• News

  • Opini

Sistem Zonasi: Solusi Karut Marut Pendidikan, Tipu Muslihat pun Merajalela?

Orang tua menginap di depan sekolah demi anak lolos PPDB di Purworejo, Jawa Tengah
foto: rmoljateng.com
Orang tua menginap di depan sekolah demi anak lolos PPDB di Purworejo, Jawa Tengah

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2019/2020 telah tiba. Dua tahun terakhir ini, pemerintah telah memberlakukan sistem zonasi sebagai salah satu upaya mengatasi karut-marut dunia pendidikan formal.

Sistem zonasi dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy karena pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. Target tersebut bukan hanya untuk pemerataan akses layanan, tetapi juga untuk pemerataan kualitas pendidikan.

Sistem zonasi adalah salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan mengingat pada era-era sebelumnya ada semacam “kasta” dalam dunia pendidikan formal di mana segelintir sekolah disebut bonafide dan favorit sementara lainnya kurang dilirik.

Sistem zonasi dilaksanakan bertahap di mana pada tahun 2016 hanya diberlakukan untuk penyelenggaraan ujian nasional. Sedangkan pada tahun 2017 sudah diberlakukan sistem zonasi untuk PPDB hingga dilanjutkan sampai sekarang.

Di masa mendatang, sistem zonasi diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh potensi pendidikan dasar dan menengah di setiap daerah karena dianggap mempermudah pemetaan kebutuhan siswa di daerah itu.

Dalam hal ini, pemerintah pusat harus didukung oleh peran proaktif dari masing-masing pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga desa atau kelurahan. Masing-masing pemerintah daerah harus ikut memetakan dan memeratakan sarana-prasarana, kualitas guru, dan penunjang lainnya.

Dengan sistem itu, siswa harus bersekolah di sekolah yang berdekatan atau berada pada satu kawasan dengan tempat tinggalnya sesuai alamat di Kartu Keluarga (KK) orang tuanya. Siswa tidak bisa sesuka hati memilih sekolah yang dianggap favorit di kawasan yang berjauhan.

Yang terakhir, sistem ini akan dijadikan sebagai landasan pemenuhan program wajib belajar 12 tahun. Sebab sistem itu dianggap mampu melihat potensi siswa dan kapasitas sekolah dalam proses belajar-mengajar.

Setelah disosialisasikan dan dijalankan sejak dua tahun lalu, sistem ini diharapkan tidak membuat orang tua panik saat mengikuti PPDB seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebab, orang tua seharusnya sudah melakukan pemantauan sekolah mana yang masuk zonasinya.

Namun, dalam praktiknya, PPDB tahun 2019 yang sudah dimulai beberapa hari terakhir telah menimbulkan kehebohan luar biasa. Sejumlah orang tua bahkan menginap di calon sekolah anaknya demi lolos seleksi PPDB.

Salah satu kehebohan terjadi di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Puluhan orang tua siswa menginap di trotoar dengan mengenakan sarung untuk menahan dingin di depan sekolah demi menunggu PPDB yang akan dibuka esok pagi.

Sekolah yang mereka incar adalah sekolah yang selama ini dianggap favorit yakni SMPN 2 Purworejo. Mereka berharap agar bisa mendapatkan urutan 45 pertama karena urutan itu menampung siswa tanpa pertimbangan nilai hasil UN dan rapor di kelas 6 SD.

Pemandangan serupa juga terjadi di sejumlah sekolah di daerah lain yang di mata masyarakat dianggap sebagai sekolah favorit dan menjadi tempat terbaik bagi anaknya.

Dengan demikian, implementasi sistem zonasi di tahun 2019 membuktikan masih menjadi permasalahan di akar rumput sehingga rentan terjadi kekisruhan.

Memang, dalam praktik sistem zonasi tahun 2019 sekolah negeri wajib menerima siswa baru dari zona yang ditentukan pemda dengan kuota 90 persen dari kapasitas siswa secara keseluruhan.

Selebihnya diperoleh dari jalur prestasi (5 persen) dan dari siswa dari perpindahan daerah akibat bencana alam atau sosial (5 persen). Sementara basis zonasi didasarkan pada alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Ketentuan sistem zonasi tahun 2019  ternyata ditanggapi beragam sikap orang tua siswa. Selain tradisi men”kasta”kan sekolah yang belum hilang, ternyata ada juga gejala merekayasa data KK.

Dari sas-sus yang beredar, ada orang tua yang rela memanipulasi dan merekayasa data KK dengan membuat KK baru. Seolah ia tinggal di dekat sekolah favorit yang diincarnya. Dengan cara itu, peluang masuk sekolah negeri yang diincar bisa lolos.

Diduga praktik tipu muslihat ini diperparah dengan perilaku aparatur pemerintahan yang masih mau untuk menjalankan kebiasaan “salam tempel” dari orang tua siswa demi melancarkan perubahan data KK.

Pemerintah hendaknya juga mencermati bahwa peng”kasta”an sekolah favorit adalah keniscayaan yang timbul akibat dari kenyataan kondisi sekolah saat ini yang memang belum benar-benar merata. Namanya orangtua, pasti ingin perjuangkan yang terbaik bagi anaknya.

Cara-cara tipu muslihat pun sangat rentan digunakan. Bahkan ada dugaan, jual beli kursi pun terjadi. Ini adalah akibat dari budaya lama serta akibat kondisi kualitas sekolah dan guru yang memang belum merata.

Jadi, harapan terwujudnya pemerataan pendidikan dan harapan menuntaskan karut-marut dunia pendidikan dipastikan hingga tahun 2019 belumlah tercapai secara ideal dan maksimal.

Pemerintah masih harus memacu lebih terutama dalam pengembangan sarana-prasarana di sekolah negeri. Jumlah sekolah negeri pun perlu ditambah di daerah-daerah tertentu, misalnya di wilayah pinggiran Jakarta.

Di Bogor misalnya, jumlah peserta didik melebihi kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Artinya, pembangunan sekolah negeri berdasarkan pemetaan dan data yang akurat sangat dibutuhkan. Lain dengan wilayah Jakarta yang saat ini kapasitasnya relatif mencukupi.

Faktor lainnya adalah persebaran guru PNS yang patut ditengok dari sisi kualitasnya. Kadang terjadi, guru yang berkualitas berkumpul di sekolah tertentu sementara sekolah lain kulitasnya relatif rendah. Itu juga menjadi salah satu pemicu terjadinya sekolah favorit dan bonafide.

 

Penulis: Ignatius Surya Sangkakala

Guru Sekolah Swasta di Bogor, Jawa Barat

Editor : Taat Ujianto