• News

  • Opini

Seruan Cabut Kewarganegaraan Rizieq Shihab, Tak Layak Ditanggapi

Rizieq Shihab hingga kini masih tinggal di Arab Saudi
Netralnews/Dok.Istimewa
Rizieq Shihab hingga kini masih tinggal di Arab Saudi

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Riuh rendah di jagad medsos beberapa waktu lalu memperbincangkan tentang pro dan kontra terkait perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI). Kehebohan baru menyusul, di laman Change.org muncul tuntutan "cabut status WNI Rizieq Shihab”.

Sepertinya, kedua hal di atas merupakan satu paket yang ditujukan oleh pihak-pihak yang tidak sejalan dengan kiprah Rizieq Shihab selaku pimpinan FPI. Tokoh yang hingga kini masih tinggal di Arab Saudi itu diungkit-ungkit kewarganegaraannya. Apakah layak dipersoalkan?

Seperti telah publik ketahui, Rizieq meninggalkan Indonesia sejak ia ditetapkan sebagai tersangka kasus atas kasus pornografi yang menjeratnya pada 2017 lalu. Namun, penyidikan atas kasus ini sebenarnya telah dihentikan.

Kalangan “anti-FPI” bahkan berusaha mengaitkan Rizieq dengan kasus provokasi pasca Pemilu 2019. Oleh sebab itu, petisi dialamatkan kepada Presiden RI Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, dan Menko Polhukam Wiranto.

Hingga kini, petisi itu setidaknya sudah ditandatangani oleh lebih dari 91 ribu orang. Mungkin masih akan terus bertambah.

Para penanda tangan petisi menganggap bahwa pembubaran FPI belumlah cukup sebab kalaupun bubar, pengikutnya bisa mendirikan organisasi baru dengan perilaku yang sama.

Bahkan ada nitizen yang berpendapat jika Rizieq masih suka memprovokasi, sebaiknya tidak perlu bermukim di NKRI.

Petisi tentang perpanjangan izin FPI, pernah muncul dua versi yakni pihak yang mendukung pembubaran dan pihak yang menolak pembubaran. Tentu, dalam hal petisi “cabut status WNI Rizieq Shihab” dipastikan juga ada yang setuju dan ada yang tidak setuju.

Pihak yang menolak salah satunya tercermin dari pernyataan anggota FPI Novel Bamukmin. Ia menganggap tuntutan itu hanyalah keinginan segelintir orang saja dan tidak mewakili pendapat rakyat Indonesia.

Apalagi menurutnya, Rizieq merupakan keturunan WNI dan pernah ikut berjuang bagi Indonesia di era penjajahan seperti Hussein Shihab. Tuntutan seperti itu sebenarnya tidak pantas.

Menilik isi UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, sebenarnya sudah cukup jelas bahwa di Indonesia tidak ada istilah “pencabutan status WNI.”

Yang ada hanyalah “kehilangan status WNI". Ada 9 faktor penyebab seseorang kehilangan status kewarganegaraannya.

Pertama, seseorang bisa hilang kewarganegaraannya jika memperoleh status warga negara lain atas kemauannya sendiri.

Kedua, apabila orang terkait tak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Ketiga, jika orang itu masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden.

Keempat, apabila seseorang secara sukarela masuk dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat Warga Negara Indonesia (WNI).

Kelima, jika orang terkait secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Keenam, jika ada orang yang tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing.

Ketujuh, status warga negara bisa hilang jika ada orang yang mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing, atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

Kedelapan, apabila orang tinggal di luar Indonesia selama 5 tahun secara terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah, dan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu itu berakhir.

Terakhir, apabila seorang WNI mengajukan permohonannya sendiri untuk melepas kewarganegaraan ke Presiden, apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Dengan penjabaran seperti itu sepertinya sudah jelas bahwa petisi “cabut status WNI Rizieq Shihab” bukanlah persoalan penting. Kewarganegaraan adalah hak asasi manusia. Lain persoalannya jika Rizieq  yang menghendaki pindah kewarganegaraan.

Lagipula, sebagai sesama rakyat Indonesia,  Rizieq perlu dirangkul. Ia mungkin pernah dianggap melakukan provokasi yang tidak baik, bukan kemudian dikaitkan dengan pencabutan hak kewarganegaraannya.

Persoalan provokasi, makar, ataupun perbuatan lain yang melanggar undang-undang, sudah ada jalurnya masing-masing. Rizieq perlu dirangkul karena tak jarang ia pun sering menjadi "korban" karena “digunakan” oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan agenda tertentu.

Begitulah kehidupan politik. Tunggang menunggangi adalah persoalan biasa. Dalam hal ini, aparat hukum di Indonesia masih layak dipercaya untuk menanganinya.

 

Penulis: Ahmad Suteja

Pengamat Politik Indonesia, tinggal di Bogor

Editor : Taat Ujianto

Apa Reaksi Anda?