• News

  • Opini

Akhirnya Nelayan Jakarta Tahu, Gubernur Anies Memang Pandai Bermain Kata

Gubernur Anies Baswedan
foto: independensi.com
Gubernur Anies Baswedan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Setiap kali mengamati kebijakan Gubernur Anies Baswedan, antara apa yang dijanjikan dengan apa yang diwujudkan, rasanya bisa membuat kepala pening. Apa yang diucapkan dan apa yang dijalankan bisa meliuk-liuk menuruti angin yang menguntungkannya.

Dalam catatan ini, penulis hanya menyoroti beberapa hal saja terutama terkait kebijakannya terhadap persoalan Pulau Reklamasi yang kini sudah berganti istilah bukan lagi bernama Pulau Reklamasi tetapi merupakan wilayah bagian dari daratan Jakarta.

Konon, konsep yang dihembuskan Gubernur Anies adalah bahwa tidak ada lagi istilah Pulau A, B, C, D, dan seterunya. Pulau-pulau itu adalah daratan yang diperluas di pantai Ancol, Jakarta Utara.

Dasar yang digunakan adalah Peraturan Gubernur nomor 206 tahun 2016 tentang Rencana Tata Kota. Ketentuan hukum itu digunakan sambil menunggu ketentuan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang saat ini masih dibahas.

Uniknya, sementara RDTR belum disahkan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah dikeluarkan Gubernur Anies untuk sekitar 900 bangunan di Teluk Jakarta.

Sedangkan RDTR dikeluarkan atas dasar peraturan daerah yang hingga kini belum dibahas oleh DPRD DKI Jakarta. Dua raperda sebelumya yang mengatur Pulau Reklamasi yakni Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) serta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS).

Dalam perkembanganyya pembahasan RTRKS tidak dilanjutkan dan hanya raperda RZWP3K yang diproses oleh dewan dan kini masih berada dalam tahap pembahasan. Alhasil, rasanya semuanya semakin rumit dan berbelit, sementara Izin IMB sudah dikeluarkan.

Maka tak heran bila, sikap Gubernur Anies membuat kaum nelayan berang. Hal ini tercermin dari sikap Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Mereka menyoroti salah satu kebijakan Gubernur Anies yang terkesan hanya bermain kata-kata saja.

Istilah perpanjangan daratan di Teluk Jakarta sebagai ganti dari pulau reklamasi adalah salah satu hal yang disorot KNTI. KNTI mengingatkan agar pihak Pemprov DKI Jakarta tidak bermain kata-kata yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan segelintir pihak. 

"Jangan bermain kata, sudah jelas itu pulau dan terpisah dari daratan,''  tutur Ketua Harian KNTI Martin Hadiwinata seperti dilansir metro.tempo.co pada hari Minggu (23/6/2019).

Ia mengaku curiga dengan kebijakan menyebut Pulau D sebagai perpanjangan daratan hanya untuk mempermudah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau tersebut.

Menurut Martin, Pemerintah DKI seharusnya tetap merujuk kepada Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir yang telah mengatur tata ruang di area pesisir. Termasuk untuk regulasi pengurusan IMB hingga Amdal.

Fakta di atas semakin menambah pengetahuan bagi nelayan Jakarta bahwa Gubernur Anies memang hebat dalam bermain kata-kata.

 

Penulis: Ahmad Suteja

Pengamat Politik tinggal di Bogor, Jawa Barat

Editor : Taat Ujianto