• News

  • Opini

Ahok Saja Bingung dengan Lidah Tak Bertulangnya Anies terkait Reklamasi, Apalagi Saya?

Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja
Netralnews/Dok.Istimewa
Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menegaskan keputusannya terkait izin IMB yang dikeluarkannya dan keputusannya untuk tidak membongkar bangunan yang sudah berdiri di pulau reklamasi Teluk Jakarta.

Alasannya, kata dia, hal tersebut bukan saja dapat merusak bangunan tapi juga tatanan hukum.

"Jika saya sekadar mencari pujian, tampil heroik dan bisa dicitrakan sebagai penghancur raksasa bisnis maka bongkar saja semua bangunan di atas lahan hasil reklamasi itu," kata Anies.

Pemerintah DKI Jakarta sebelumnya menerbitkan IMB untuk bangunan di Pantai Maju pada November 2018. Penerbitan IMB itu sebelumnya didahului penyegelan 932 bangunan oleh Anies pada Juni 2018.

Pemerintah DKI memberi penjelasan bahwa penerbitan IMB itu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 206 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.

IMB juga diterbitkan karena pengembang, PT Kapuk Naga Indah, sudah membayar denda dan mengajukan permohonan kembali.

Menurut Anies, secara politik dampak pembongkaran bangunan di pulau reklamasi bisa dahsyat.

Namun ia mengaku tak melakukan itu karena tak ingin tatanan hukum juga ikut rusak. "Saya rasa kita perlu jaga prinsip dasar ini. Janganlah ketidaksukaanmu pada seseorang atau suatu kelompok membuatmu bersikap tidak adil," kata dia.

Anies menjelaskan bahwa negara ini adalah negara hukum. Karena itu, sebagai penyelenggara negara, Anies menyatakan ia harus terdepan dalam menjalankan konstitusi dan menjaga tatanan hukum.

"Bukan melampiaskan rasa marah atau rasa kecewa dengan melakukan tindakan apa saja. Bila anda menangkap adanya pelanggaran di hadapan anda, bukan berarti lalu bisa menghabisinya agar puas semua kemarahan," kata Anies.

Menanggapi keputusan Gubernur Anies, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau  Ahok mengaku bingung dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pasalnya, Anies menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk ratusan bangunan di Pulau Reklamasi menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau Reklamasi yang Ahok terbitkan.

Padahal, menurut Ahok, Anies bisa saja mencabut pergub tersebut agar IMB tak terbit. Apalagi, kata Ahok, Anies sebelumnya sudah pernah melakukan hal serupa, yakni mencabut pergub yang Ahok terbitkan.

"Soal susah cabut pergub kan kontradiktif sama keputusan dia ubah pergub soal motor lewat Thamrin dan lain-lain. Soal kaki lima dan RPTRA aja dia biasa ubah kok pergubnya," ujar Ahok saat dihubungi wartawan Tempo, Rabu sore, (19/6/2019).

Pemerintah DKI sebelumnya menerbitkan IMB untuk ratusan bangunan di Pulau D yang sekarang bernama Pantai Maju pada November 2018. Penerbitan IMB itu sebelumnya didahului penyegelan 932 bangunan oleh Anies pada Juni 2018.

Proses penerbitan IMB itu dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) dengan berdasarkan pengajuan PT Kapuk Naga Indah (KNI) selaku pengembang Pantai Maju.

Langkah penerbitan izin itu menuai kontroversi karena Anies sedari awal menyatakan antireklamasi. Alasan Anies menerbitkan IMB, karena PT KNI telah membayar denda dan pengembang memiliki dasar hukum dalam melakukan pembangunan ratusan gedung dan rumah itu, yakni Pergub 206 tahun 2016 terbitan Ahok.

Dalam aturan itu, pengembang memiliki hak 35 persen dari total luas pulau 312 hektare.

"Suka atau tidak terhadap isi pergub ini, faktanya pergub itu telah diundangkan dan telah menjadi sebuah dasar hukum dan mengikat," ujarnya.

Merasa pergub terbitannya dikambinghitamkan sebagai penyebab munculnya IMB di pulau reklamasi, Ahok tak terima. Ia mengatakan saat menerbitkan pergub tersebut tak ada satupun IMB di pulau reklamasi yang terbit.

Menurut Ahok, munculnya IMB pulau reklamasi dengan Pergub 206 baru terjadi di era Anies. Padahal, menurut dia, Anies bisa saja mencabut pergub itu.

"Buktinya Pergub aku ada juga yang dia ganti kan? Memang Anies pintar ngomong, lidah tak bertulang. Untung semua omongannya terekam dan ga bisa dihapus," tandas Ahok.

Bila mencermati kebijakan Gubernur Anies, pantas saja Ahok bingung. Kecenderungan Anies hanya sekadar main aman tidak mau repot dan tidak sungguh-sungguh menuntaskan benang kusut terkait karut-marut  seputar Pulau Reklamasi secara tuntas dan menyeluruh.

Di masa mendatang jelas akan melahirkan masalah. Pasalnya, keberadaan pulau yang sudah terlanjr dibangun tetap membutuhkan payung hukum yang jelas. Sementara draf Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (Pantura) Jakarta telah ditarik Gubernur Anies dari DPRD pada 22 November 2017.

Kala itu Gubernur Anies mengatakan bahwa aturan yang ada dalam Raperda tentang Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta tidak sesuai dengan situasi saat ini dan masih diperlukan pengkajian dengan melihat segala aspek, dari geopolitik, ekonomi, hingga sosial.

Dengan pencabutan dua raperda ini, konsekuensinya harus dibuatkan landasan hukum yang baru untuk memastikan tidak adanya masalah.

"Nanti semua konsekuensi dari pencabutan raperda ini akan dibuatkan lagi landasan hukumnya," kata Anies Baswedan di Balai Kota, pada 15 Desember 2017 silam seperti dilansir berbagai media. Kini sudah satu tahun lebih raperda itu tak kunjung ada.

Benarkah ia serius menyelesaikan persoalan Pulau Reklamasi? Bila Ahok saja bingung, apalagi saya yang belum pernah menjadi Gubernur dan belum pernah tahu bagaimana politik di balik meja?

 

Penulis: Ahmad Suteja

Pengamat Politik tinggal di Bogor, Jawa Barat

 

Editor : Taat Ujianto