama di Kabupaten Bogor.

Dalam Peraturan Pemerintah Tepublik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan, pasal 9 ayat 2 disebutkan”Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik bidang pendidikan agama, harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan.”

Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 3 disebutkan “Pendidikan keagamaan Katolik pada jalur formal dibina oleh Menteri Agama.”

Jelas sudah bahwa tanggung jawab pemenuhan pendidikan agama Katolik di SD, SMP, SMA adalah tanggung Menteri Agama melalui Departemen Agama (Depag) sebagai perpanjangan tangan.

Dalam hal ini, mereka perlu lebih proaktif dan harus berkerja lebih keras sebagai pelayan rakyat bagi pemenuhan peserta didik di sekolah negeri tetapi tidak memiliki guru agama Katolik.

Tentu, pihak Depag bisa bekerja sama dengan pihak Gereja ataupun pihak terkait lainnya demi tercapainya tanggung jawab tersebut. Akan tetapi, tanggung jawab bukan kemudian diserahkan kepada pihak lain, apalagi diserahkan di luar institusi pendidikan (pengurus gereja).

Amanah undang-undang menuntut Depag menjawab problem keprihatinan pemenuhan hal pendidikan agama katolik bagi siswa-siswi SD-SMP-SMA di manapun juga, termasuk siswa beragama Islam, Hindu, dan Budha.

Terakhir, catatan ini relatif masih mengulas permasalahan di tataran "gejala" dari belum terpenuhinya hak dasar di bidang pendidikan agama. Layaknya penyakit, selalu diawali dengan "gejala". Bila gejala tidak disikapi dan diantisipasi, maka dipastikan akan timbul penyakit kronis.

Untuk kajian lebih mendalam dan komprehensif, sudah semestinya menjadi tanggung jawab instansi yang telah ditunjuk.

Tabik.

 

Penulis: Ignatius Surya Sangkakala

Guru di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Bogor 

Editor : Taat Ujianto