• News

  • Opini

Celah Jadi Jurus ‘Maut‘, Ma‘ruf Amin Memang Terancam Didiskualifikasi

Cawapres KH Ma'ruf Amin
Netralnews/Dok.Istimewa
Cawapres KH Ma'ruf Amin

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Tak bisa dibendung, tuntutan diskualifikasi dari kubu 02 terhadap pasangan Capres-Cawapres 01 Jokowi-Ma'ruf memang sudah mengalir deras. Bambang Widjojanto (BW) selaku kuasa hukum Prabowo-Sandi cukup lihai memanfaatkan jurus "maut".

Dengan bukti gugatan baru, Bambang Widjojanto merasa yakin bahwa paslon 01 dapat didiskualifikasi karena diduga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) di mana Pejabat BUMN tidak boleh menjadi kontestan pemilu selama belum mengundurkan diri dari jabatannya.

Mengenai jabatan yang dimaksud, Ma'ruf Amin mengakui bahwa dirinya memang menjabat Dewan Penasehat Syariah di dua perusahaan yakni Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah yang saat ini menjadi perdebatan apakah memang termasuk BUMN atau bukan.

Sesuai ketentuan undang-undang, seorang “pejabat” BUMN wajib mundur saat menjadi kontestan politik. Pejabat BUMN yang menjadi kontestan dengan tetap mempertahankan jabatannya sangat berpotensi melakukan abuse of power.

Ia bisa memanfaatkan perusahaan berplat merah itu untuk memberikan dukungan secara finasial selama mengikuti kontestasi. Bila terbukti ada dana kampanye dari BUMN, ia bisa mengalami diskualifikasi.

Sayangnya, dalam Undang-undang Pemilu tidak menyebutkan secara spesifik “jabatan” BUMN seperti apa? Apakah ia yang menjabat direktur, komisaris, ataupun juga termasuk dewan penasehat syariah sebagaimana yang diakui oleh Ma'ruf Amin.

Dalam undang-undang itu, hanya disebutkan posisi menjabat suatu jabatan.

Celah inilah yang dimanfaatkan BW. Memang masuk akal bahwa posisi Ma’ruf Amin sebagai dewan penasehat syariah adalah “pejabat” BUMN dan ia bisa diancam terkena diskualifikasi jika berhasil dibuktikan secara yuridis di Mahkamah Kontitusi.

Akan tetapi, penting pula publik mencermati pandangan dari pihak Ketua tim hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra. Ia justru mengaku bingung dengan tim hukum kubu 02 yang tiba-tiba mempersoalkan persyaratan pencalonan, padahal Pilpres 2019 sudah berlangsung.

Baginya, hal itu adalah masalah administratif terkait persyaratan calon di mana KPU yang bertugas melakukan verifikasi apakah seorang calon sudah memenuhi semua persyaratan. Jika ada pihak yang keberatan bisa diproses di Bawaslu.

Yusril memandang gugatan itu sudah kadaluarsa. Lebih jauh lagi, kuasa hukum paslon 02 sebenarnya telah melakukan gugatan yang salah alamat jika mempersoalkan masalah itu dalam gugatan sengketa Pilpres di MK.

Dalam proses tarik menarik ini, ketegasan dan analisa tajam dari MK sedang ditunggu-tunggu. Sebab, bila diskualifikasi bagi paslon 01 benar-benar terjadi, dampaknya tidak tanggung-tanggung lagi. Akan muncul pergolakan yang cukup mengkhawatirkan.

Di sisi lain, semua proses Pemilu 2019 ini akan sangat berdampak terhadap pendewasaan bagi semua pihak. Gugatan BW bersama tim pendukung Prabowo-Sandi juga telah menunjukkan ketidaksempurnaan Undang-Undang Pemilu.

 

Penulis: Ahmad Suteja

Pengamat Politik, tinggal di Bogor, Jawa Barat

Editor : Taat Ujianto

Apa Reaksi Anda?