• News

  • Opini

Gubernur Anies Baswedan Keluarkan Dua Jurus Lawan Arus, Top Markotop?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Netralnews/dok.istimewa
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Selama Lebaran, setidaknya ada dua gebrakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sempat menjadi perhatian publik. Pertama adalah tentang program mudik gratis, dan kedua adalah soal membuka pintu bagi pendatang baru.

Mengenai program membuka pintu selebar-lebarnya bagi pendatang baru, bisa diartikan sebagai gagasan yang berbeda (melawan arus kebiasaan) dengan kebijakan sebelum-sebelumnya, setidaknya sebelum dua tahun terakhir.

Operasi Yustisi biasanya digelar Dinas Kependudukan DKI Jakarta dalam rangka menekan ledakan penduduk akibat warga Jakarta membawa sanak saudara usai mudik.

1.  Mudik Gratis

Gagasan mudik gratis, seperti disebutkan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, memang telah disyahkan DPRD DKI dengan menggunakan dana APBD lantaran dianggap membawa kebaikan bagi masyarakat. 

Kepada media, Abdurrahman menyinggung salah satu alasannya karena masyarakat DKI banyak yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya sehingga mereka dibantu oleh Pemprov. Hal itu dipandang sebagai salah satu bentuk pelayanan.

Kebijakan Gubernur Anies bukan tidak mendapat sorotan negatif. Ada yang berpendapat hal itu sebagai pemborosan, misalnya seperti yang dilontarkan peneliti dari Indonesia Budget Center (IBC) Ibeth Koesrini.

Ibeth menilai bahwa alokasi sebesar Rp14 miliar dari APBD DKI Jakarta untuk mudik gratis menyalahi prinsip dalam pengelolaan anggaran. Sebelum Ibeth menyampaikan kritiknya, sempat beredar informasi bahwa anggaran sewa bus yang mencapai Rp14 miliar. 

Pandangan negatif juga sempat muncul di media sosial yang menyebut-nyebut bahwa bahwa sewa bus dilakukan hanya sekali jalan. Yang benar, bukan hanya sekali jalan tetapi juga untuk arus balik.

Anggaran sebesar itu bukan hanya diperuntukkan bagi sewa 594 bus, melainkan juga untuk menyewa truk pengangkut motor dengan total 62 truk, meliputi 36 truk arus mudik, dan 26 truk arus balik. 

Ratusan armada bus itu digunakan untuk mengangkut 17.427 pemudik yang menjadi peserta. Mereka diberangkatkan Gubernur Anies Baswedan dari Monas, Jakarta Pusat, pada 31 Mei 2019 lalu.

Daerah tujuan pemudik beragam antara lain menuju ke Ciamis, Kuningan, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kebumen, Solo, Yogyakarta, Wonogiri dan Jombang.

Bagi Anies Baswedan, program mudik gratis adalah salah satu pemenuhan dari janji kampanye saat Pilgub Jakarta tahun 2017. Dengan realisasi tersebut,  “hutangnya” telah dilunasi. Oleh sebab itu, pantas bila ia menerima pujian dari sejumlah kalangan.

Salah satu yang menyampaikan pujian adalah Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto. Menurutnya, program ini dinilai sukses menekan angka kecelakaan pada musim arus mudik dan arus balik Lebaran.

Sugiyanto tidak hanya memuji program Anies tetapi juga karena program itu lancar tanpa adanya kecelakaan (zero accident).

Dari tahun ke tahun, momok mudik adalah tingginya angka kecelakaan. Dengan mudik gratis yang dikelola langsung oleh Pemprov, angka kecelakaan bisa ditekan secara maksimal.

Sugiyanto juga mengutip catatan aparat kepolisian yang menyebutkan angka kecelakaan pada musim mudik tahun ini menurun signifikan, yaitu 64 persen dari 1.410 kasus pada 2018, menjadi 509 kasus pada 2019.

Wajar bila gagasan Gubernur Anies dan realisasinya mendapat tepuk tangan dari partai pendukungnya seperti Politisi Partai Gerindra Adi Kurnia Setiadi yang mengharapkan program mudik dan balik gratis dilaksanakan menjadi kegiatan rutin setiap tahun.

Dengan cara ini, Pemprov DKI Jakarta berperan nyata bagi warganya. Tentu, pihak panitia dan pelaksana harus selektif dan memprioritaskan program itu untuk warga Jakarta yang kurang mampu.

2.  Pendatang Baru

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada Lebaran tahun 2019, Gubernur DKI Jakarta justru membuka pintu bagi datangnya pendatang baru yang ingin mengadu nasib di Ibukota Jakarta.

Gubernur Anies mengaku tidak khawatir dengan adanya pendatang baru di Jakarta. Menurutnya, keberadaan pendatang di Jakarta bukan menjadi masalah.

Menurut Anies, urbanisasi penduduk tidak akan membuat ibukota menjadi kumuh jika diimbangi dengan pengadaan lapangan kerja baru serta upaya peningkatan perekonomian di Jakarta.

Gubernur Anies  yakin akan keputusannya mengingat berdasar pemantauannya sampai dengan saat ini, tingkat perekonomian di Jakarta tumbuh di atas rata-rata nasional.

Di sisi lain, pihaknya juga akan terus memberikan kemudahan bagi para pengusaha terkait perizinan usaha, investasi, dan lain-lain.

Gubernur Anies berpendapat bahwa majunya perekonomian Jakarta karena ada sumbangsih para perantau yang bekerja dan berdagang. Oleh sebab itu, ia berharap warga yang sudah lama mendiami Jakarta tidak perlu protes bila ada perantau baru.

Kepada para pendatang baru, Gubernur Anies mengimbau agar segera melapor ke RT, RW, maupun kelurahan setempat. Tujuannya bukan untuk diusir atau dikembalikan ke daerah asal tetapi untuk diberikan layanan bina kependudukan.

Jumlah pendatang baru dalam perkiraan Gubernur Anies mencapai sekitar 71.737 orang. Angka itu diperolah berdasarkan perbandingan tahun lalu dikalikan prosentase rata-rata pendatang  baru setiap tahunnya.

Tentu saja, bagi sebagian orang, gagasan Anies dipandanng tidak baik. Mereka khawatir dengan semakin bertambahnya pendatang baru, Jakarta perlahan berubah menjadi Ibukota yang kumuh akibat maraknya pendirian hunian tidak layak.

Apalagi jika para pendatang baru tidak memiliki keterampilan dan keahlian yang mumpuni. Mereka bisa menambah angka pengangguran dan bisa melahirkan keresahaan sosial.

Terlepas dari kekhawatiran tersebut, Gubernur Anies sebenarnya tetap patut mempersiapkan program pengadaan hunian yang layak. Padahal, program rumah DP 0 rupiah hingga kini belum tuntas.

Di awal tahun 2019 memang tak kurang 20 lantai sudah selesai dibangun. Namun, dikhawatirkan program ini hanya mampu diserap oleh warga menengah ke atas. Pasalnya, salah satu syaratnya adalh minimal berpenghasilan Rp7 juta.

Warga pendatang yang ingin mengakses program tersebut dengan sendirinya harus memiliki gaji seperti yang ditentukan dan tak cukup hanya mendapat gaji UMP 2019 (3,9 juta).

Di sisi lain, semua pihak juga harus mau melihat bahwa para pendatang baru juga warga Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan warga Jakarta. Mereka memiliki peluang yang sama dalam usahanya meraih kesejahteraan dan masa depan.

Artinya, siapapun dan dari manapun yang merupakan warga negara Indonesia harus dijamin hak hidup dan hak memperoleh peluang hidup layak di masa mendatang.

Saat ini, pola pikir yang perlu dibangun sebenarnya bukan lagi “urbanisasi” tetapi bagaimana warga desa mampu memperoleh kesejahteraan hidup tanpa harus ikut urbanisasi.

Untuk apa program Kementerian Desa dan anggaran desa digaungkan Presiden Joko Widodo bila ujungnya masih terjadi urbanisasi secara besar-besaran. Ditambah sekarang sudah ada pembangunan insfrastruktur secara besar-besaran.

Kedua program tersebut bukankah salah satunya adalah untuk memutus mata rantai tradisi urbanisasi secara besar-besaran?

Editor : Taat Ujianto

Apa Reaksi Anda?