• News

  • Opini

Menyoal Plintat Plintutnya Gubernur Anies Baswedan Terkait Pulau Reklamasi

Gubernur Anies Baswedan
foto: beritasatu.com
Gubernur Anies Baswedan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyampaikan keterangannya secara terbuka terkait penerbitan IMB di pulau reklamasi. Menurutnya, penerbitan IMB untuk Pulau Reklamasi telah sesuai dengan prosedur.

"Semua dilakukan sesuai prosedur. Setiap proses pengajuan IMB untuk semua gedung memang tidak diumumkan. Kalau Anda mengajukan permohonan IMB ya akan diproses. Bila permohonannya sesuai dengan ketentuan yang ada maka diterbitkan IMB," kata Anies beberapa hari yang lalu.

Ia juga menjelaskan bahwa berdasar penyidik dari Pemprov DKI Jakarta bangunan yang telah berdiri di Pulau Reklamasi setelah disegel kemudian akan digugat ke pengadilan dan dikenakan denda karena tidak mempunyai IMB.

Ia menegaskan bahwa kebijakannya tidak ada yang ditutup-tutupi. Ia juga mengingatkan agar pemilik bangunan harus memasang tanda IMB setelah mendapatkan izin.

"Jadi ini bukan diam-diam, tapi memang prosedur administratif biasa. Justru Anda yang sudah mendapatkan IMB lah yang diharuskan memasang papan nama proyek dan mencantumkan nomor IMB di rumah Anda," ungkapnya.

Di sisi lain, ia juga memastikan tetap menepati janjinya, yaitu menghentikan reklamasi dan menggunakan lahan yang terbangun untuk kepentingan publik.

"Semua kebijakan yang kita buat sesuai janji kami, yaitu satu, menghentikan reklamasi dan dua untuk lahan yang sudah terjadi dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Itulah janji kami, dan kami konsisten memegang dan melaksanakan janji itu. Bayangkan bila kami tidak menghentikan reklamasi, maka kini sudah akan terbangun 17 Pulau, seluas Kabupaten Sukabumi di Teluk Jakarta," terang Anies.

Menanggapi kebijakan Gubernur Anies, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai bahwa kebijakan itu menunjukkan tidak konsisten dengan komitmen terkait Pulau Reklamasi.

Gembong menganggap Anies tidak serius menyelesaikan peraturan daerah (Perda) yang mengatur Pulau Reklamasi.

"Ini kan soal sikap Anies yang plintat-plintut. Sejak awal beliau katakan menolak reklamasi. Tiba-tiba, diam-diam melegalkan reklamasi. Ini kan nggak baik juga untuk publik. Jadi reklamasi ini hanya sekadar menarik opini," kata Gembong di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Hingga saat ini, Perda yang mengatur zonasi di Pulau Reklamasi belum dibahas dengan DPRD DKI Jakarta. Tetapi Gubernur dikabarkan menerbitkan IMB di Pulau C dan D.

"Sampai hari ini juga belum kita selesaikan. Jadi dua perda itulah yang seharusnya melandasi Pemprov bisa menerbitkan IMB di atas lahan reklamasi itu," jelasnya.

Dengan belum adanya dasar hukum, IMB di Pulau Reklamasi seharusnya belum bisa diterbitkan. Itu adalah hal pertama. Hal kedua, revisi perda tata ruang sampai hari ini juga belum diselesaikan.

Bila melacak pernyataan Gubernur Anies pada akhir tahun 2017 lalu, Anies telah menarik draf Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (Pantura) Jakarta dari DPRD pada 22 November 2017.

Menurut Gubernur Anies, aturan yang ada dalam Raperda tentang Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta tidak sesuai dengan situasi saat ini dan masih diperlukan pengkajian dengan melihat segala aspek, dari geopolitik, ekonomi, hingga sosial.

Dengan pencabutan dua raperda ini, konsekuensinya harus dibuatkan landasan hukum yang baru untuk memastikan tidak adanya masalah.

"Nanti semua konsekuensi dari pencabutan raperda ini akan dibuatkan lagi landasan hukumnya," kata Anies Baswedan di Balai Kota, pada 15 Desember 2017 silam seperti dilansir berbagai media. Kini sudah satu tahun lebih raperda itu tak kunjung ada.

Sementara kurang kajian segala aspek seperti yang dimaksud, apakah juga dikerjakan dengan serius? Sehingga dengan kajian itu, raperda baru bisa dibuat?

Memang terkesan tidak sejalan dan konsisten dengan apa yang sebelumnya digaungkan Gubernur Anies. Dahulu, ia menyatakan menolak reklamasi sehingga sempat memutuskan untuk menyegelnya. Namun, kini ia keluarkan rekomendasi IMB.

Ini juga mengindikasikan bahwa Gubernur Anies kurang serius dan mau sunguh-sungguh bekerja keras menuntaskan benang kusut soal Reklamasi. Gebrakan mengenai persoalan ini berjalan lamban.  

 

Penulis: Ahmad Suteja

Pengamat Politik tinggal di Bogor, Jawa Barat

Editor : Taat Ujianto

Apa Reaksi Anda?