• News

  • Opini

Ketika Narasi Mengaku Kalah Tak Juga Lahir Usai Sidang Sengketa Pilpres, maka...

Sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi
foto: antrafoto
Sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Sayup-sayup terdengar kabar bahwa sebentar lagi, Capres Joko Widodo dan Capres Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan. Hal ini disuarakan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Ia berharap agar pertemuan Jokowi dan Prabowo sebagai dua calon presiden di Pilpres 2019 bisa berlangsung dalam waktu dekat ini. Pertemuan itu diharapkan bisa membawa suasana politik yang sebelumnya diwarnai berbagai perselisihan kembali menjadi teduh dan kondusif.

"Ya harapan kita sih sebelum sidang MK (selesai), itu lebih bagus lagi, sehingga suasana jadi sejuk. Kita semua masyarakat Indonesia sudah bosan dengan kondisi yang seperti ini, membosankan," kata Moeldoko di Bandung, Kamis (20/6/2019).

Moeldoko yang menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) mengaku pihaknya sudah berupaya untuk terus melakukan pendekatan kepada Prabowo sebagai calon presiden nomor urut 02.

"Dan alhamdulillah pendekatan itu sedang berjalan dan sudah ada akses komunikasi, saling memahami dan seterusnya, dalam sebuah negosiasi seperti itu hal yang biasa," katanya seperti dilansir Antara.

Dengan demikian, ia menduga pertemuan antara kedua tokoh tersebut akan segera terwujud. Karena hal tersebut memang harapan seluruh masyarakat Indonesia.

Memang, sementara sidang sengketa pilpres masih berlangsung, hingga kini belum ada yang berupaya membangun “narasi mengaku kalah” dalam Pilpres 2019. Masing-masing bersikukuh menjadi pemenang sementara di pihak lain mengaku “dicurangi”.

Keseriusan untuk berani berlapang dada mengakui kekalahan dan mengakui pihak lain sebagai pemenang Pilpres akankah muncul? Nanti, sesudah Mahkamah Konstitusi (MK) menentukan terkabul atau tidaknya gugatan  kubu 02,  akankah tetap tak ada yang mau mengaku kalah?

Bagaimana jika pihak yang dinyatakan kalah oleh penyelenggara Pemilu 2019 tetap ngotot tak mau berlapang dada? Bagaimana jika wacana tuduhan kecurangan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) tetap saja dikumandangkan?

Ini penyakit umum bangsa Indonesia. Jiwa sportifitas kadang tidak lebih kecil ketimbang dorongan ngotot untuk menang. Tak hanya dalam dunia politik, dalam dunia pertandingan olahraga pun seringkali demikian.

Suporter ngamuk jika jagoannya kalah oleh lawan. Seolah dengan ngamuknya, bisa merubah status kekalahan menjadi menang. Penalaran sederhana ini juga menunjukkan kecenderungan yang sama dalam konteks Pemilu 2019.

Ada beberapa kemungkinan usai sidang MK berakhir dan siapa kalah dan menang dalam Pilpres 2019 diputuskan MK.

Pertama, pihak yang kalah akan terus menghembuskan wacana bahwa perjuangan menuntut keadilan telah membentur batu karang. Opini yang dilancarkan kemudian adalah membuat api delegitimasi hasil pemilu tetap menyala.

Dibangunlah opini yang mengarah kepada ketidakpercayaan terhadap institusi negara, dalam hal ini pemerintahan yang dihasilkan oleh Pemilu 2019. Dengan cara ini, ada pihak yang akan diuntungkan.

Opini ketidakpercayaan pada pemerintahan yang sah dari hasil Pemilu akan memperkuat kelompok anti-sistem demokrasi. Opini seperti itu bisa menggiring publik secara perlahan untuk tidak percaya pada demokrasi sehingga mau melirik sistem lain, misalnya Khilafah, komunisme, atau lainnya.

Dengan kesabaran dan terus-menerus merawat bahwa Pemilu 2019 adalah pemilu paling curang yang dilakukan kelompok prodemokrasi oleh sebab itu perlu dicarikan alternatif tatanan kehidupan sosial, politik, ekonomi  yang baru yang dianggap lebih adil, perlahan akan melahirkan energi baru.

Jargon-jargon agama pun bisa digunakan untuk membumbui  opini yang akan dibangun. Dengan sendirinya, mereka bisa memupuk kekuatan, mempengaruhi publik, dan merekrut massa baru yang setuju dan mendukung kelompoknya.

Mereka tidak berharap bisa “memanen” hasil perjuangan seperti itu dalam waktu dekat. Bila dilakukan dengan sabar dan terus-menerus, bisa jadi, tahun 2024 akan mampu melahirkan kekuatan jauh lebih besar.

Cara kedua adalah dengan tetap tidak mengakui hasil pemilu 2019 tetapi kemudian masuk dalam kelompok oposisi. Sebagai oposisi, tentu saja tugasnya adalah mengritisi dan menjadi penyeimbang  sistem kekuasaan.

Mereka bisa menjadi penyalur aspirasi bagi rakyat yang merasa tidak sejalan dengan kebijakan penguasa. Di sisi lain, cara perjuangan ini juga bisa ikut “memperkuat” para pendukung model perjuangan kelompok pertama.

Cara ketiga adalah dengan membangun narasi  menerima kekalahan dan mengakui pihak lawan namun tetap secara gagah memposisikan diri sebagai pihak oposisi di masa mendatang. Kelompok ini tidak memiliki ambisi untuk menjatuhkan sistem demokrasi (Pancasila dan UUD 1945).

Kelompok ini menginginkan Indonesia tetap menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di bawah Pancasila dan UUD 1945. Hanya saja, yang dipilihnya adalah berjuang sebagai oposan dan demokratis.

Cara terakhir adalah mengakui kekalahan tetapi kemudian merapat ke pihak pemenang untuk bisa mendapatkan “roti” kekuasaan. Cara yang terakhir ini lebih mudah ditengarai jauh-jauh hari sebelumnya.

Editor : Taat Ujianto